Dark/Light Mode

S&P Pertahankan Rating BBB, Ekonomi RI Tetap Dipercaya Dunia

Rabu, 15 Juli 2026 07:30 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: Dok. Kemenko Perekonomian)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: Dok. Kemenko Perekonomian)

RM.id  Rakyat Merdeka - Lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. Penilaian tersebut mencerminkan ekonomi Indonesia tetap dipercaya dunia.

Kabar baik ini disampaikan melalui publikasi Research Update bertajuk “Indonesia Ratings Affirmed At ‘BBB/A-2’; Outlook Stable” yang dirilis pada Senin (13/7/2026). 

Afirmasi tersebut mempertahankan Indonesia dalam kategori investment grade di tengah meningkatnya ketidakpastian global, volatilitas harga komoditas, dan pengetatan kondisi keuangan dunia. 

Dalam laporannya, S&P menilai peringkat Indonesia didukung prospek pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat, kebijakan makroekonomi yang prudent, serta beban utang pemerintah dan utang luar negeri yang relatif rendah dibandingkan negara-negara dengan peringkat serupa. 

S&P memperkirakan perekonomian Indonesia akan tumbuh sekitar 5 persen per tahun dalam dua hingga tiga tahun mendatang.

Pertumbuhan ekonomi riil diproyeksikan mencapai 5,1 persen pada 2026, dengan rata-rata 4,9 persen selama periode 2026-2029. 

Baca juga : Kasus Kuota Haji Masuki Babak Baru, Yaqut Segera Disidang

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, afirmasi tersebut mencerminkan kepercayaan komunitas internasional terhadap konsistensi dan kredibilitas kebijakan ekonomi pemerintah. 

“Ini menjadi sinyal positif bagi investor bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap solid,” kata Airlangga di Jakarta, Selasa (14/7/2026). 

Menurut dia, di tengah meningkatnya ketidakpastian global, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen, mempertahankan disiplin fiskal dengan defisit di bawah 3 persen terhadap PDB, serta memperkuat tata kelola sektor sumber daya alam. 

Pemerintah, lanjut Airlangga, akan terus meningkatkan kualitas dan pre­diktabilitas implementasi kebijakan guna menjaga kepercayaan pasar melalui penguatan hilirisasi, tata kelola devisa hasil ekspor, dan peningkatan produktivitas. 

“Konsistensi dan prediktabilitas kebijakan akan menjadi kunci untuk mendorong peringkat Indonesia naik ke level yang lebih tinggi,” ujarnya. 

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, keputusan S&P mempertahankan peringkat kredit Indonesia tidak terlepas dari komunikasi yang dilakukan pemerintah bersama DPR dengan lembaga pemeringkat tersebut saat IMF Spring Meetings pada April 2026. 

Baca juga : Elite Gerindra Senang, Pemerintah Pro-Rakyat

Menurut dia, dalam pertemuan tersebut pemerintah berhasil meyakinkan S&P mengenai pengelolaan fiskal Indonesia yang tetap disiplin dan berbeda dibandingkan banyak negara lain. 

“Dengan kerja sama tadi itu, ketika kita ke AS, lembaga pemeringkat jadi yakin kita memang bergerak ke arah yang benar,” kata Purbaya saat Rapat Paripurna DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/7/2026). 

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menilai, afirmasi S&P menjadi cerminan kepercayaan global terhadap stabilitas makroekonomi dan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia. BI akan terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. 

Selain itu, BI akan terus mempererat koordinasi dengan pemerintah melalui sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk memitigasi dampak ketidakpastian global, termasuk risiko yang berasal dari konflik geopolitik di Timur Tengah. Koordinasi bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), lanjut Perry, juga akan diperkuat guna menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendukung pembiayaan berbagai program prioritas pemerintah, termasuk Asta Cita. 

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menilai afirmasi S&P menjadi sinyal positif terhadap ketahanan ekonomi Indonesia dan stabilitas sistem keuangan nasional. 

Ia mengatakan, OJK akan terus mem­perkuat sektor jasa keuangan melalui pengawasan terintegrasi berbasis risiko, pendalaman pasar keuangan, peningkatan integritas pasar, serta percepatan transformasi digital sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). 

Baca juga : Musda Golkar Sulsel Makin Rame Dan Panas

Kata dia, berbagai langkah tersebut diharapkan mampu memperbesar kapasitas sektor keuangan dalam menyediakan pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha dan pembangunan nasional, sekaligus mendukung peningkatan investasi dan transformasi ekonomi. 

Sementara itu, Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai keputusan S&P lebih baik dibandingkan ekspektasi pasar dan menunjukkan adanya perubahan persepsi terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia. Hal ini juga menunjukkan bahwa pasar internasional mulai mengapresiasi perbaikan koordinasi dan komunikasi kebijakan pemerintah dalam beberapa bulan terakhir. 

“Ini merupakan perkembangan positif, terutama setelah periode awal tahun yang dipenuhi ketidakpastian kebijakan fiskal maupun kelembagaan,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, Selasa (14/7/2026). [MEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.