Anggaran Infrastruktur Meningkat, Menteri Basuki Kurangi Ketimpangan Di Papua

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah terus berupaya mengurangi angka kemiskinan yang tinggi, indeks kemahalan, dan pemerataan pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua dan Papua Barat. Salah satu caranya yakni dengan pembangunan infrastruktur yang lebih terpadu, tepat, fokus dan bersinergi dengan kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah.

"Hal ini sesuai dengan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020,” ujar Menteri Basuki Hadimoeljono dalam Workshop Pendapat BPK Pengelolaan Dana Otonomi Khusus pada Provinsi Papua dan Papua Barat, Selasa (30/3).

Ia mengungkapkan, alokasi anggaran pembangunan infrastruktur untuk Provinsi Papua sebesar Rp 6,12 triliun untuk bidang Sumber Daya Air Rp 670 miliar, jalan dan jembatan Rp 4,46 triliun, permukiman Rp 650 miliar dan perumahan Rp 330 miliar pada 2021. Sementara di Provinsi Papua Barat Rp 3,67 triliun yang digunakan untuk bidang Sumber Daya Air Rp 600 miliar, jalan dan jembatan Rp 2,54 triliun, permukiman Rp 320 miliar dan perumahan Rp 200 miliar.

Baca juga : Menteri Siti Tegaskan Pentingnya Kolaborasi Pemangku Kepentingan

Dikatakan Basuki, untuk mewujudkan infrastruktur yang andal sekaligus menjawab tantangan yang dihadapi di Provinsi Papua dan Papua Barat, PUPR berkomitmen melakukan empat program.

Pertama, pemerataan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kedua, dukungan afirmatif pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) masyarakat Papua. Ketiga, pelaksanaan Program Padat Karya Tunai (PKT). Keempat, pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar dengan dukungan infrastruktur PUPR.

"Peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dilakukan dengan membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan akses serta konektivitas dari darat maupun multimoda. Di antaranya telah kami bangun Jalan Trans Papua 3.534 km, Jalan Perbatasan Papua 1.098 km dan Jembatan Youtefa 1,3 km," ujar Basuki.

Baca juga : Gelora Pengen Saingi Selebgram

Selanjutnya, untuk dukungan pengembangan kapasitas SDM, PUPR melaksanakan pelatihan SDM jasa konstruksi yang melibatkan mitra kerja asli Papua dan Papua Barat. Selain itu, juga memberdayakan pelaku usaha lokal dengan tender terbatas untuk paket pekerjaan konstruksi harga perkiraan sendiri (HPS) antara Rp 1-2,5 miliar.

Sementara untuk pengembangan SDM internal Kementerian PUPR di balai-balai teknis yang berada di Papua dan Papua Barat sudah diisi oleh putra daerah asli sebagai Kepala Balai, Kepala Satuan kerja maupun PPK. Program ketiga yakni pelaksanaan Pejabat Pembuat Komitmen (PKT) untuk mendistribusikan pendapatan bagi masyarakat Papua dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional akibat PAndemi Covid-19.

Ia mencatat, tahun ini terdapat peningkatan anggaran PKT dari tahun sebelumnya, yakni dari Rp 671 miliar menjadi 731 miliar. Anggaran ini digunakan untuk 19 kegiatan yang akan menyerap 27.967 tenaga kerja.

Baca juga : Italia Menang, Mancini Senang Tapi Kurang Puas

Program keempat, yakni pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar dengan dukungan infrastruktur bidang PUPR di antaranya pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu di Skouw (Jayapura) dan Sota (Merauke), pembangunan infrastruktur dukungan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX serta pembangunan rumah khusus, air bersih, jalan lingkungan, dan jembatan gantung di Kabupaten Asmat, Mappi dan Mamberamo Raya.

Basuki berharap dengan komitmen yang berkesinambungan tersebut, pihaknya dapat turut memberikan solusi dan kontribusi nyata dalam menjawab tantangan dan memajukan masyarakat Papua.

"Kami akan betul-betul memperhatikan tata kelola dalam pelaksanaannya, agar tepat mutu, tepat sasaran dan tepat administrasi," tutup Menteri Basuki. [MFA]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.