Dark/Light Mode

DPR Dukung Transformasi BNPPDT, Pembangunan Perbatasan Dipercepat

Senin, 16 November 2026 20:53 WIB
Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama BNPPDT di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). (Foto: BNPPDT)
Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama BNPPDT di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). (Foto: BNPPDT)

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi II DPR RI mendukung transformasi kelembagaan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menjadi Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT).

Transformasi ini diharapkan memperkuat koordinasi dan mempercepat pemerataan pembangunan, khususnya di kawasan perbatasan dan daerah terpencil.

Dukungan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BNPPDT di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Kepala BNPPDT Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengapresiasi dukungan Komisi II DPR RI terhadap rencana operasionalisasi BNPPDT pada 2027.

Menurutnya, dukungan tersebut menjadi dorongan penting dalam mempersiapkan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga tersebut.

“Saya sangat bahagia karena beliau-beliau (Komisi II DPR RI) sangat mendukung rencana mulai operasionalnya BNPPDT nanti pada 2027, khususnya,” ujar Maruli usai RDP.

Baca juga : Tito Tekankan Penguatan Peran Koordinasi Pembangunan Perbatasan

Ia meyakini dukungan dan arahan Komisi II DPR RI akan memperkuat pelaksanaan program pembangunan di kawasan perbatasan dan daerah terpencil.

Dengan penguatan kelembagaan, BNPPDT diharapkan mampu menjalankan mandatnya secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Maruli menjelaskan, tugas BNPPDT mencakup pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program pembangunan yang selaras dengan kebijakan Presiden.

Menurutnya, pembangunan harus diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meliputi infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, listrik, dan air bersih.

“Bagaimana daerah-daerah tersebut sementara kita akan bangun infrastrukturnya, bagaimana kesehatannya, bagaimana sekolahnya, bagaimana kebutuhan sehari-hari standarnya tentang listrik dan lain sebagainya,” tutur Maruli.

Selain pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan juga perlu disertai pengembangan potensi ekonomi lokal.

Baca juga : BNPP-KSP Bahas Strategi Percepatan Transformasi Kawasan Perbatasan

Maruli menyebut potensi pertanian dan pengembangan lahan produktif menjadi salah satu perhatian untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah.

“Sambil berjalan, kita akan lihat bagaimana meningkatkan perekonomian di daerah sana, seperti misalnya bagaimana daerah tersebut mempunyai cukup lahan sawah, mempunyai cukup lahan sayur-sayuran, dan lain sebagainya, sehingga mereka bisa betul-betul berdiri sendiri,” ungkapnya.

RDP tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, didampingi Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima, Agun Gunandjar Sudara, dan Dede Yusuf Macan Effendi.

Dalam kesimpulan RDP, Komisi II DPR RI menyatakan dukungan terhadap perubahan nomenklatur dan transformasi kelembagaan BNPP menjadi BNPPDT.

Komisi II juga meminta pemerintah segera menerbitkan dasar hukum sebagai landasan perubahan kelembagaan tersebut.

Selain itu, Komisi II DPR RI meminta BNPPDT menyusun Rencana Aksi Pembangunan Perbatasan dan Daerah Terpencil Tahun 2026-2029.

Baca juga : Investasi Hilirisasi Bauksit Menggeser Dominasi Nikel

Dokumen tersebut harus memuat sejumlah aspek penting, antara lain prioritas lokasi, program konkret, target capaian, kebutuhan anggaran, penyesuaian regulasi, kementerian/lembaga penanggung jawab, pemerintah daerah pelaksana, serta indikator keberhasilan yang terukur.

Komisi II DPR RI juga mendorong peninjauan kembali Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Penyesuaian regulasi dinilai diperlukan untuk memperkuat pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sekaligus mempercepat penanganan serta pembangunan daerah terpencil.

Dukungan Komisi II DPR RI tersebut menjadi bagian penting dalam mempersiapkan transformasi dan operasionalisasi BNPPDT pada 2027.

Melalui penguatan kelembagaan, pembangunan kawasan perbatasan dan daerah terpencil diharapkan semakin terarah, terkoordinasi, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.