Dark/Light Mode

Refleksi Akhir Tahun 2020

Menteri Yasonna Pamer Prestasi

Selasa, 29 Desember 2020 19:10 WIB
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly

RM.id  Rakyat Merdeka - Sepanjang tahun 2020, jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berhasil meraih sederet prestasi. Serta turut berpartisipasi dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19, dan meringankan beban masyarakat lewat berbagai bantuan. 
 
Namun Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly tetap mengingatkan jajarannya untuk terus meningkatkan kinerja, meski berhasil meraih sederet prestasi sepanjang tahun 2020. 

Hal tersebut disampaikan Yasonna dalam acara Refleksi Akhir Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 di Jakarta, Selasa (29/12). 

"Tahun 2020 boleh berakhir. Tetapi perjuangan dan kerja keras belum berakhir. Justru, kita akan memulai babak dan episode yang baru di tahun 2021. Jaga integritas, kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas untuk menyelesaikan seluruh persoalan kinerja secara tuntas dan berkualitas," katanya. 

Pada kesempatan tersebut, Yasonna mengakui, tahun ini merupakan tahun yang penuh dinamika dan tantangan akibat tekanan pandemi Covid-19. Sehingga tanpa kerja keras segenap jajaran, Kemenkumham tak mungkin bisa beradaptasi dan berhasil meraih sederet prestasi. 

Baca Juga : Jalankan CSR, PEPC Raih Penghargaan dari Pemkab Bojonegoro

"Puji Tuhan, tahun 2020 mampu kita lewati dengan baik dan mengukir beberapa prestasi. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya, jajaran Menteri dan Kepala Lembaga Negara, yang telah setia menjalin sinergi dan kolaborasi dengan Kemenkumham. Terutama, kepada Menteri PAN-RB serta Ketua Ombudsman yang selalu setia mendampingi saya membina ASN Kemenkumham, membina pelayanan publik hingga berjalan dengan baik," kata politikus PDI Perjuangan tersebut. 

Ia juga mengapresiasi seluruh jajaran Kemenkumham yang tersebar di 1.079 satuan kerja, baik di dalam maupun luar negeri. 

Yasonna membeberkan, Kemenkumham berhasil membangun Zona Integritas sekaligus mendeklarasikan Janji Kinerja. Alhasil, sebanyak 72 satuan kerja berhasil mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 11 satuan kerja lainnya mendapat predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). 

"Ini merupakan hal yang menggembirakan karena terjadi peningkatan dari tahun 2019 sejumlah 34 WBK dan 4 WBBM. Di A tahun 2021, harus lebih baik serta meningkat lagi dari segi kualitas dan kuantitasnya," kata Yasonna. 

Baca Juga : Firli Bahuri: Teror Tak Surutkan Pemberantasan Korupsi

Selain itu, Kemenkumham juga meraih penghargaan atas keberhasilannya mengelola keuangan dengan baik.

Kemenkumham mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan tahun 2019. Di samping itu, Kemenkumham juga mendapatkan predikat terbaik dari Kementerian Keuangan dalam pengelolaan anggaran. 

Adaptasi juga digeber, agar pelayanan publik di tengah kenormalan baru dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bisa tetap maksimal. Di bidang Keimigrasian misalnya, Kemenkumham menerbitkan peraturan tentang pelarangan lalu lintas orang asing serta menerapkan protokol kesehatan bagi setiap orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, perpanjangan izin tinggal online, visa online, dan inovasi Eazy Passport. 

Untuk pemasyarakatan,  Kemenkumham berhasil melakukan optimalisasi penggunaan teknologi dan informasi dalam bentuk sidang serta kunjungan online. Pada bidang kekayaan intelektual, dilakukan inovasi pendaftaran online lokvit (loket virtual) yang mampu meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara signifikan.

Baca Juga : Menteri Teten : Tahun 2020, Tahun Berat Bagi Koperasi dan UMKM

Sementara di bidang Peraturan Perundang-Undangan, Kemenkumham memfasilitasi pembentukan peraturan lewat rapat pembahasan secara daring. 

Yasonna juga tak lupa menyampaikan apresiasi atas kinerja bidang HAM, yang memperoleh beberapa penghargaan atas keberhasilan dalam menyelesaikan kasus HAM di Indonesia. 

Tak cuma soal kinerja, Yasonna menyebut jajarannya turut berpartisipasi dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dan meringankan beban masyarakat lewat berbagai bantuan. 

“Kemenkumham memberikan layanan tes rapid drive thru sejumlah 1000 orang, memberikan bantuan sembako, APD, masker, face shield, hingga hand sanitizer produksi dari Lapas. Selain itu, juga ada pembagian hasil pertanian lapas kepada masyarakat, serta swab test bagi 30 ribu warga binaan dan pegawai di Lapas dan Rutan Wilayah DKI Jakarta," pungkas Yasonna. [DIR]