Politik Simbolik Syariat Islam dan Problematika Keadilan Sosial di Aceh

Penerapan syariat Islam di Aceh merupakan salah satu bentuk kekhususan daerah yang lahir dari sejarah panjang, identitas keislaman, serta dinamika politik nasional. Kehadiran berbagai qanun syariat selama ini dipandang sebagai upaya menghadirkan nilai-nilai Islam dalam ruang publik dan tata kelola sosial yang lebih sehat.

Namun, di tengah menguatnya simbol-simbol religious dan kepentingan politik di ruang publik, muncul pertanyaan kritis mengenai sejauh mana implementasi syariat benar-benar menyentuh substansi keadilan sosial masyarakat Aceh.

Berdasarkan perspektif siyasah syar’iyyah, dalam kajian politik Islam, siyasah syar’iyyah tidak hanya dimaknai sebagai tata kelola pemerintahan berbasis agama, tetapi juga sebagai mekanisme menghadirkan kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah). 

Ibn Qayyim al-Jauziyyah menegaskan bahwa setiap kebijakan yang membawa masyarakat pada keadilan dan kemanfaatan merupakan bagian dari syariat. Dengan demikian, ukuran keberhasilan syariat tidak semata terletak pada formalitas hukum, tetapi pada kemampuan kebijakan menghadirkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Dalam konteks Aceh, implementasi syariat sering kali tampil dominan melalui pendekatan simbolik. Simbolisme tersebut tampak dalam penekanan terhadap atribut religius, pengawasan moral publik, hingga penggunaan identitas Islam dalam kontestasi politik lokal. 

Fenomena ini dapat dibaca melalui teori politik simbolik Murray Edelman yang menjelaskan bahwa simbol politik sering digunakan untuk membangun legitimasi kekuasaan dan memperoleh dukungan emosional masyarakat.

Baca juga : Kapolri Perkuat Peralatan Personel Demi Maksimalkan Keamanan Warga

Melalui perspektif tersebut, syariat di Aceh tidak hanya berfungsi sebagai norma agama, tetapi juga menjadi instrumen politik identitas. Dalam masyarakat religius, simbol Islam memiliki kekuatan sosial yang besar sehingga mudah dijadikan alat pencitraan moral. 

Akibatnya, isu syariat sering lebih ramai pada aspek visual dan seremonial dibandingkan agenda substantif seperti pengentasan kemiskinan, reformasi birokrasi, korupsi, pendidikan, kesehatan atau ketimpangan ekonomi.

Fenomena ini menunjukkan adanya kecenderungan reduksi makna syariat. Islam yang seharusnya hadir sebagai sistem etika sosial perlahan dipersempit menjadi simbol formal yang mudah dipertontonkan di ruang publik. Padahal, simbol tanpa substansi hanya akan melahirkan religiositas permukaan yang rapuh secara sosial. 

Di era perkembangan kebijakan yang semakin deras, kondisi tersebut semakin menguat karena media sosial lebih mudah memproduksi kesalehan visual dibandingkan kesadaran sosial yang mendalam. 

Konten mengenai atribut religius, razia moral, atau kontroversi syariat lebih cepat viral dibandingkan pembahasan dan solusi yang relevan terhadap kebutuhan pelayanan publik, ketimpangan ekonomi, hingga jaminan kesehatan.

Dari Simbolisme Menuju Substansi Keadilan Sosial

Baca juga : Halal Bihalal DPP KNPI, Pererat Kebersamaan dan Perkuat Kepedulian Sosial

Dalam perspektif maqashid syariah, tujuan utama syariat adalah menjaga kemaslahatan manusia. Abu Ishaq al-Syathibi menjelaskan bahwa syariat hadir untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia. Konsep tersebut menegaskan bahwa Islam tidak hanya mengatur moralitas individual, tetapi juga menuntut terciptanya sistem sosial yang adil. 

Karena itu, syariat semestinya tidak berhenti pada regulasi moral publik semata, tetapi harus hadir dalam bentuk kebijakan yang mampu memperluas akses pendidikan, mengurangi kemiskinan, memperkuat pelayanan kesehatan, dan melindungi kelompok rentan.

Problemnya, orientasi implementasi syariat di Aceh sering kali belum sepenuhnya bergerak ke arah tersebut. Penegakan moral memperoleh ruang besar dalam diskursus publik, sementara persoalan kesejahteraan masyarakat berjalan lebih lambat. 

Akibatnya, muncul kesenjangan antara narasi religius yang dibangun pemerintah dengan realitas sosial yang dihadapi masyarakat sehari-hari. Masyarakat akhirnya melihat syariat lebih sebagai simbol identitas dibandingkan instrumen transformasi sosial.

Kondisi ini perlu dikritisi karena bertentangan dengan ruh dasar Islam sebagai agama keadilan. Al-Qur’an secara berulang menekankan pentingnya membela kaum lemah, melawan kezaliman, dan menegakkan keseimbangan sosial. 

Nabi Muhammad SAW juga membangun masyarakat Madinah tidak hanya melalui simbol religius, tetapi melalui penguatan solidaritas sosial, distribusi ekonomi, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Artinya, substansi syariat terletak pada keberpihakannya terhadap kemanusiaan dan kemaslahatan publik.

Baca juga : Peduli Kredibilitas, Integritas dan, Kompentensi Kepala Daerah

Karena itu, implementasi syariat di Aceh perlu direorientasi dari politik simbolik menuju politik kemaslahatan. Penegakan moral tetap penting, tetapi harus berjalan beriringan dengan reformasi sosial dan ekonomi. 

Pemerintah perlu memperluas indikator keberhasilan syariat, bukan hanya pada aspek formal seperti jumlah qanun atau intensitas pengawasan moral, tetapi juga pada menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas pendidikan, berkurangnya korupsi, dan membaiknya pelayanan publik, hingga kesejahtraan pada jaminan kesehatan.

Selain itu, pendekatan syariat juga perlu lebih edukatif dan partisipatif. Masyarakat tidak cukup hanya diatur melalui pendekatan hukum formal, tetapi juga perlu diberdayakan melalui pendidikan sosial dan literasi keislaman yang kritis. Dalam hal ini, ulama, akademisi, dan lembaga pendidikan memiliki peran penting untuk menjaga agar syariat tidak kehilangan dimensi etik dan kemanusiaannya.

Aceh sebenarnya memiliki modal historis yang kuat untuk membangun paradigma syariat yang lebih substantif. Tradisi Islam Aceh pada masa lalu tidak hanya menekankan hukum formal, tetapi juga solidaritas sosial, pendidikan masyarakat, dan perlindungan terhadap rakyat kecil. Warisan tersebut perlu dihidupkan kembali agar syariat tidak berhenti sebagai identitas politik, melainkan menjadi instrumen keadilan sosial yang nyata.

Keberhasilan syariat Islam tidak diukur dari seberapa dominan simbol religius memenuhi ruang publik, tetapi sejauh mana masyarakat merasakan keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan mereka. Aceh membutuhkan keberanian untuk bergerak dari simbol menuju substansi, sebab inti ajaran Islam bukan hanya menghadirkan simbol kesalehan, melainkan membangun kehidupan masyarakat yang adil, manusiawi, dan bermartabat.

Farhan Nurhadi
Pengkaji Siyasah Syar’iyyah dan Kebijakan Publik

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.