Padamkan Karhutla, Negara Lain Yang Mau Bantu, Silakan Datang

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Prabowo Subianto memberi lampu hijau masuknya bantuan internasional untuk memadamkan kebakaran lahan dan hutan (karhutla) yang kian meluas di sejumlah wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Negara lain yang mau membantu, silakan datang.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Arrmanatha Nasir mengungkapkan, Presiden Prabowo telah menyetujui tawaran bantuan negara lain untuk menangani karhutla. “Bapak Presiden sudah menyampaikan persetujuannya,” kata Arrmanatha, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Saat ini, lanjut pria yang akrab disapa Tata tersebut, teknis bantuan internasional untuk penanganan karhutla dibahas di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Dalam proses pembahasan di level teknis dengan BNPB,” tuturnya.

Ia menegaskan, Pemerintah serius menangani karhutla dengan mengerahkan sekitar 60 ribu personel dan berbagai peralatan serta beragam metode.

Tata menyinggung upaya penanganan polusi kabut asap lintas batas melalui ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACC THPC). Indonesia, kata dia, telah melaporkan perkembangan penanganan karhutla berkala melalui mekanisme ini.

Baca juga : Setelah Ini, Siapa Lagi?

“Kita telah memenuhi seluruh kewajiban untuk menyampaikan pelaporan secara reguler,” tutur dia.

Kerja sama dengan pihak internasional dalam penanganan kebencanaan bukan barang baru. Sebelumnya, Pemerintah Jepang telah membantu memadamkan karhutla di Kalimantan.

Pasukan Bela Diri Jepang atau Japan Self-Defense Forces (JSDF) mengerahkan 3 helikopter angkut CH-47 Chinook serta ratusan personel dengan kapal pendarat tank JS Kunisaki. Operasi pemadaman berlangsung sejak 16 September 2026.

Tiga helikopter tersebut menjalankan lebih dari 40 operasi pemadaman dari udara atau water bombing dan menyiramkan sekitar 220 ton air di wilayah Kalimantan. Jepang resmi mengakhiri misi bantuan pada 29 September 2026.

Selain itu, terbaru, penerimaan bantuan internasional juga sudah dibahas saat Presiden Prabowo menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri (WPM) Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (18/9/2026).

“Pihak Malaysia menawarkan bantuan ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Hal ini saya tanggapi dengan terima kasih, dengan gembira,” ucap Prabowo, saat itu, seperti dimuat di laman Presidenri.go.id.

Baca juga : Buntut IHSG Anjlok, Polri Usut Permainan Di Pasar Modal

Prabowo juga menyebutkan, bantuan tersebut akan segera dikirimkan dalam waktu dekat. Malaysia akan mengerahkan satu pesawat, tiga helikopter, serta 52 anggota tim pemadam kebakaran.

Sebelum penerimaan bantuan ini, Kepala BNPB Letjen Kristomei Sianturi menyatakan, pihaknya terlebih dahulu akan menginventarisasi kemampuan dan aset yang dimiliki dalam negeri.

“Setelahnya, kita lihat bantuan dari luar negeri yang bisa segera kita manfaatkan bersama,” kata Kristomei, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Di luar bantuan internasional, Kristomei mengingatkan, karhutla adalah persoalan bersama. Perlu kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. “Jangan hanya BNPB saja. Kalau hanya BNPB, ya tidak akan mampu,” tutur Kristomei.

Sejumlah anggota Dewan mendukung Pemerintah menerima bantuan internasional untuk menangani karhutla. “Jangan sungkan menerima bantuan internasional, terutama solidaritas ASEAN,” kata Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan, dalam keterangannya kepada Rakyat Merdeka, Jumat (16/10/2026).

Penanganan karhutla bersama antara negara ASEAN amat penting. Sebab, banyak perusahaan negara-negara ASEAN yang beroperasi di Indonesia yang beririsan dengan karhutla. Selain itu, kolaborasi penting karena karhutla saat ini belum mencapai puncaknya. Dia khawatir semakin parah pada Desember 2026 dan berlanjut hingga Maret 2027.

Baca juga : Stok Pertalite 18 Hari, Konsumen Pertamax Pindah Ke BBM Subsidi

“Sehingga dengan bersama, bisa lebih cepat dan efektif mengatasi karhutla,” kata wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1 ini.

Anggota Komisi XII DPR Syafruddin mengatakan, keterlibatan negara lain tak berarti Indonesia belum mampu menangani karhutla. Dia mengimbau, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. “Jangan ragu terima bantuan internasional agar api segera dipadamkan dan masyarakat bisa kembali menghirup udara bersih,” ujar Syafruddin, dalam keterangannya, Jumat (16/10/2026).

Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin juga menyatakan, kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar bencana ekologis. Melainkan telah berkembang menjadi persoalan kesehatan masyarakat dengan dampak yang meluas hingga skala regional.

“Pemerintah, dengan sumber daya yang ada, masih cukup mampu menangani peristiwa karhutla. Namun jika dibutuhkan, bantuan dari negara-negara sahabat terutama ASEAN bisa dipertimbangkan. Kita pernah dapat bantuan dari Jepang,” kata Sultan. [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.