Dark/Light Mode

Menko Polkam: Pemerintah Pastikan Penanganan Kasus Profesional dan Transparan

Jumat, 10 Juli 2026 20:18 WIB
Foto: Kemenko Polkam.
Foto: Kemenko Polkam.

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Bidang Politik daneamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan pemerintah mendukung penuh proses penegakan hukum yang sedang berlangsung.

Ia meminta seluruh aparat penegak hukum tetap mengedepankan profesionalisme, koordinasi, serta kepentingan bangsa di atas kepentingan institusi.

"Tidak perlu ada suasana yang memanas. Polri, Kejaksaan Agung, maupun seluruh unsur penegak hukum memiliki tujuan yang sama, yaitu menegakkan hukum dan memberantas korupsi. Setiap institusi memiliki kewenangan masing-masing yang harus dihormati," ujar Djamari dalam keterangannya, Jumat (10/7/2026).

Menko Polkam juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh berbagai spekulasi maupun narasi yang berpotensi memperkeruh situasi.

Baca juga : Menkop Resmikan Pembukaan Kampus Pasca Sarjana Unpad di Jakarta

"Masyarakat tidak perlu khawatir ataupun terpancing oleh berbagai opini yang berkembang. Percayakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum yang saat ini sedang bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya.

Menurut Djamari, proses hukum harus diberi ruang untuk berjalan secara independen, profesional, dan transparan tanpa tekanan maupun intervensi dari pihak mana pun.

Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap sejumlah perkara dugaan korupsi, pemerintah mengajak masyarakat melihat kondisi tersebut secara proporsional.

Menurutnya, banyaknya perkara yang terungkap tidak serta-merta menunjukkan korupsi semakin meningkat, melainkan mencerminkan semakin kuatnya komitmen negara dalam memberantas praktik korupsi.

Baca juga : Menhut: Presiden Prabowo Wujudkan Perdagangan Karbon Kehutanan

"Selama ini korupsi memang menjadi tantangan bangsa. Yang membedakan saat ini adalah komitmen pemerintah untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. Tidak ada ruang bagi siapa pun yang terbukti melanggar hukum, tanpa melihat asal institusi ataupun kedudukannya," ujarnya.

Djamari juga mengingatkan agar masyarakat tidak membenturkan satu institusi dengan institusi lainnya.

Menurutnya, seluruh aparat negara merupakan bagian dari sistem penegakan hukum yang saling melengkapi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.

"Pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung upaya bersih-bersih di seluruh lembaga negara. Mari kita kawal proses hukum secara objektif, hormati asas praduga tak bersalah, dan hindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi," katanya.

Baca juga : Lemhannas: Fragmentasi Global Kian Nyata, Ketahanan Nasional Jadi Taruhan

Ia menambahkan, pemerintah memastikan koordinasi antarinstansi terus berjalan dengan baik agar setiap proses penegakan hukum berlangsung efektif, profesional, transparan, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.