Ara Targetkan Nol Rumah Kumuh Di Majalengka

RM.id  Rakyat Merdeka - Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah terus ditingkatkan. Salah satunya di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.

Menteri PKP, Maruarar Sirait menegaskan, negara harus hadir memastikan masyarakat dapat tinggal di rumah yang layak huni.

"Jangan ada lagi rumah tak layak huni. Negara harus hadir membantu rakyat agar bisa tinggal di rumah yang layak," kata Maruarar saat meninjau rumah tidak layak huni di Majalengka, Kamis (12/3/2026).

Ia mengungkapkan, pada tahun lalu program BSPS menjangkau sekitar 45.000 rumah. Pada tahun ini jumlahnya meningkat drastis menjadi sekitar 400.000 rumah di seluruh Indonesia.

Baca juga : Video Call Seskab, Ara Laporkan Penurunan Suku Bunga PNM Mekaar Di Majalengka

Dalam pelaksanaannya, Ara sapaan Maruarar ini menegaskan, program BSPS harus berjalan secara transparan dan bebas dari praktik korupsi maupun pungutan liar.

"Kalau ada pungli, rekam saja dan laporkan, pasti akan kita usut," tegasnya.

Mantan anggota DPR empat periode ini juga mengingatkan agar tidak terjadi praktik kongkalikong antara pelaksana di lapangan dengan toko bangunan untuk mengambil keuntungan pribadi.

"Jangan sampai ada kerja sama dengan toko untuk dapat komisi. Kalau seperti itu terjadi, akan kita proses secara hukum," ujarnya.

Baca juga : Dukung Program 3 Juta Rumah, Danantara Tinjau Lahan Hunian MBR Di Cikarang

Menteri yang akrab disapa Ara itu juga meminta pemerintah daerah memastikan program berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

Bedah 1.030 Unit Rumah Di 2026

Sementara itu, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Fitrah Nur menyampaikan bahwa program BSPS di Kabupaten Majalengka mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2026.

".Peningkatan alokasi BSPS dari 250 unit pada 2025 menjadi 1.030 unit pada 2026 menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap rumah layak huni. Program ini tidak hanya memperbaiki kualitas tempat tinggal masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan rumah secara swadaya," ujarnya.

Baca juga : THR ASN dan BHR Ojol Naik, Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Melesat

Berdasarkan data Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P3KP) Jawa II, jumlah bantuan rumah swadaya yang dialokasikan untuk masyarakat Majalengka meningkat dari 250 unit pada 2025 menjadi 1.030 unit pada 2026.

Pada 2025, program BSPS di Majalengka menjangkau 250 unit rumah yang tersebar di 11 kecamatan dan 23 desa, dengan dukungan pemerintah daerah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi hunian yang lebih aman dan sehat.

Sementara pada 2026, alokasi BSPS di Majalengka meningkat lebih dari empat kali lipat menjadi 1.030 unit rumah yang mencakup 26 kecamatan dan 88 desa atau kelurahan di seluruh wilayah Majalengka.

"Dari total tersebut, 1.000 unit berasal dari alokasi pemerintah daerah, sementara 30 unit merupakan alokasi aspirasi yang saat ini memasuki tahap verifikasi lanjutan," tandasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.