Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Sebelumnya
Menurut Anis, sampai sekarang langkah itu belum ditanggapi dengan serius oleh Pemerintah dan instansi terkait. Padahal, Indonesia saat ini sudah berstatus darurat TPPO.
“Kami setiap hari masih mengecek beberapa konten di Facebook, masih banyak sekali tentang Kamboja,” jelasnya.
Baca juga : Kemenkominfo Bagikan Tips Pemasaran Di Medsos
Maka dari itu, Anis menilai sangat penting untuk melakukan pencegahan sedini mungkin. Caranya dengan tidak membiarkan informasi soal lowongan kerja palsu di luar negeri untuk diakses masyarakat Indonesia. Terlebih mereka yang minim edukasi soal TPPO.
Pemerintah harus mengintensifkan pengawasan. Serta bekerja sama dengan perusahan-perusahaan seperti Facebook, Twitter, Instagram. Tujuannya mengcounter narasi-narasi yang menyebarluaskan lowongan kerja yang sesungguhnya adalah sindikat TPPO.
Baca juga : Kemenag Siapkan Regulasi Cegah Kekerasan Anak Di Ponpes
“Nah ini yang kami lihat pemerintah belum melakukan upaya itu,” ucapnya.
National Program Officer International Organisation for Migration (IOM) Rizki Inderawansyah menambahkan, kasus TPPO yang marak terjadi saat ini berkaitan dengan proses migrasi. Menurutnya, risiko migrasi beragam. Namun, fokus saat ini adalah adanya risiko menjadi korban TPPO.
Baca juga : Sandi Nekat Melawan Prabowo
“Banyak pekerja kita mencari pekerjaan di luar negeri, namun, banyak yang secara tidak sukarela berpindah,” ujar Rizki.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
