Dark/Light Mode

Menko Luhut Terapkan Ekonomi Sirkular Untuk Pemulihan Ekonomi

Kamis, 22 Juli 2021 19:10 WIB
Menko Marves, Luhut B Pandjaitan
Menko Marves, Luhut B Pandjaitan

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mendukung penerapan ekonomi sirkular sebagai salah satu kunci pemulihan ekonomi bangsa di tengah pandemi Covid-19.

Hal itu dikatakan Deputi Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Nani Hendiarti mewakili Menko Marves, Luhut B. Pandjaitan dalam the 4th Indonesia Circular Economic Forum 2021 yang diselenggarakan secara daring pada 21-23 Juli 2021. 

Dalam sambutannya, Nani menekankan pentingnya peran ekonomi sirkular berkelanjutan khususnya di masa pandemi Covid-19 yang tengah melanda.

"Pandemi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan dan ekonomi masyarakat, tetapi juga memberikan masalah baru khususnya dalam konteks sampah medis, ini perlu menjadi concern kita bersama,” kata Nani dalam keterangannya Kamis (22/7).

Berita Terkait : Rangkul Kementerian PPPA, PNM Latih Ratusan SDM Mekaar

Ia menjelaskan, berbagai inovasi yang terus dilakukan oleh Pemerintah demi menangani pandemi melalui penerapan ekonomi sirkular di antara masyarakat.

Pemerintah Indonesia telah mempercepat pembangunan pusat pengolahan sampah medis di beberapa daerah. 

"Sesuai dengan  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang ada, kami telah menargetkan pembangunan di enam provinsi pada tahun ini. Kami juga menargetkan 32 tempat pembakaran sampah khusus sampah medis yang diperkirakan akan selesai pada 2024,” imbuhnya.

Menurutnya, Pemerintah harus bekerja ekstra dan berinovasi dengan cepat di tengah pandemi yang melanda walaupun dengan anggaran yang terbatas, 

Berita Terkait : Kemajuan IPTEK Dorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Inovasi

"Tidak bisa lagi bekerja dengan sistem business as usual, kita harus berinovasi dan bersama-sama berkolaborasi menyelesaikan pandemi dari segala sektor, salah satunya terkait pencemaran lingkungan,” tegasnya.

Meningkatnya jumlah sampah plastik di laut menimbulkan berbagai dampak buruk bagi ekosistem laut, khususnya bagi Indonesia sebagai negara kepulauan. 

Untuk mencegah dan menanganinya, Pemerintah telah memiliki regulasi terkait penanganan sampah di laut dengan tujuan utama mengurangi hingga 70 persen sampah di laut hingga tahun 2025, 

"Peraturan Presiden No.83 tahun 2018 tentang Penanganan Sampah di Laut memberikan arahan strategis bagi seluruh lintas kementerian yang ada untuk ikut berkontribusi dan melakukan aksi nyata dalam mengurangi sampah plastik di laut,” tambah Nani. 

Berita Terkait : Terus Membaik, Golkar Optimis Soal Pemulihan Ekonomi RI

Berbagai metode mulai dari perubahan sikap, penggunaan teknologi dan yang lainnya terus digencarkan oleh tiap-tiap Kementerian Lembaga demi mewujudkan regulasi ini.  

Setelah dua tahun implementasi, Indonesia mampu mengurangi sampah plastik di laut hingga 15.3 persen, di mana penerapan prinsip ekonomi sirkular memberikan peran penting dalam penanganan polusi sampah jangka panjang. 

"Kami telah berkolaborasi dengan NPAP (National Plastic Action Partnership) dan mengestimasikan besaran investasi hingga 5.1 miliar US Dolar, termasuk biaya operasional tahunan hingga 1.1 miliar US Dollar. Ini menjadi salah satu bentuk strategis pemerintah untuk mengurangi sampah plastik yang ada,” jelas  Nani.

Ia juga menegaskan, bahwa Indonesia membuka peluang kolaborasi dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional untuk mendukung gerakan daur ulang sampah di Indonesia.Isu ini juga akan dibawa oleh Indonesia ke berbagai forum internasional, seperti G20, COP 26, dan lainnya. (DIR)