Dark/Light Mode

Tambah Dukungan Udara Dan Pemadaman Darat

Pemerintah Perkuat Operasi Terpadu Karhutla Di Kalimantan

Jumat, 21 Agustus 2026 18:54 WIB
Operasi terpadu pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan melibatkan Kementerian Kehutanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BMKG, pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, pelaku usaha, relawan, serta masyarakat. Foto: Kemenhut
Operasi terpadu pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan melibatkan Kementerian Kehutanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BMKG, pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, pelaku usaha, relawan, serta masyarakat. Foto: Kemenhut

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah memperkuat operasi terpadu pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan, terutama di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, menyusul peningkatan hotspot berkepercayaan tinggi serta laporan masyarakat mengenai kabut asap dan keterbatasan jarak pandang di sejumlah wilayah.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Ristianto Pribadi mengatakan, penguatan operasi dilakukan dengan mengerahkan ribuan personel, memperkuat pemadaman darat, menambah dukungan armada udara hingga mengoptimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

“Penguatan dilakukan menyusul peningkatan hotspot berkepercayaan tinggi serta laporan masyarakat mengenai kabut asap dan keterbatasan jarak pandang di sejumlah wilayah,” kata Ristianto dalam keterangannya, Jumat (21/8/2026).

Operasi terpadu melibatkan Kementerian Kehutanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BMKG, pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, pelaku usaha, relawan, serta masyarakat.

Keselamatan dan kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam seluruh langkah penanganan. Ristianto menjelaskan, berdasarkan pemutakhiran Sistem Pemantauan Karhutla (SIPONGI) Kementerian Kehutanan, pemantauan Satelit NASA-MODIS/Terra-Aqua dengan tingkat kepercayaan tinggi atau high confidence menunjukkan perkembangan hotspot yang dinamis selama 17–19 Agustus 2026.

Baca juga : PetroChina Perkuat Aksi Cegah Karhutla Jambi

Pada 17 Agustus 2026 pukul 07.00 WIB, terdeteksi 93 hotspot berkepercayaan tinggi di Kalimantan Barat, 28 hotspot di Kalimantan Tengah, dan dua hotspot di Kalimantan Selatan. Jumlah keseluruhan di ketiga provinsi tersebut mencapai 123 titik. Pada 18 Agustus 2026 pukul 07.00 WIB, hotspot di Kalimantan Barat turun menjadi 15 titik.

Sementara itu, Kalimantan Tengah meningkat menjadi 73 titik dan Kalimantan Selatan menjadi 21 titik. Jumlah keseluruhan hotspot berkepercayaan tinggi pada hari tersebut mencapai 109 titik. Peningkatan signifikan terdeteksi pada 19 Agustus 2026 pukul 07.00 WIB. Kalimantan Barat mencatat 259 hotspot berkepercayaan tinggi, Kalimantan Tengah 242 hotspot, dan Kalimantan Selatan 17 hotspot.

“Jumlah keseluruhan di ketiga provinsi mencapai 518 titik atau lebih dari empat kali lipat dibandingkan hari sebelumnya,” ungkapnya.

Secara kumulatif selama 17–19 Agustus 2026, terdeteksi 367 hotspot berkepercayaan tinggi di Kalimantan Barat, 343 hotspot di Kalimantan Tengah, dan 40 hotspot di Kalimantan Selatan.

Dengan demikian, total hotspot berkepercayaan tinggi di ketiga provinsi selama periode tersebut mencapai 750 titik. Ristianto menjelaskan, hotspot kategori high confidence menunjukkan tingkat keyakinan deteksi yang lebih tinggi terhadap adanya anomali panas.

Baca juga : Pemerintah Optimalkan Modifikasi Cuaca Jinakkan Karhutla Di Kalimantan

Namun, hotspot tidak otomatis menunjukkan jumlah kejadian kebakaran. Satu kejadian kebakaran dapat terdeteksi sebagai beberapa hotspot.

Oleh karena itu, setiap informasi tersebut tetap diverifikasi melalui pemeriksaan lapangan untuk memastikan kondisi, lokasi, penyebab, dan luas area yang terbakar.

Namun demikian, Ristianto menegaskan peningkatan hotspot juga tidak serta-merta menggambarkan tingkat kepekatan asap di suatu lokasi. Penyebaran asap dipengaruhi oleh lokasi kebakaran, arah dan kecepatan angin, kelembapan, kondisi atmosfer, karakteristik lahan, serta akumulasi asap dari sejumlah wilayah.

“Data hotspot perlu dianalisis bersama data meteorologi, kualitas udara, citra sebaran asap, dan laporan lapangan,” bilangnya.

Pemerintah menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai kabut asap dan terbatasnya jarak pandang, termasuk berbagai video serta informasi dari Sungai Tabuk, Banjarbaru, Banjarmasin, Palangka Raya, Pontianak, dan sejumlah wilayah lainnya.

Baca juga : Atasi Karhutla Kalimantan, 12.880 Personel Dikerahkan-Bangun Sumur Bor

Visual yang disampaikan masyarakat menggambarkan kondisi nyata pada lokasi dan rentang waktu tertentu serta menjadi masukan penting bagi pemerintah dalam mengarahkan patroli, pemeriksaan lapangan, pemadaman, dan perlindungan masyarakat di wilayah terdampak.

“Pemerintah memahami kekhawatiran masyarakat dan memastikan bahwa setiap laporan ditangani secara serius” katanya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.