Nemu Praktik Pungli, Mahfud MD: Laporkan Ke Kantor Saya!

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengisahkan Penasihat Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Imam Prasodjo diduga menjadi korban Pungutan Liar (Pungli) sejumlah oknum preman di daerah Sukamakmur, Bogor, Jawa Barat.

"Penasehat Tim Sapubersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Imam Prasodjo yang memagari tanahnya yang sudah dibeli secara sah dan ada Setifikat Hak Milik (SHM) diperas dan dipungli oleh preman dan oknum di Sukamakmur, Bogor. Petugas Saber Pungli kok akan dipungli ya langsung lapor utk diusut," kicau Mahfud menceritakan apa yang dialami Sosiolog Universitas Indonesia (UI) itu di akun Twitternya, @mohmahfudmd, Sabtu (18/7).

Usai kicauan itu, Mahfud pun menerima sejumlah curhatan warganet terkait praktik pungli. Netizen pun mempertanyakan kinerja Satgas Saber Pungli yang berada di bawah koordinasi Mahfud. "Di Bekasi juga banyak Pak Mahfud," cuit salah satu netizen dengan akun @safrinID.

Baca juga : Mahfud MD: PON Papua Momen Eratkan Persatuan Dan Persaudaraan

Mahfud meminta netizen itu segera melapor ke Saber Pungli jika menemukan praktik Pungli. Yang penting pelakunya jelas dan ada bukti.

"Lapor saja ke kantor Saber Pungli di kantor saya, Kemenko Polhukam (di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat). Yang penting pelapornya jelas dan pelakunya jelas. Tak perlu takut," pinta Mahfud.

Ia juga menyinggung laporan advokat Emerson Yuntho terkait kasus dugaan pungli di kantor Samsat Kebon Nanas Jakarta Timur.

Baca juga : Mahfud MD Pastikan PON Dan Peparnas Papua Lancar Dan Aman

"Kalau masyarakat biasa lapor ditangani juga. Namun biasanya banyak yang tak berani lapor atau melapor tetapi tak mau menunjuk bukti. Buktinya laporan @emerson_yuntho ditangani. Kita terus mengumpulkan bukti dari lapangan, selanjutnya Buya Eson akan kita undang untuk mencocokkan fakta," tutur Mahfud.

Jika tidak bisa mengecek dokumen lewat Twitter, kata dia, silakan datang ke kantor Saber Pungli atau ke Deputi III Kemenko Polhukam.

"Yang penting jelas pelapornya, obyeknya, dan terduga pelakunya. Harus dipahami juga bahwa korupsi, pungli, pemerasan, dan penyuapan itu berbeda definisi sehingga beda tempat pelaporannya," kicau mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini. [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.