Estafet di Tambakberas: Menuju Abad Kedua NU

Ada asa dan harapan dalam setiap perhelatan alih kepemimpinan sebuah organisasi. Perhelatan yang berjalan panjang dan alot serasa lepas dahaga kala pimpinan sidang mengetuk palu penetapan pucuk pimpinan tertinggi. Itulah yang dirasakan setiap Jam'iyah Nahdlatul Ulama kala Muktamar ke-35 NU diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, 27-31 Agustus 2026.

Perjalanan menuju Muktamar ini terasa panjang. Di internal PBNU, bulan-bulan sebelum perhelatan diwarnai dinamika yang tidak ringan: desakan pembaruan struktur, silang pendapat lintas generasi kepengurusan, hingga kekhawatiran sejumlah tokoh Nahdliyin bahwa kepentingan politik praktis kembali menyusup ke rumah besar ulama ini. Berbagai forum ulama dan halaqah kiai sepuh pun digelar menjelang Muktamar, semuanya bermuara pada satu harapan yang sama yak agar suksesi kepemimpinan menjadi momentum konsolidasi, bukan perpecahan. Jam'iyah menaruh harapan besar bahwa arah khidmat organisasi ini pada masa depan berada di pundak kepemimpinan PBNU 2026-2031 di bawah naungan KH Miftachul Akhyar selaku Rais Aam dan KH Abdul Hakim Mahfudz selaku Ketua Umum Tanfidziyah.

Penetapan keduanya berlangsung melalui musyawarah mufakat sembilan kiai anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) dalam sidang pleno di Jombang. KH Miftachul Akhyar kembali dipercaya sebagai Rais Aam untuk periode kedua, sementara KH Abdul Hakim Mahfudz atau yang akrab disapa Gus Kikin, sebelumnya meraih dukungan tertinggi dari 552 pemilik suara dengan 472 suara pada tahap penjaringan, ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU 2026-2031.

Gus Kikin memiliki perjalanan panjang di tubuh NU. Lahir di Jombang pada 17 Agustus 1958 dari pasangan KH Mahfudz Anwar dan Nyai Hj Abidah Ma'shum, ia tumbuh di lingkungan Pondok Pesantren yang didirikan ayahnya. Sebelum menekuni dunia pesantren secara penuh, Gus Kikin sempat berkarier sebagai pelaut dan pengusaha, termasuk menjabat Kepala Cabang Wilayah Cilegon PT Djakarta Lloyd. Dari garis ibunya, Gus Kikin merupakan cicit KH Hasyim Asy'ari, pendiri NU sekaligus pendiri Pesantren Tebuireng. Nyai Abidah Ma'shum adalah putri KH Maksum bin Ali dan Nyai Khoiriyah Hasyim, putri sulung KH Hasyim Asy'ari. Sejak 2016 ia mendampingi KH Salahuddin Wahid (Gus Sholah) sebagai Wakil Pengasuh Tebuireng, dan sejak 2020 meneruskan kepengasuhan pesantren tersebut. Gus Kikin juga tercatat sebagai Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Timur masa khidmat 2024-2029 sebelum akhirnya dipercaya memimpin PBNU.

Baca juga : Gus Hayid Ajak Warga NU Bersatu Pasca Muktamar

Pranata Sosial Politik

Momen Muktamar menyita perhatian khalayak, tidak terkecuali di luar Jam'iyah NU sendiri. Wajar, sebab NU adalah ormas Islam dengan basis massa terbesar di Indonesia. Survei Alvara Research Center pada 2025 mencatat 57,2 persen Muslim Indonesia mengidentifikasi diri sebagai Nahdliyin secara kultural, sementara survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 2023 mencatat 20 persen penduduk Indonesia, atau sekitar 40 juta jiwa, mengaku sebagai anggota formal NU. Skala inilah yang melatarbelakangi berbagai pihak menaruh atensi lebih pada setiap pergantian kepemimpinan di tubuh organisasi ini.

Dalam teori politik modern, organisasi keagamaan memiliki peran sentral dalam pergerakan masyarakat sipil. Robert W. Hefner, antropolog Boston University, dalam karyanya Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia (Princeton University Press) menempatkan NU dan Muhammadiyah sebagai kekuatan Islam sipil yang menopang pluralisme dan konsolidasi demokrasi di Indonesia, sekaligus membantah anggapan bahwa Islam secara inheren antidemokrasi.

Sejarah mencatat peran itu secara nyata lewat perjalanan KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Pada Muktamar Situbondo 1984, di bawah kepemimpinannya, NU memutuskan kembali ke Khittah 1926 dan menarik diri dari politik praktis. Namun sikap independen itu tidak membuat Gus Dur tunduk pada tekanan. Ia menolak bergabung dengan ICMI pada 1990, dan pada Muktamar Cipasung 1994 tetap terpilih kembali sebagai Ketua Umum PBNU meski rezim Orde Baru mengusung calon lain. Bagi Gus Dur, kritik terhadap kekuasaan bukan untuk menjatuhkan pribadi, melainkan untuk membenahi sistem yang tidak sehat, sebuah pesan yang terus relevan bagi NU di setiap generasi kepemimpinannya.

