Pemerintah Pantau Kondisi Suriah, Siapkan Rencana Kontijensi Bagi WNI

RM.id  Rakyat Merdeka - Suriah kembali membara. Para pemberontak menyalakan kembali perang saudara sejak 27 November 2024. Serangan mendadak kelompok Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) membuat situasi wilayah itu semakin panas. Apalagi kelompok tersebut sempat berhasil menguasai Kota Aleppo.

Perang Suriah menyeret banyak negara masuk dalam konflik, termasuk Amerika Serikat (AS), Rusia, Iran, dan Turki. Negara-negara tersebut dan beberapa negara lain menetapkan HTS, kelompok yang dipimpin Abu Mohammed al-Jolani itu, sebagai teroris. 

Pemerintah Indonesia memberikan atas perkembangan terakhir di Suriah. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Rolliansyah Soemirat menerangkan, Dewan Keamanan (DK) PBB beserta anggota PBB sudah dua kali rapat untuk membahas situasi di Suriah. 

"Selama seminggu terakhir ini sudah dua kali pertemuan di DK PBB dan di lingkungan PBB terkait situasi di Suriah. Ada berita bahwa beberapa kota besar di Suriah sudah diambil alih kelompok bersenjata yang dikategorikan sebagai kelompok teroris oleh PBB," ujar pria yang akrab disapa Roy ini, pada press briefing, di Kantor Kemlu, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Baca juga : Kemendagri Minta Pemda Siapkan Dana Hibah Jika Kotak Kosong Menang Di Pilkada

Situasi terbaru Suriah menjadi perhatian bersama, di tingkat nasional maupun internasional. Isu pelindungan warga negara Indonesia (WNI) menjadi fokus utama Pemerintah.

"Kita masih terus melakukan pengumpulan data lebih lanjut dan akan melakukan assessment lebih lanjut terkait dengan situasi di Suriah," ujarnya. 

HTS melakukan serangan secara mendadak ke wilayah Aleppo. Kemudian, pertempuran meluas ke Idlib. Lalu, terjadi serangan udara yang dilakukan Rusia ke wilayah tersebut. Di Aleppo dan Hama, saat ini tengah terjadi pertempuran antara koalisi oposisi dengan militer Suriah.

Direktur Pelindungan WNI Kemlu Judha Nugraha menyatakan, dari informasi yang diterimanya, korban tewas sudah mencapai 571 orang. Korban tersebut berasal dari pihak oposisi, pemerintah, maupun warga sipil. Untuk WNI, tidak ada laporan ada yang ikut menjadi korban. 

Baca juga : Dukung Pertamina, Pemerintah Bayarkan Dana Kompensasi Triwulan II-2024

Jumlah WNI di Suriah ada 1.162 orang. Sebanyak 29 ada di Aleppo dan 6 di Hama. Sisanya tersebar di beberapa daerah.

“Mayoritas WNI ada di Damaskus. Sebanyak 1.162 ini adalah warga negara kita yang bekerja, utamanya di sektor domestik, dan pelajar," terang Judha. 

Judha melanjutkan, Kemlu berkoordinasi dengan KBRI Damaskus untuk memantau para WNI itu. Pihaknya juga melakukan langkah-langkah kontinjensi. Sesuai dengan rencana kontijensi tersebut, Kemlu telah meningkatkan status beberapa provinsi di wilayah Suriah.

"Beberapa wilayah Suriah telah ditingkatkan menjadi siaga 1 yaitu Aleppo, Idlib, Hama, Deir Ez-Zor, Hasaka, Raqqa, Daraa, Suwaida. Ini adalah provinsi-provinsi yang kita nilai berbahaya dan dapat mengancam keselamatan WNI. Sedangkan provinsi-provinsi yang lain ditetapkan siaga 2," terang Judha. 

Baca juga : Bapenda Banten Gelar Rapat Konsolidasi, Tingkatkan Pendapatan Daerah Melalui PBBKB

Wilayah Deir Ez-Zor Hasaka Raqqa sudah ditetapkan siaga 1 pada 2023. Aleppo, Idlib, Hama, Daraa dan Suwaida menjadi wilayah baru yang ditetapkan menjadi siaga 1.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.