Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Konten Sindikat TPPO Seliweran Di Medsos

Sabtu, 24 September 2022 06:09 WIB
Para pembicara dalam diskusi mengenai situasi perdagangan orang di Indonesia, di Kedubes AS. Dari kiri, Direktur Eksekutif YKYU Winda Winowatan, Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah, moderator Sonya Hellen Sinombor, dan National Program Officer International Organisation for Migration (IOM) Rizki Inderawansyah. (Foto Paul Yoanda/RM)
Para pembicara dalam diskusi mengenai situasi perdagangan orang di Indonesia, di Kedubes AS. Dari kiri, Direktur Eksekutif YKYU Winda Winowatan, Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah, moderator Sonya Hellen Sinombor, dan National Program Officer International Organisation for Migration (IOM) Rizki Inderawansyah. (Foto Paul Yoanda/RM)

RM.id  Rakyat Merdeka - Konten diduga untuk menjerat korban kejahatan perdagangan manusia, berseliweran di media sosial (medsos). Modusnya antara lain menawarkan lowongan kerja.

Media sosial jadi salah satu alat yang dipakai pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) untuk menjerat calon korbannya. Sayangnya, belum ada upaya maksimal untuk mencegah hal tersebut.

Deputy Political Counseor Kedutaan Besar Amerika Serikat Todd Campbell. (Foto Paul Yoanda/RM)

Baca juga : Kemenkominfo Bagikan Tips Pemasaran Di Medsos

Dalam kasus yang baru-baru ini terungkap, ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) dari berbagai daerah, jadi korban penyelundupan pekerja ilegal di Kamboja. Para korban terjerat penipuan bermodus lowongan kerja palsu yang mereka temukan melalui medsos.

Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah menilai, seharusnya ada kerja sama antara Pemerintah dengan perusahaan media sosial terkait, untuk melakukan upaya pencegahan. Menurut Anis, Pemerintah semestinya bekerja sama dengan perusahaan medsos tersebut. Terutama jika ada konten-konten yang berpotensi atau memenuhi unsur-unsur sindikat TPPO.

Baca juga : Kemenag Siapkan Regulasi Cegah Kekerasan Anak Di Ponpes

“Kalau ada kerja sama, otomatis di-take down. Mungkin belum ada kerja sama,” ujar Anis, dalam diskusi bertajuk Situasi Perdagangan Orang di Indonesia, yang digelar Kedutaan Besar Amerika Serikat (Kedubes AS) di Jakarta, Rabu (21/9).

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk menindaklanjuti tawaran-tawaran kerja palsu di luar negeri yang masih tersebar melalui media sosial. Terutama, Facebook.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.