Menperin Minta Pembangunan Kawasan Industri Halal Dikebut

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mengebut pengembangan kawasan industri halal (KIH) di dalam negeri. Indonesia juga ditargetkan menjadi pusat produksi produk-produk halal di dunia.

“Percepatan pembangunan kawasan industri halal perlu segera dilakukan. Hal ini ditempuh lewat beberapa instrument insentif, selain itu kami mengusulkan KIH ditetapkan statusnya sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) indstri berbasis halal,” kata Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, saat meninjau Kawasan Industri Halal (KIH) “Halal Modern Valley” di kawasan industri Modern Cikande, Serang, Banten, Selasa (11/5).

Baca juga : PAN Minta Pemerintah Dorong Hukum Israel Di PBB

Investasi tersebut, dapat berupa pembiayaan untuk calon tenant, termasuk pembiayaan sertifikat halal bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM). “Kami juga bekerja sama dengan Uni Emirat Arab, dan menyampaikan kepada mereka bahwa saat ini Indonesia telah memiliki 3 KIH sehingga perusahaan dari sana dapat segera berinvestasi,” ujar Agus.

Politisi Golkar ini menambahkan, produk yang dihasilkan oleh KIH bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan menembus pasar ekspor. Dengan potensi yang besar, Indonesia berpeluang menjadi pusat produksi halal di dunia. Terlebih, produk halal saat ini makin dinikmati masyarakat dunia, bukan hanya oleh kaum muslim.

Baca juga : Jelang Lebaran, Kementan Awasi Keamanan Dan Stok Daging

“Selain itu, KIH saat ini belum berkembang sesuai dengan yang diinginkan,” imbuhnya.

Kemudian, untuk mengembangkan KIH, dibutuhkan tambahan investasi, misalnya untuk pembangunan laboratorium, dryport, dan logistik khusus. “Kebutuhan KIH berbeda dengan fasilitas yang dibangun pengembang pada umumnya,” jelas Agus.

Baca juga : Teroris OPM Bikin Mandeg Pembangunan Di Papua

Dengan kebutuhan KIH yang spesifik, kata Agus, pemerintah komitmen dalam pengembangan industri halal, sesuai dengan pesan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, bahwa KIH harus jalan dan berkembang. Karenanya, perlu dukungan dari pihak-pihak yang terkait agar dapat memberikan insentif yang lebih menarik dan progresif. “Kemenperin akan terus bekerja sama dengan instansi dan stakeholder terkait untuk mewujudkan pengembangan KIH,” tukas Agus. [DIT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.