RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengakui pemerintah kewalahan menangani pandemi Covid-19 sejak varian Delta masuk dan merebak.

"Kemarin, sampai sekarang pemerintah kewalahan sejak varian Delta ini merebak," kata Mahfud MD dalam konferensi pers soal perkembangan situasi politik dan keamanan terkini di masa pandemi disiarkan langsung melalui YouTube Kemenko Polhukam, Sabtu (24/7).

Berita Terkait : Selama PPKM Darurat, Polda Metro Jaya Ungkap 6 Kasus Pemalsuan Surat PCR Dan Vaksin

Namun, kata Mahfud, kondisi ini bikin masyarakat lebih taat pada Protokol Kesehatan (Prokes). Mahfud juga menyebut, sejak varian Delta merebak, sebagian kelompok masyarakat Indonesia yang semula anti vaksin, kini berebut untuk divaksin.

"Orang yang dulunya nggak mau antigen mau antigen. Yang dulunya nggak mau vaksin sekarang rebutan vaksin sampai antre di mana-mana bahkan ditolak, kenapa? Tenaga kesehatan tak cukup, vaksinator tak cukup," ungkap Mahfud.

Berita Terkait : Telkom Salurkan 868 Hewan Kurban Untuk Masyarakat Terdampak Pandemi

Karena banyaknya orang yang mau divaksin, pemerintah akhirnya membuat kebijakan vaksin berbayar. Tapi, kebijakan itu, kini dicabut.

"Sesudahnya muncul usul, kalau gitu saya mau bayar sendiri dengan vaksin berbayar. Kemudian timbul penolakan dari masyarakat katanya melanggar prinsip keadilan. Nanti ada kelas sosial yang mampu bayar dan ndak mampu bayar, pemerintah langsung memutuskan tidak ada vaksin berbayar," tandasnya.

Berita Terkait : Rakyat Senang Rakyat Tenang

Mahfud menyakinkan, pemerintah terus berupaya maksimal menangani pandemi Covid-19. Dia menegaskan, pemerintah terus menyerap aspirasi masyarakat dan mendengar berbagai keresahan masyarakat. [FAQ]