BGN Wajibkan Kepala SPPG Rajin Turun Ke Lapangan

 Sebelumnya 
“Kalau sekolah menolak karena siswanya sudah tercukupi, itu tidak masalah,” ucap mantan wartawan media cetak ini.

Penegasan itu muncul setelah ada keluhan dari salah satu Kepala SPPG. Keluhan terkait sulitnya menambah penerima MBG di wilayahnya. Beberapa sekolah elit dengan ribuan siswa menolak menerima program tersebut.

Meski sudah meminta bantuan aparat wilayah, sekolah tetap menolak. Menurut Nanik, langkah itu tidak tepat. Program MBG tidak boleh dijalankan dengan intimidasi. “Tidak boleh ada kesan memaksa atas nama program Pemerintah,” katanya.

Baca juga : Status TSK Mantan Sekjen DPR, KPK Pegang Alat Bukti Kuat

Nanik menjelaskan Pemerintah memang ingin seluruh anak Indonesia mendapat gizi layak. Namun, pendekatannya harus persuasif. Jika sekolah mampu memenuhi kebutuhan gizi siswanya, penolakan MBG harus dihormati.

Ia menyarankan Kepala SPPG turun ke lapangan untuk mencari penerima lain yang lebih membutuhkan. Misalnya pesantren kecil, anak putus sekolah, anak jalanan usia sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kelompok tersebut dinilai lebih membutuhkan intervensi gizi. “Masih banyak sasaran yang belum tersentuh dan sangat membutuhkan,” ucapnya.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas mengatakan Pemerintah daerah mendukung penuh evaluasi MBG. Pemkab Banyuwangi memastikan ikut mendukung agar seluruh proses berjalan sesuai aturan.

Baca juga : Lawan Perdagangan Orang, Imigrasi Perkuat Sistem Digital

Ipuk menegaskan, semua tahapan harus sesuai standar operasional prosedur yang ditetapkan BGN. Pengawasan dilakukan bersama lintas sektor. Pemerintah daerah siap berkolaborasi agar program berjalan lancar.

“Harus dipastikan agar prosesnya aman dan sesuai standar BGN,” katanya.

Seperti diketahui, kasus SDN Batuporo Timur sebelumnya viral melalui akun TikTok @99znd.md. Perekam video mengaku menyaksikan langsung penurunan bantuan MBG di sekolah tersebut.

Baca juga : Hidayat Janjikan Pengutan Struktur Hingga Tingkat Desa

Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang kemudian merespons cepat. Tim turun langsung ke sekolah untuk mengecek kebenaran informasi. Hasilnya, data di sistem mencatat 33 siswa. Namun, saat dicek langsung tidak ada siswa yang masuk sekolah.

Kepala SPPG Batuporo Barat Hoirumman membenarkan MBG berasal dari dapurnya. Ia menyebut, pengiriman dilakukan sesuai data yang diajukan pihak sekolah. Data tersebut telah ditandatangani kepala sekolah dalam nota kesepahaman. JAR

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 4, edisi Senin, 26 Januari 2026 dengan judul "Perketat Pengawasan MBG BGN Wajibkan Kepala SPPG Rajin Turun Ke Lapangan"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.