Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Kinerja Industri Manufaktur Terganggu Urusan Koordinasi Antarinstansi
- KAI Tutup Posko Angkutan Lebaran, Penumpang KA Naik 18 Persen
- 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi Damai di MK, Jumat Besok
- Didampingi Ibu Wury, Wapres Gelar Halal Bihalal Bareng Pegawai Dan Media
- Bobby Tetap Mau Daftar Jadi Bacagubnya PDIP
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
Desa Bukan Lagi Halaman Belakang, Tapi Halaman Depan Pembangunan Indonesia
Kamis, 8 April 2021 15:56 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyebut empat strategi untuk pemulihan ekonomi di desa.
Hal itu disampaikan Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid saat menjadi pembicara kunci pada sarasehan pembangunan perdesaan Maluku Utara di Aula Bidadari Kantor Bupati Halmahera Barat, Kamis (8/4).
Sarasehan tersebut merupakan rangkaian Dies Natalis ke-57 Universitas Khairun.
Baca juga : Mendag Pastikan Pasokan Dan Harga Pangan Stabil
“Empat strategi itu, yakni revitalisasi BUMDes, digitalisasi ekonomi desa dengan menggandeng e-commerce global, ketahanan pangan masyarakat desa serta padat karya tunai desa,” kata Taufik.
Taufik mengatakan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang kembali mempertegas mandat, bahwa desa adalah episentrum, cara pandang, serta paradigma yang baru dalam pembangunan Indonesia.
“Desa bukan lagi halaman belakang dari Indonesia, tapi desa adalah halaman depan dari pembangunan bangsa saat ini. Pusat, sentral kita kembali ke desa,” tegasnya.
Baca juga : Meriahkan Ramadan, Adira Siapkan Program Pembiayaan Khusus
Oleh karena itu, dia berharap, otoritas dan kewenangan yang sudah diberikan kepada desa dalam UU tersebut harus diikuti dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Menurutnya, hal itu pesan dari Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, bahwa seluruh kebijakan pembangunan, kemudian bentuk hadirnya negara dalam memberikan layanan kepada masyarakat ada dua hal.
Yang pertama, manfaat pembangunan harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat, terutama lapisan terbawah. Kedua, harus ada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang terbangun.
Baca juga : Ketua Umum PBNU Tegaskan Sikap Intoleran Bertentangan Dengan Islam
“Itu yang penting. Lapisan terbawah dari masyarakat kita harus betul-betul menikmati dari seluruh kebijakan pembangunan saat ini. Setelah itu, peningkatan SDM,” jelasnya.
Hadir dalam forum tersebut, Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Harlina Sulistyorini dan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Aisyah Gamawati.
Selanjutnya, Bupati Halmahera Barat, Bupati Halmahera Timur, serta seluruh jajaran Forkopimda beserta seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Halmahera Barat. [DIR]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya