Wamenlu: Indonesia Komitmen Tangani Perubahan Iklim

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah Indonesia berkomitmen menjalankan keputusan perjanjian internasional terkait Penanganan Perubahan Iklim sebagai pedoman  bersama untuk melakukan langkah dan tindakan nyata maupun untuk mengatasi dampaknya. 

Menurut Wakil Menteri Luar Negeri, Mahendra Siregar dalam kesepakatan multilateral, seperti The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dan juga Paris Agreement itu sudah disampaikan bahwa masing-masing negara melakukan perannya sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawabnya.  

Dan dalam hal itu, ada hal yang sangat penting bahwa konvensi Perubahan Iklim mengakui prinsip Common but differentiated responsibilities /CBDR.

"Kita memiliki komitmen bersama bahwa isu perubahan iklim di masing-masing negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan global dengan Nationally Determined Contributions (NDC), ” ujar  Mahendra  di Jakarta, Selasa (2/2).

Baca juga : Presiden: Jangan Berpikir Bank Syariah Hanya Untuk Muslim

Mahendera mengatakan, di negara-negara maju, isu kesenjangan sosial atau pembangunan sosial ekonomi hampir memasuki masa puncak dan tidak lagi jadi isu terkait dengan iklim. 

Ia menyayangkan, adanya persepsi atau cara penyampaian dan pandang yang berbeda. Hal ini bisa dikhawatirkan bisa menimbulkan salah pengertian. 

“Diplomasi iklim harus disampaikan komitmennya  serta tujuan yang menyeluruh, dan apa yang sudah disepakati bersama tidak dipenggal penggal, sehingga tidak merugikan pihak tertentu. Hak-hak negara berkembang untuk menjaga keseimbangan lingkungannya juga tidak terganggu,” tegas Mahendra.

Wamenlu menyatakan, Indonesia konsisten tangani perubahan iklim global dan  tidak sibuk dengan komitmen lain.

Baca juga : Indonesia Virtual Dental Expo Sedot Antusias Ribuan Dokter Gigi

“Kita punya komitmen untuk membangun negara kita. Ini dinamika diplomasi dan negosiasi dari perjanjian itu,” jelasnya. 

Persoalan ini, lanjut Mahendra, yang terkadang dijumpai, baik di tingkat multilateral dan non Pemerintah, semata-mata menerapkan standar tertentu, karena alasan standar di negara pusatnya seperti itu, padahal dia ada di negara berkembang. 

Atau melakukan pembiayaan finansial di negara berkembang yang tujuannya mengatasi kemiskinan “Ini yang menjadi persoalan. Padahal sudah ada perjanjian dan ini diperlukan untuk menempatkan pada konteks yang benar dan terus menjalankan komitmen yang sudah dijalankan, tetapi di lain pihak mengamankan kepentingan nasional kita yang sudah diakui dunia internasional  untuk tetap bisa dijalankan,” tuturnya .

Mahendra kembali memastikan, Indonesia komitmen dalam NDC dan menetapkan target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca di Indonesia, yakni sebesar 29% tanpa syarat.

Baca juga : Menlu AS Minta Militer Myanmar Bebaskan Aung San Suu Kyi

“Kita tidak perlu ikut-ikutan dengan langkah-langkah pihak lain yang ingin membuat komitmen baru seperti dengan unilateral,” pungkasnya. [FIK]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.