Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Perbaikan Selesai, Kondisi Jalan Lenteng Agung Sudah Normal dan Bisa Dilewati
- Persib Mulai Susun Persiapan Hadapi Musim 2026/2027
- OTT Pejabat Imigrasi Jakbar, KPK Sita Mobil, Valas, Hingga Emas
- Erling Haaland Bisa Bawa Norwegia Bersaing di Piala Dunia 2026
- Davide Ancelotti Latih Lille, Calvin Verdonk Hadapi Tantangan Baru
22 Jenis Bumbu Rasa Indonesia Siap Sambut Jemaah Haji Di Saudi
Selasa, 27 Januari 2026 15:05 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah mulai mengarahkan penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya sebagai layanan keagamaan, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi nasional.
Dana haji yang nilainya mencapai belasan triliun rupiah diupayakan agar memberi dampak langsung bagi pelaku usaha dalam negeri, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah Kementerian Agama, Jaenal Effendi, mengatakan, selama ini sebagian besar perputaran dana haji justru dinikmati negara lain. Padahal, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengisi kebutuhan logistik haji, mulai dari konsumsi hingga oleh-oleh jemaah.
"Pelaksanaan haji itu dananya sekitar Rp 18 triliun lebih. Harapannya, dana ini tidak hanya mengalir ke Arab Saudi, tetapi juga bisa dirasakan masyarakat Indonesia melalui UMKM yang kita dorong menembus pasar haji,” ujar Jaenal, Senin (27/1/2026), di Jakarta.
Baca juga : 170 Ribu Jemaah Haji Indonesia Berisiko Tinggi
Menurutnya, produk UMKM yang saat ini sudah mulai dimaksimalkan adalah bumbu masak khas Indonesia dan makanan siap saji atau ready to eat (RTE), khususnya untuk kebutuhan jemaah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Sebanyak 22 jenis bumbu dan jutaan paket RTE disiapkan dengan cita rasa Indonesia.
"Tahun ini bumbu yang digunakan sekitar 400 ton lebih. Untuk RTE, jumlahnya sekitar 3,9 juta paket. Semua sudah melalui test food dan diproduksi oleh perusahaan yang memiliki izin ekspor dari otoritas pangan Arab Saudi,” kata putra Pasuruan, Jawa Timur ini.
Dia menyebut, nilai ekonomi dari bumbu dan RTE tersebut mencapai puluhan miliar rupiah. Selain membuka pasar ekspor, langkah ini diharapkan menjadi pintu masuk keberlanjutan produk Indonesia di sektor haji dan umrah. Selain konsumsi, pemerintah juga mulai menjajaki ekspor beras Indonesia untuk kebutuhan haji.
Jaenal mengatakan, langkah ini sejalan dengan arahan Presiden dan Menteri Agama, terlebih Indonesia saat ini tengah mengalami surplus panen. “Selama ini beras haji didatangkan dari negara lain. Padahal, jemaah kita, terutama dari pedesaan, lebih cocok dengan beras Indonesia. Harapannya, kita bisa ekspor beras yang kualitasnya baik, harganya kompetitif, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Baca juga : Menkop Optimis Satu Data Indonesia Percepat Pembangunan Gerai Kopdes Merah Putih
Pemerintah, kata Jaenal, telah berkoordinasi dengan Perum Bulog, Kementerian Pertanian, serta calon importir dan pengelola dapur di Arab Saudi untuk menghitung kebutuhan dan skema ekspor beras haji tahun ini.
Di luar konsumsi, Ditjen Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah juga memetakan potensi oleh-oleh haji produksi dalam negeri. Produk seperti kurma dari Nusa Tenggara Barat, tasbih dari Jepara, hingga cokelat dari Garut dinilai memiliki peluang besar menggantikan produk impor.
"Kita ingin jemaah membeli oleh-oleh dari Indonesia. Bahkan sedang kita siapkan platform oleh-oleh haji, sehingga jemaah belum pulang ke rumah, barangnya sudah sampai lebih dulu,” ujar pria yang sudah lama berkecimpung di dunia ekonomi, khususnya dalam program ekonomi dan keuangan Islam ini.
Ke depan, Pemerintah juga berencana menggelar Expo UMKM oleh-oleh haji di berbagai wilayah Indonesia serta memanfaatkan lobi hotel jemaah di Mekkah dan Madinah sebagai ruang promosi produk dan kuliner khas Nusantara.
Baca juga : GUTF 2026, Garuda Indonesia Tawarkan Umrah Promo Mulai Rp14 Juta
Untuk memastikan tata kelola berjalan baik, Ditjen Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah juga membentuk tiga tugas dan fungsi baru, yakni pengendalian keuangan haji, pengendalian kemitraan, dan pengendalian standardisasi produk.
"Ekonomi haji ini tanggung jawab besar. Karena itu, semua harus tertib, terukur, dan sesuai regulasi, agar manfaatnya benar-benar kembali ke masyarakat,” pungkas doktor bidang S3 Islamic Microfinance di Universitas Georg August-Goettingen ini. (*)
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya