Pemerintah Kawal Plywood RI Hadapi Tekanan Global

 Sebelumnya 
“Kalau Eropa hanya sekitar 2–3 persen, kenapa kita tidak fokus juga ke dalam negeri? IKN bisa jadi penyangga saat ekspor melemah,” ujarnya.

Dia mengaku telah menyampaikan gagasan tersebut kepada Pemerintah agar industri panel kayu nasional masuk dalam rantai pasok proyek strategis nasional.

“Memang ada tantangan harga dan persepsi material. Tapi kita harus berani mengubah cara pandang. Industri ini bukan hanya bertahan, tapi harus tumbuh,” tegasnya.

Ke depan, kata Bambang, yang dibutuhkan adalah kolaborasi yang semakin solid antara asosiasi, pelaku usaha, dan Pemerintah. Sebab, industri panel kayu bukan sekadar urusan ekspor, melainkan salah satu penopang penting perekonomian nasional.

Di tempat yang sama, Direktur Pengamanan Perdagangan Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Reza Pahlevi Chairul menegaskan, Pemerintah tidak tinggal diam menghadapi investigasi anti-subsidi dan anti-dumping dari Amerika Serikat.

“Semakin besar industrinya, tantangannya semakin kompleks. Tapi pemerintah hadir untuk memberikan dukungan penuh,” ujar Reza.

Baca juga : Zulhas Dorong Ekonomi Tumbuh Dari Masyarakat

Dia menjelaskan, otoritas Amerika Serikat telah mengeluarkan keputusan sementara (preliminary determination), tapi belum final. Pada Maret mendatang, tim Amerika Serikat dijadwalkan melakukan verifikasi langsung ke perusahaan-perusahaan di Indonesia. Keputusan akhir diperkirakan terbit sekitar Juni 2026.

“Kami terus melakukan pembelaan dan koordinasi lintas kementerian agar kepentingan industri nasional tetap terlindungi,” tegasnya.

Menurut Reza, tuduhan subsidi dan praktik dumping masih dalam tahap pembuktian. Jika terbukti, produk plywood Indonesia berpotensi dikenai bea masuk tambahan yang bisa berlapis dengan kebijakan tarif lainnya.

“Ini belum final. Masih ada tahapan verifikasi dan klarifikasi. Kita kawal bersama,” ujarnya.

Dia menambahkan, koordinasi lintas kementerian dan lembaga terus dilakukan untuk memastikan data dan jawaban yang disampaikan selaras serta kuat secara hukum.

Senada disampaikan Sekretaris Ditjen PHL Kementerian Kehutanan Erwan Sudaryanto. Dia mengakui dinamika kebijakan kehutanan turut berdampak pada rantai pasok bahan baku.

Baca juga : Terima 10 Ribu Dolar Amerika, Bupati Buol Beli Moge Bodong

“Kondisi memang tidak sepenuhnya baik-baik saja. Tapi kalau kita bergandengan tangan, persoalan bisa diselesaikan,” ujar Erwan.

Dia mengatakan, pencabutan dan penghentian sejumlah izin berdampak terhadap potensi ekonomi. Namun kebijakan tersebut harus dilihat dalam konteks penataan sektor secara lebih luas.

“Ketidakpastian tidak boleh berlarut. Kita berharap segera ada kejelasan kebijakan, termasuk kemungkinan relaksasi agar dunia usaha tetap berjalan,” katanya.

Erwan juga menegaskan pentingnya menjaga kepercayaan pasar internasional. Koordinasi lintas kementerian dalam menghadapi isu anti-dumping dan subsidi di luar negeri terus diperkuat.

“Kalau ada tekanan dari luar, kita harus satu suara,” tegasnya.

Menurutnya, bisnis kehutanan memiliki karakter berbeda dibanding sektor lain karena investasinya besar dan siklusnya panjang, mulai dari penanaman hingga panen. Dia memastikan, Pemerintah tidak memiliki niat mematikan pelaku usaha. Justru ingin industri kayu nasional tetap hidup dan berkembang.

Baca juga : Ikhtiar Membangun Bangsa, Gerindra Dorong Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya

“Silaturahmi seperti ini penting. Dari komunikasi yang baik akan lahir solusi yang baik,” katanya.

Menutup sambutannya, Erwan mengucapkan selamat ulang tahun ke-50 kepada APKINDO dan mendorong industri terus berinovasi agar mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.

“Industri yang bertahan adalah yang mau beradaptasi,” pungkasnya. BCG

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 4, edisi Jumat, 13 Februari 2026 dengan judul "HUT Ke-50 APKINDO Pemerintah Kawal Plywood RI Hadapi Tekanan Global"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.