Tok! Pemerintah Tak Berangkatkan Haji Pada Tahun Ini

 Sebelumnya 
Untuk layanan dalam negeri, misalnya kontrak penerbangan, pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (BIPIH), penyiapan dokumen perjalanan, penyiapan petugas, dan pelaksanaan bimbingan manasik. Semuanya baru bisa diselesaikan apabila besaran kuota haji sudah diterima dari Saudi.

Demikian pula penyiapan layanan di Saudi, baik akomodasi, konsumsi, maupun transportasi, belum bisa difinalisasi karena belum ada kepastian besaran kuota, termasuk juga skema penerapan protokol kesehatan haji, dan lainnya. Itu semua diatur dan disepakati dalam MoU antara negara pengirim jemaah dengan Saudi. 

Baca juga : Bamsoet Minta Pemerintah Tindak Tegas Pinjol Ilegal

"Nah, MoU tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442H/2021M itu hingga hari ini belum juga dilakukan," tuturnya.

Padahal, jelas Menag, untuk kuota 5 persen dari kuota normal saja, waktu penyiapan yang dibutuhkan tidak kurang dari 45 hari. 

Baca juga : Besok, Pemerintah Sampaikan Keputusan Resmi Soal Haji

Berkaca pada penyelenggaraan umrah awal tahun ini, ada sejumlah pembatasan ketat yang diberlakukan. Antara lain larangan salat di Hijir Ismail dan berdoa di sekitar Multazam. 

Shaf saat mendirikan salat juga diatur berjarak. Ada juga pembatasan untuk salat jemaah, baik di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.

Baca juga : Hari Susu Nusantara, Momentum Kementan Tingkatkan Industri Persusuan

"Pembatasan masa tinggal juga akan berdampak, utamanya pada penyelenggaraan Arbain. Karena masa tinggal di Madinah hanya tiga hari, maka dipastikan jemaah tidak bisa menjalani ibadah Arbain," terangnya. [SAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.