Baca juga : “Kami Di Atas Politik”

Gus Kikin mendapat tantangan besar. Berselancar dalam arus politik Indonesia bukan perkara mudah, dan legitimasi kepemimpinannya berpijak pada mekanisme AHWA yang berakar panjang dalam fiqih siyasah. Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sulthaniyyah menempatkan ahlul ikhtiyar sebagai lembaga yang berfungsi menyerupai badan legislatif, yang dipilih karena ilmu, keadilan, dan kearifan, bukan representasi wilayah. Imam An-Nawawi dalam Al-Minhaj menyebut mereka sebagai ulama dan pemuka umat yang mewujudkan kemaslahatan bersama, sejalan dengan prinsip ulil amri dalam surat An-Nisa ayat 59. Rais Aam dan Ketua Umum Tanfidziyah, dengan demikian, bukan sekadar jabatan struktural, melainkan amanah yang lahir dari musyawarah keulamaan ala Ahlussunnah wal Jamaah.

Pranata Ekonomi

Jumlah Jam'iyah yang sangat besar menuntut tata kelola organisasi yang agile dan adaptif menghadapi kondisi ekonomi saat ini. NU memiliki modal sosial luar biasa besar: jaringan pesantren, koperasi, dan UMKM yang tersebar hingga ke akar rumput. Sejak 2022, PBNU menjalin nota kesepahaman dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Koperasi dan UKM untuk membangun 250 Badan Usaha Milik NU (BUMNU) serta mendidik sedikitnya 10 ribu wirasantri. Potensi aset wakaf produktif dan akumulasi dana zakat di lingkungan NU bahkan diperkirakan bernilai ratusan triliun rupiah, modal yang menjadi tumpuan kemandirian ekonomi umat di abad kedua NU.

Prinsip ekonomi kolektif berbasis komunitas semacam ini sejalan dengan gagasan ekonom peraih Nobel Elinor Ostrom tentang tata kelola sumber daya bersama, yang menunjukkan bahwa jaringan komunal dengan norma kepercayaan kuat mampu mengelola sumber daya secara berkelanjutan tanpa selalu bergantung pada pasar atau negara. Kajian ini relevan dengan arah bahtsul masail NU terkini. Dalam forum Bahtsul Masail Waqi'iyah pada Muktamar ke-35 di Tambakberas, para kiai memutuskan bahwa aset kripto seperti Bitcoin berstatus mal, harta yang sah ditransaksikan sebagai tsaman, namun tidak diakui sebagai mata uang resmi negara. Keputusan ini menegaskan bahwa tradisi ijtihad kolektif NU terus bergerak menjawab persoalan zaman, sekaligus menjaga agar arah pemikiran keagamaan tetap relevan dengan tantangan ekonomi digital yang dihadapi warganya.

Baca juga : Jabatan Ketum PBNU Kembali Ke Trah Pendiri

AHWA sebagai Kompas Gerakan Jam'iyah

AHWA bukan sekadar mekanisme pemungutan suara, melainkan cara memperoleh legitimasi lewat representasi keulamaan dan deliberasi. Kesembilan kiai sepuh yang duduk di dalamnya bermusyawarah untuk mendengar kemaslahatan umat, lalu menyerahkan pelaksanaannya kepada Rais Aam dan Ketua Umum yang terpilih. Dengan pola ini, AHWA berfungsi layaknya kompas, ia tidak mengemudikan kapal secara langsung, tetapi memastikan arah yang ditempuh nakhoda tidak menyimpang dari garis keulamaan yang menjadi ruh Ahlussunnah wal Jamaah sejak NU didirikan KH Hasyim Asy'ari pada 1926 di Surabaya.

Harapan besar kini bersandar pada duet KH Miftachul Akhyar dan Gus Kikin untuk membawa rumah besar umat dan ulama ini memberi faedah nyata bagi bangsa dan negara. Gus Dur pernah berujar ringan, dalam nada yang kerap membuat orang tersenyum sekaligus merenung, "gitu aja kok repot." Bagi yang memahaminya, ucapan itu bukan sikap menyepelekan masalah, melainkan ajakan untuk kembali pada prinsip fikih yassir wala tu'assir, permudah dan jangan dipersulit. Barangkali di situlah pesan yang paling dibutuhkan NU hari ini. Di tengah rumitnya dinamika politik dan ekonomi bangsa, jalan keluar sering kali justru terletak pada kesediaan untuk kembali sederhana, bermusyawarah, dan berjalan bersama.

Muhammad Faisal Saihitua
Direktur EYF Indonesia/Jam’iyah NU/Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.