Tolak OPM, Filipina Pro-NKRI

RM.id  Rakyat Merdeka - Duta Besar Indonesia untuk Filipina, Sinyo Harry Sarundajang menyatakan Pemerintah Filipina sepenuhnya mengakui kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah Filipina yang sekarang dipimpin Rodrigo Duterte menolak seluruh gerakan separatis Papua Merdeka.

Hal itu ditegaskan Sarundajang terkait adanya aksi beberapa NGO pro-Papua Merdeka di KBRI Manila, Filipina, Senin (19/8), lalu. Sarundajang merinci kronologis kejadian tersebut. Senin, (19/8) pukul 11.20-11.45, di depan KBRI Manila (trotoar Salcedo Street), telah terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh kurang lebih 11 orang Warga Negara Filipina.

Baca juga : Regenerasi Pimpinan Parpol

Sebelum adanya demo tersebut, Minggu (18/8), Tim Polkam KBRI Manila telah menerima informasi mengenai rencana penyelenggaraan demonstrasi. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan pengamatan langsung ke kantor International League of People Struggle (ILPS) Philippines dan International Indigenous Peoples Movement for Self Determination and Liberation di 2/F IBON Center, 114 Timog Avenue, 1103 Quezon City, pada pagi hari (19/8), namun tidak terdapat aktivitas yang menonjol.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari jejaring intelijen, peserta demonstrasi berasal dari beberapa NGO, yaitu Merdeka West Papua Support Network (MWSPSN), The International Indigenous Peoples Movement for Self Determination and Liberation (IPMSDL), International League of People Struggle (ILPS) Philippines Bayan, dan ILPS Commission 10. Terdapat pula salah seorang peserta yang membawa bendera People’s Coalition on Food Sovereignty (PCFS).

Baca juga : Lolos Mosi Tak Percaya, May Kumpulin Pimpinan Parpol

Selain melakukan orasi, para demonstran juga membentangkan sebuah bendera bintang kejora berbahan kertas, serta membawa spanduk yang menuntut pembebasan Papua Barat. 

Orator yang belakangan diketahui bernama Deewa Dela Cruz mengatakan, IPSDML dan MWSPSN mendukung kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia dan menuntut Pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.

Baca juga : Warga Tajir Hong Kong Bawa Duit ke Australia Minimal Rp 48 Miliar

Menanggapi hal itu, jelas Sarundajang, Tim Keamanan KBRI Manila telah berkoordinasi dengan Polsek Makati City (Police Community Precint 5).  “Kegiatan demonstrasi tersebut belum mendapatkan ijin dari pemerintah lokal,” tegas Sarundajang mengutip keterangan pihak kepolisian. Makanya, aksi demo di depan KBRI tersebut langsung dibubarkan Polisi.

Sarundajang menyatakan, ini merupakan demonstrasi pertama terkait isu Papua merdeka yang terjadi di Filipina. Namun, Sarundajang memastikan, tidak terdapat indikasi keterlibatan WNI dalam kegiatan demonstrasi tersebut. [RCH]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.