Sebuah Refleksi: Hari Perempuan Indonesia

Bahwa hak tidak melekat pada jenis kelamin, ia ada pada manusia. Maka menggergaji hak perempuan adalah salah satu tindak paling biadab yang pernah dilakukan manusia.

Sebelum beranjak ke isi, baiknya kita luruskan beberapa hal yang acap dipahami secara bengkok. 

Laki-laki dan perempuan itu soal jenis kelamin. Feminim dan maskulin soal ekspresi estetis. Patriarki adalah konstruksi ideologis, dan feminisme, ialah alat bedah untuk membaca ketimpangan sosial yang secara masif diarsitektur patriarki. 

Perempuan tidak selalu feminim, beberapa ada yang maskulin. Demikian pula laki-laki, yang tidak selalu maskulin. Hal yang sama pada soal patriarki dan feminis. Bahwa yang membuat seseorang menjadi patriarkis, bukan jenis kelamin, bukan pula ekspresi estetis, melainkan ideologi yang mekar di pikirannya. Artinya, perempuan bisa patriarkis, laki-laki bisa feminis. 

Bahwa feminisme adalah gugatan atas ketimpangan hak kaum perempuan, memang begitu dasarnya. Tetapi, bukan berarti feminisme hanya perjuangan perempuan, ia perjuangan siapa pun yang di benaknya bertunas dakwaan terhadap ketimpangan yang dikonstruksi sistem, yang dalam lensa historis, diarsitektur oleh kaum patriarkis, yang kebetulan sebagain besar di antara mereka adalah laki-laki. 

Tetapi, sekali lagi, soalnya adalah bukan perempuan versus laki-laki. Soalnya adalah keadilan versus ketimpangan.

Kini, mari kita kecup sejarah lahirnya IWD dan HPI. 

Baca juga : Pemain Tajikistan Happy Puasa Ramadan Di Indonesia

International Woman Day (IWD) ialah buah agitasi politik kaum sosialis Eropa, berakar pada partai politik dan gerakan buruh, berhulu dari aksi perempuan Partai Sosialis Amerika pada 1909, lalu diinternasionalisasi oleh Clara Zetkin di Kopenhagen pada 1910. Tanggal 8 Maret baru terpatri pada 1917, kala revolusi buruh perempuan Petrograd turun ke jalan, memicu tumbangnya Tsar. 

Di Indonesia, semangat itu berkelindan dengan gerakan nasionalis pada 1928, di Yogyakarta, diprakarsai Nyi Hadjar Dewantara, R.A. Soekonto, dan Soejatin, melahirkan kongres perempuan pertama yang kemudian menjadi fondasi Hari Ibu. Sementara IWD sendiri baru dirayakan massal oleh Gerwani di era 1950-an sebagai simbol solidaritas global. Maka HPI, bersaman dengan IWD, diperingati pada 8 Maret. 

Sekarang, refleksi ini kita mulai!

Di Indonesia, perempuan masih dipaksa memilih antara karier dan keluarga, masih dihakimi cara berpakaiannya ketika ia menjadi korban kekerasan, masih harus membuktikan kredibilitas dua kali lebih keras di ruang-ruang yang sejak awal tidak dirancang untuk menyambutnya.

Mengapa demikian? Untuk menjawab ini, mari kita pasang kacamata feminisme!

Cara kerja patriarki itu halus, kadang tidak terasa. Patriarki acap tiba dengan senyum tradisi, dengan jubah agama yang dilipat rapi, dengan bisikan budaya yang terasa penuh kasih. Padahal, itu adalah tali yang dilingkarkan di leher, yang membisiki perempuan bahwa diam adalah anggun, mengalah adalah kebajikan.

Simone de Beauvoir mengkhutbahkan bahwa perempuan tidak dilahirkan, ia dibentuk. Artinya, feminitas bukan karakter biologis, melainkan produk sosial yang diproduksi sistematis, yang ditanamkan sejak seorang anak perempuan pertama kali diajarkan bahwa menangis boleh tapi marah tidak pantas, bahwa memimpin itu bagus tapi jangan terlalu mendominasi, bahwa ambisi itu baik tapi jangan sampai mengancam kenyamanan laki-laki di sekitarnya. 

