PAN Minta Pemerintah Dorong Hukum Israel Di PBB

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay mengutuk tindakan brutal dilakukan polisi Israel kepada warga sipil Palestina di Masjid Al-Aqsa. Menurut Saleh, tindakan kekerasan itu tidak hanya menyisakan luka mendalam bagi warga Palestina, tetapi juga bagi seluruh umat Islam dunia. Israel telah menodai bulan suci Ramadan dan menyakiti warga sipil yang tidak bersalah.

"Dari video yang beredar, jelas sekali terlihat bagaimana aksi brutal polisi Israel di Masjid Al-Aqsa. Ini adalah tindakan yang bertentangan dengan HAM," kata Saleh, dalam keterangannya kepada RM.id, Senin (10/5).

Baca juga : Awas, Ekonomi Nyungsep

Ia pun mendorong PBB dan seluruh negara yang bernaung di bawahnya mengambil tindakan tegas kepada Israel. Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah ini melihat, tindakan kekerasan terhadap warga sipil seperti ini tetap berlanjut disebabkan tidak adanya sanksi tegas kepada Israel. Seakan-akan Israel dibiarkan melakukan kekerasan tanpa batas dan dapat mendikte semua negara sehingga mereka dianggap tidak bersalah.

"Kita betul-betul berduka. Kasihan kepada warga Palestina. Mereka tidak bisa melakukan banyak hal. Perlawanan mereka sangat tidak berarti. Senjata otomatis hanya dibalas dengan lemparan batu. Ini betul-betul tidak adil," sesal Saleh.

Baca juga : MUI Minta Dunia Internasional Hukum Israel

Anggota Komisi IX DPR ini mengaku terpukul ketika menonton salah satu video yang memperlihatkan ada seorang ibu yang meminta agar dunia membuka mata atas kekerasan yang dialami warga Palestina. Lantas, dia menanyakan di mana peran negara-negara besar? Di mana peran para tokoh dunia, ulama, cendikiawan, pemimpin-pemimpin negara besar? "Semua seakan diam dan tak bersuara," sambungnya.

Dalam konteks ini, Fraksi PAN mendesak agar pemerintah melakukan upaya-upaya diplomatik agar warga Palestina bisa dilindungi. Pemerintah harus berkomunikasi dengan negara-negara lain di PBB. 

Baca juga : Ekonomi Minus, PKS Minta Pemerintah Perbaiki Kinerja Penanganan Pandemi

"Tidak cukup hanya mengutuk. Harus ada sanksi tegas. Agar ada sanksi, jalur diplomasi dan komunikasi dengan berbagai negara perlu dilakukan. Paling tidak, di PBB, Indonesia harus menyampaikan sikap tegas," pintanya. [SAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.