Jalan Tol dan Kota yang Kesepian

Sebuah video pendek di beranda media sosial saya belakangan ini menyita perhatian. Video tersebut mengulas nasib wilayah-wilayah yang dahulunya hidup dari lintasan jalan non-tol penghubung antardaerah. Daerah yang tadinya berada di pinggiran dan relatif terisolasi mendadak mendapat limpahan berkah ekonomi begitu jalan arteri dibangun. Usaha-usaha berbasis rakyat—mulai dari rumah makan, penginapan, hingga bengkel—tumbuh pesat. Keuntungan mereka berlipat ganda, terutama saat musim mudik Lebaran dan libur sekolah.

Namun, roda nasib berputar ketika pemerintah membangun jaringan jalan tol. Pengguna jalan kini enggan berhenti di titik-titik persinggahan lama. Mereka lebih memilih rest area modern berbasis one-stop service yang berada di dalam jalan tol. Dampaknya sangat terasa: titik persinggahan lama meredup, toko-toko gulung tikar, dan kota-kota kecil itu perlahan mulai kesepian.

Melihat fenomena ini, kita perlu merenungkan pelajaran penting di baliknya. Mengapa disrupsi ini terjadi? Bagaimana seyogianya daerah bersikap ketika pemerintah terus memperluas jaringan jalan tol sebagai pemicu pertumbuhan kawasan dan wujud pelayanan publik?

Kegagalan Membaca Batas Optimum dan Kualitas Layanan

Jika kita merunutnya secara rasional, pembangunan jalan tol lahir dari keterbatasan jalan arteri. Pemerintah daerah sering kali lupa bahwa daya dukung jalan non-tol memiliki batas optimum. Ketika arus kendaraan melampaui kapasitas, kemacetan parah tak terhindarkan. Publik pun menanggung duka, mulai dari kelelahan hebat hingga terlambat menghadiri ibadah di hari raya. Demi meningkatkan aksesibilitas publik, pemerintah pusat akhirnya membangun jalan tol sebagai jalur alternatif.

Di sisi lain, pemerintah daerah dan pelaku usaha lokal mengabaikan aspek penting lain: kualitas pelayanan. Sebagai pengguna transportasi umum seperti bus interkota, saya menyaksikan sendiri betapa sarana persinggahan non-tol kerap dibangun seadanya. Tempat parkir, kamar mandi, hingga sarana makan sering kali kurang memadai dan tidak terawat. Meskipun ada beberapa yang bersih, mayoritas pengelola masih menggunakan pendekatan "apa adanya". Pemerintah daerah pun minim melakukan pembinaan untuk menguatkan keterikatan antara penyedia layanan dan konsumen.

Baca juga : Perawatan IPA Hutan Kota, PAM Jaya Siapkan Mobil Tangki & Kompensasi Pelanggan

Kondisi ini bertolak belakang dengan rest area jalan tol. Pengelola jalan tol menyajikan fasilitas berstandar tinggi: masjid yang luas, bersih, dan ber-AC; kamar mandi melimpah dan terang; serta pilihan tempat makan dan oleh-oleh yang beragam. Sangat wajar jika pengguna jalan akhirnya berpindah karena mereka merasa dihargai melalui pelayanan yang nyaman.

Peluang di Tengah Tingginya Tarf Tol

Ketidakmampuan membaca situasi itulah yang memicu disrupsi pendapatan di daerah-daerah lintasan. Padahal, peluang bagi jalan non-tol sebenarnya tidak pernah sepenuhnya tertutup.

Saat ini, tarif jalan tol semakin mahal. Selain itu, status jalan tol di Indonesia kerap kali bukan lagi "bebas hambatan"—durasi tempuhnya sering tak jauh berbeda dengan jalan konvensional. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat, baik pengguna kendaraan pribadi maupun armada logistik, tetap memilih jalan non-tol demi menghemat biaya. Di samping itu, ada pula kelompok pelancong yang aktif mencari spot-spot wisata unik dan viral di sepanjang jalur non-tol.

Jika pemerintah daerah mampu menjaga jalan non-tol tetap nyaman (bebas macet parah) serta mengemas spot-spot lokal menjadi destinasi yang memberikan pengalaman berbeda, kota-kota tersebut tidak akan kesepian. Para pengguna jalan akan dengan senang hati melintas atau bahkan keluar sebentar dari jalan tol demi menikmati keunikan daerah tersebut.