Baca juga : Lestari Moerdijat: Hari Perempuan Internasional Momentum Pentingnya Kesetaraan

Akumulasi pesan ini tidak lain tiba dari yang tadi, dari tradisi, budaya, keluarga, dan serupa lainnya. 

Lalu, bagaimana negara membaca persoalan ini? Jawabannya, sangat ceroboh.

Negara merespons persoalan struktural perempuan dengan solusi prosedural. Kuota 30 persen di parlemen, misalnya. Sekilas terlihat progresif. Tapi kalau kita baca lebih dalam, kuota itu adalah pengakuan implisit bahwa tanpa intervensi artifisial, sistem tidak akan menghasilkan representasi yang adil dengan sendirinya. Artinya, sistem itu sendiri yang bermasalah. Namun alih-alih membedah dan membongkar sistem yang bermasalah itu, negara memilih menambalnya dengan angka, lalu menyebutnya kemajuan.

Yang lebih dalam dari soal representasi adalah substansi kuasa. Bahwa perempuan hadir secara jumlah di ruang politik, tidak serta merta berarti perspektif perempuan hadir di dalam keputusan politik. Sebab ketika perempuan yang masuk ke dalam sistem adalah perempuan yang sudah terlebih dahulu berdamai dengan logika patriarkal, maka yang bertambah hanyalah tubuh, bukan suara, hanya wajah, bukan keberpihakan. 

Di ranah yang lebih privat, persoalannya bahkan lebih pelik.

Kerja reproduksi, mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh, merawat, mengelola seluruh metabolisme rumah tangga, tidak pernah dihitung sebagai kerja dalam pengertian ekonomi-politik dominan. Tidak masuk PDB. Tidak diakui sebagai kontribusi produktif. Ini adalah pernyataan ideologis ihwal apa yang dianggap bernilai dan yang tidak, ihwal kerja siapa yang dianggap nyata dan siapa yang dianggap sekadar kewajiban alamiah.

Marxisme feminis telah lama menggugat ini, bahwa kapitalisme dan patriarki adalah dua sistem yang saling topang. Kapitalisme membutuhkan tenaga kerja reproduktif yang tidak dibayar untuk memproduksi dan meregenerasi tenaga kerja produktif yang dibayar. Patriarki menyediakan kerangka ideologis yang membuat perempuan mau melakukan kerja tak berbayar itu dengan sukarela, bahkan dengan perasaan bahwa itulah panggilan tertinggi hidupnya. Maka, dalam hal ini, dapat kita baca, bahwa ketimpangan gender adalah peliharaan sistem ekonomi-politik kita. Maka, kampanye dan edukasi semata tidak cukup. Strukturnya mesti dibongkar dan dibenahi. 

Baca juga : Kurniawan: Ayo, Dukung Perjuangan Timnas Indonesia U-17!

Penutup

8 Maret adalah tanggal yang punya sejarah perjuangan, yang sayangnya, bisa dengan mudah dijinakkan menjadi perayaan, dan perayaan yang tidak disertai gugatan adalah cara paling sopan untuk memastikan bahwa yang diperjuangkan tidak sungguh berubah. Kita merayakan hari perempuan sementara RUU yang melindungi perempuan masih terseok di lorong-lorong legislasi bertahun-tahun. Kita mengunggah twibbon solidaritas sementara struktur yang memproduksi ketidakadilan itu tetap berdiri, bahkan sedang diperkuat dengan bahan-bahan baru yang lebih licin dan lebih sulit diidentifikasi.

Perempuan tidak butuh satu hari dalam setahun untuk diakui kemanusiaannya.

SELAMAT HARI PEREMPUAN INDONESIA!

Ledang Surya Putra
Akademisi

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.