Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Kalau Saudi Oke, Jamaah Yang Tertunda Sejak 27 Februari Diprioritaskan Berangkat

Kamis, 24 September 2020 19:42 WIB
Kalau Saudi Oke, Jamaah Yang Tertunda Sejak 27 Februari Diprioritaskan Berangkat

RM.id  Rakyat Merdeka - Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Kementerian Agama, M. Arfi Hatim menyambut baik rencana pemerintah Arab Saudi, untuk kembali membuka penyelenggaraan umroh secara bertahap.

Arfi berharap, Indonesia masuk dalam daftar negara yang diizinkan pemerintah Saudi, memberangkatkan jamaah umroh.

"Jika Indonesia diizinkan memberangkatkan jamaah, maka kita akan prioritaskan mereka yang tertunda keberangkatannya sejak 27 Februari 2020," kata Arfi. 

Baca juga : 2 Warga Yang Terseret Banjir Bandang Sukabumi, Ditemukan Meninggal Dunia

Saat ini, lanjut Arfi, pihaknya terus menjalin komunikasi dan koordinasi melalui perwakilan pemerintah RI di Arab Saudi dengan pemerintah Kerajaan Arab Saudi.Di samping menyiapkan regulasi umroh di masa pandemi. Regulasi ini dibutuhkan, mengingat akhir dari pandemi Covid-19 ini belum diketahui.

Selain itu, negara juga harus hadir dalam rangka memberikan pelayanan, pembinaan, dan pelindungan kepada jemaah umroh.

"Regulasi ini menitikberatkan pada aspek kesehatan dan keselamatan jemaah. Beberapa yang sedang dibahas antara lain terkait penerapan protokol kesehatan, serta batasan usia dan ketentuan tentang penyakit bawaan/penyerta. Termasuk, aturan skema transportasi dan aspek pelayanan lainnya yang diberikan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)," jelas Arfi.

Baca juga : Firli Masih Bisa Bernapas Lega

Pembahasan regulasi ini melibatkan lintas kementerian dan lembaga terkait, terutama Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan,  Kementerian Luar Negeri, dan Satgas Penanganan Covid-19. Serta asosiasi PPIU.

Fokusnya antara lain, kebijakan yang diterbitkan Saudi dalam penyelenggaraan umrah di masa pandemi. Misalnya, apakah Saudi akan menerapkan karantina atau tidak, mekanismenya seperti apa, dan bagaimana ketentuan yang terkait dengan tes bebas Covid-19.

"Hal ini masih dibahas bersama Kementerian Kesehatan dan Satgas. Kita masih kaji dan mempertimbangkan segala risikonya. Kita tidak ingin ada kluster umroh, sekembalinya mereka dari Saudi. Negara harus hadir," tandas Arfi. [DIR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.