Jalanan Lebih Lancar, Layanan Publik Buka

RM.id  Rakyat Merdeka - Penerapan work from home (WFH) perdana dampaknya terasa di Ibu Kota. Sejumlah ruas jalan Jakarta pada Jumat (10/4/2026) terpantau lebih lancar dibanding hari kerja biasa. Sementara itu, layanan publik di berbagai instansi tetap beroperasi untuk masyarakat. 

Penerapan WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mengacu pada Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai ASN Di Instansi Pemerintah. Dan, Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 800.1.5/3349/SJ Tahun 2026 yang diterbitkan 31 Maret 2026 mengatur tentang Transformasi Budaya Kerja ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Sementara itu, untuk sektor swasta, kebijakan serupa didorong melalui SE Menteri Ketenagakerjaan (Menaker). 

Berdasarkan pantauan di berbagai ruas jalan Jakarta, arus kendaraan sejak pagi hari masih ramai, tetapi tidak mengalami kemacetan berarti. Informasi dari akun X @TMCPoldaMetro menyebutkan sejumlah titik lalu lintas berada dalam kondisi ramai lancar. 

Baca juga : Mayoritas Rakyat AS Dukung Pemakzulan, Trump Semakin Di Ujung Tanduk

“Satlantas Jakarta Timur melaksanakan giat kamseltibcarlantas (Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas) di traffic light Cawang arah Jalan MT Haryono. Situasi arus lalu lintas terpantau ramai lancar,” tulis Polda Metro Jaya pada Jumat (10/4/2026). 

Kondisi serupa juga terlihat di wilayah Jakarta Selatan. Berdasarkan pantauan Rakyat Merdeka, Arus kendaraan dari arah Pancoran menuju Semanggi melalui off-ramp Tegal Parang dilaporkan mengalir tanpa hambatan berarti. 

Di kawasan Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, juga menunjukkan kondisi lalu lintas yang relatif lancar. Arus kendaraan di Jalan Raya Mampang dari arah TB Simatupang menuju Rasuna Said mengalir dengan kecepatan sekitar 50-60 kilometer per jam. 

Meski sebagian ASN bekerja dari rumah, berbagai layanan publik tetap dibuka untuk masyarakat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), misalnya, mulai menerapkan sistem kerja kombinasi antara bekerja dari rumah (BDR) dan bekerja dari kantor (BDK) bagi para pegawainya. 

Baca juga : Saleh Partaonan Daulay: Manfaatkan Plastik Daur Ulang Secara Maksimal

Sejumlah layanan tetap dibuka secara langsung, antara lain Pelayanan Informasi Publik (PIP), perpustakaan, pengaduan masyarakat, serta layanan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Sementara itu, beberapa layanan lain seperti sertifikasi penyuluh antikorupsi dan pelaporan gratifikasi dioptimalkan secara daring melalui aplikasi digital. 

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) juga memastikan kebijakan WFH tidak akan mengganggu layanan keimigrasian. Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko menjelaskan, WFH hanya diterapkan bagi ASN yang menjalankan fungsi dukungan manajemen, sementara petugas layanan publik tetap bekerja seperti biasa. 

“Kami memastikan bahwa operasional layanan keimigrasian tidak akan terganggu. WFH diperuntukkan bagi ASN yang melaksanakan tugas dukungan manajemen. Untuk petugas layanan ataupun yang melakukan pengawasan keimigrasian tetap bekerja sebagaimana biasa,” ujar Hendarsam dalam keterangannya. 

Ia menegaskan, layanan seperti pembuatan paspor, izin tinggal, pemeriksaan imigrasi di bandara internasional, pelabuhan, dan pos lintas batas negara, serta unit intelijen dan pengawasan keimigrasian tetap beroperasi normal. 

Baca juga : Ali Mahsum Atmo: UMKM Resah, Pemerintah Mesti Bergerak Cepat

Pemerintah juga meminta seluruh pimpinan kantor wilayah dan kantor imigrasi untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan cepat, meski kebijakan WFH mulai berlaku. “Pelaksanaan WFH tidak boleh sampai mengurangi kualitas pelayanan yang selama ini kita bangun,” tegas Hendarsam. 

Terpisah, Menteri PAN-RB Rini Widyantini menegaskan, sistem kerja fleksibel tetap menuntut disiplin dan akuntabilitas tinggi dari setiap ASN. “Setiap ASN terikat pada Sasaran Kinerja Pegawai yang terukur. Pengawasan dilakukan melalui sistem elektronik, bukan sekadar absensi fisik. ASN tetap bekerja lima hari penuh dengan target kinerja yang sama,” jelas Rini dalam keterangan resminya, Jumat (10/4/2026). 

Rini memastikan, skema WFH tidak mengganggu pelayanan publik. Pejabat Pembina Kepegawaian/pimpinan instansi diwajibkan mengatur proporsi pegawai sesuai karakteristik layanan, sehingga layanan esensial tetap berjalan optimal. 

“Penerapan fleksibilitas kerja dilakukan secara efektif sesuai kriteria, dengan pengawasan serta dukungan sistem informasi dan pemanfaatan teknologi digital yang tepat,” pungkas Rini. [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.