Membangun Perspektif Baru

Baca juga : Notsuda Jalani Latihan Perdana Bareng Persib, Berguinho Gabung

Saat ini pemerintah terus merencanakan jalan tol baru, terutama di Pulau Sumatra dan Pulau Jawa.

Di Pulau Sumatra, misalnya, fokus pengerjaan mencakup ruas Tol Betung–Tempino–Jambi, khususnya Seksi 2 yang menghubungkan Tungkal Jaya hingga Bayung Lencir sepanjang 54,30 km. Selain itu, percepatan juga dilakukan pada Tol Kayu Agung–Palembang–Betung yang membentang total 69,19 km melalui tiga tahapan prioritas, yakni Simpang Rengas–Pangkalan Balai, Kramasan–Simpang Rengas, serta Pangkalan Balai–Betung. Pembangunan di kawasan utara Sumatra turut dirampungkan melalui penyelesaian Seksi 1 pada ruas Tol Sigli–Banda Aceh.

Sedangkan di Pulau Jawa, pengembangan jaringan jalan tol terbagi di sejumlah provinsi. Di Jawa Barat dan Banten, terdapat pengerjaan Tol Jakarta–Cikampek II Selatan sepanjang 54,75 km yang mencakup Paket 2 Setu–Sukabungah dan Paket 3 Sukabungah–Sadang, Tol Serang–Panimbang sepanjang 41,63 km yang meliputi Seksi 2 Rangkasbitung–Cileles dan Seksi 3.1 Cileles–Panimbang Fase 1, serta Tol Ciawi–Sukabumi Seksi 3 Cibadak–Sukabumi Barat sepanjang 13,70 km.

Sektor Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta juga terus terhubung melalui pembangunan Tol Yogyakarta–Bawen sepanjang 15,10 km di Seksi 1 JC Sleman–Banyurejo dan Seksi 6 Ambarawa–Bawen, serta Tol Solo–Yogyakarta–YIA Kulonprogo sepanjang 14,73 km pada Paket 1.2B Prambanan–Purwomartini dan Paket 2.2B Trihanggo–Sleman. Adapun di Jawa Timur, konektivitas ditingkatkan melalui Tol Probolinggo–Banyuwangi sepanjang 38,48 km yang melingkupi Seksi 1.1 Gending–Suko, Seksi 1.2 Suko–Kraksaan, dan Seksi 3.1 Paiton–Banyuglugur hingga Besuki, disusul pembukaan akses menuju Bandara Kediri sepanjang 4,82 km melalui Tol Kediri–Tulungagung.

Bayangkan jika kemudian kota-kota yang dilintasi jalan tol tersebut kemudian meredup dan akhirnya “mati” kesepian. 

Dari dinamika ini, kita dapat menarik tiga kesimpulan utama: Pertama, sepinya kota-kota lintasan bukan murni kesalahan proyek jalan tol. Fenomena ini terjadi karena daerah terlalu buai oleh limpahan berkah masa lalu, sehingga lalai membenahi kualitas pelayanan dan fasilitas publik secara optimal. 

Baca juga : KPK Yakin Polri dan Kejagung Profesional Tangani Perkara Eks Jampidsus

Kedua, kreativitas daerah adalah kunci survival. Kota yang kreatif tetap berpotensi menarik pengguna jalan untuk mampir dan memutar roda ekonomi lokal, meski hanya untuk beberapa jam.

Ketiga, harga dan pengalaman adalah nilai tawar utama. Melalui pelayanan yang bersih dan ramah, jalur konvensional mampu menawarkan alternatif perjalanan yang lebih hemat biaya sekaligus kaya akan pengalaman naratif.

Pembangunan jalan tol adalah keniscayaan modernisasi. Namun, agar kota-kota kecil tidak berubah menjadi "kota hantu", pemerintah daerah dan masyarakatnya harus berhenti bersikap pasif. Mereka harus bersolek, meningkatkan mutu pelayanan, dan menawarkan alasan baru agar orang-orang mau kembali singgah. [*]

Dr. Tantan Hermansah
Anggota Dewan Tafkir PP Persatuan Islam (Persis) & Dosen Ilmu Sosiologi Perkotaan Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Ilmu Dakwah & Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.