ASN WFH, Kemenperin Pastikan Layanan Industri Tak Terganggu

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memastikan layanan publik di sektor industri tetap berjalan prima di tengah penerapan pola kerja fleksibel Aparatur Sipil Negara (ASN), seperti Work From Home (WFH) dan Work From Anywhere(WFA).

Kebijakan ini sejalan dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2026 tentang pelaksanaan tugas kedinasan ASN dalam rangka percepatan transformasi tata kelola pemerintahan.

Sekretaris Jenderal Kemenperin, Eko S.A. Cahyanto, menegaskan bahwa penerapan pola kerja baru tidak menurunkan kualitas kinerja, melainkan meningkatkan efektivitas dan produktivitas berbasis hasil.

“Penerapan cara kerja baru bukanlah bentuk penurunan kinerja, melainkan upaya peningkatan efektivitas dan produktivitas berbasis output. ASN didorong fokus pada hasil kerja terukur dengan tetap menjunjung profesionalisme,” kata Eko di Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Baca juga : Jalanan Lebih Lancar, Layanan Publik Buka

Ia menyampaikan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita telah menginstruksikan seluruh unit kerja agar tetap beroperasi sesuai Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan yang berlaku.

Dengan demikian, masyarakat maupun pelaku usaha industri tetap memperoleh layanan yang optimal, responsif, dan tepat waktu tanpa hambatan teknis maupun administratif.

Kemenperin juga memperkuat sistem monitoring dan evaluasi kinerja berbasis data secara berkala. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pencapaian target kinerja yang transparan dan akuntabel, sekaligus mendorong perbaikan berkelanjutan dalam kualitas layanan publik.

Selain itu, digitalisasi menjadi kunci dalam mendukung efektivitas pola kerja fleksibel. Kemenperin mengoptimalkan pemanfaatan platform digital, mulai dari koordinasi internal hingga penyelenggaraan layanan teknis kepada pelaku industri.

Baca juga : Kemenperin Siapkan SDM Industri Yang Kompeten

“Pemanfaatan teknologi digital membuat proses kerja lebih cepat, efisien, dan terintegrasi, sehingga kami semakin responsif terhadap dinamika kebutuhan dunia industri,” ujar Eko.

Di sisi lain, penerapan WFH dan WFA juga diiringi dengan penguatan gerakan hemat energi di lingkungan perkantoran. Kemenperin mendorong efisiensi penggunaan listrik, air, dan fasilitas pendukung lainnya melalui pengendalian operasional yang lebih selektif.

Upaya tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mendorong industri hijau dan pembangunan berkelanjutan berbasis prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Menurut Eko, efisiensi energi tidak hanya berdampak pada penghematan anggaran, tetapi juga memperkuat peran pemerintah dalam mendorong praktik ramah lingkungan di sektor industri nasional.

Baca juga : Buka Rekrutmen, BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Layanan dan Kepesertaan

Melalui berbagai langkah strategis tersebut, Kemenperin menegaskan kesiapannya dalam mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang modern, adaptif, dan berdaya saing. Pelayanan publik yang prima diharapkan mampu menjaga iklim investasi serta meningkatkan produktivitas sektor industri di Indonesia.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.