Forum Duta Besar RI Jajaki Peluang Kerja Sama Dengan Bappenas

RM.id  Rakyat Merdeka - Para pengurus Forum Duta Besar RI (FDBRI) mengadakan kunjungan ke Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Wamen PPN)/Waka Bappenas di Jakarta (9/12/2024). Maksud dari kunjungan tersebut, selain memberikan ucapan selamat atas terpilihnya Dubes/Wakil Tetap RI pada PBB di Jenewa Febrian Alphyanto Ruddyard, sebagai Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Waka Bappenas) periode 2024-2029, juga untuk meningkatkan peluang kerja sama antara Bappenas dengan FDBRI.

Pertemuan berlangsung di Menara Bappenas Jl. H.R. Rasuna Said lantai 19. Wamen Bappenas didampingi Direktur Kebijakan Luar Negeri Kerja Sama Pembangunan Internasional Hendra W. Prabandani, dan Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Rohmad Supriyadi.

Sementara itu dari pihak FDBRI yang hadir adalah Ketua FDBRI Dubes Makarim Wibisono, dan dan para senior diplomat selaku anggota FDBRI yaitu Dubes Soemadi D.M. Brotodiningrat, Dubes Bachtiar Ali, Dubes Harry Purwanto, Dubes Gatot Abdullah Mansyur, Dubes Trie Edi Mulyani dan Dubes Bagas Hapsoro.

Atas nama rombongan FDBRI, Dubes Soemadi menyatakan selamat dan rasa bangganya atas penunjukkan Febrian sebagai Wamen PPN/Bappenas oleh Presiden Prabowo Subianto. Selanjutnya Dubes Soemadi juga mengharapkan agar tugas dan amanah yang diemban Wamen PPN/Bappenas senantiasa sukses.

Baca juga : PLN EPI dan Pemda Probolinggo Jalin Kerja Sama Pengembangan Energi Bersih

Wamen Febrian menanggapi dengan ucapan terima kasih atas harapan dan doa yang disampaikan. Ia juga menyambut baik kerja sama yang ditawarkan FBDRI dalam melaksanakan misi Indonesia di bidang pembangunan dan politik luar negeri (Polugri).

Mengawali presentasinya, Wamen Febrian menyatakan bahwa Bappenas adalah lembaga pemerintah pusat Indonesia yang bertanggung jawab untuk merumuskan perencanaan, penganggaran dan administrasi pembangunan nasional (tahunan, lima tahun, dan jangka panjang). Dalam perencanaan pembangunan faktor determinan yang selalu dijadikan patokan adalah hubungan dan kerja sama luar negeri.

Pada momen ini, kunjungan FDBRI sangat tepat dengan momentum untuk meningkatkan pembangunan Indonesia di era global ini. Jadinya, imbuh Febrian, guidance Bappenas antara lain adalah arahan dari Pembangunan Berkelanjutan PBB (UN Sustainable Delopment Goals-UN SDGs).

Dengan rujukan itu, Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diangkat sebagai kunci pembangunan nasional berfokus pada pengentasan kemiskinan, sustained and sustainable development dan membangun SDM yang berkualitas. Asta Cita merupakan delapan misi yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Baca juga : Sektor Perumahan Hadapi 3 Tantangan Besar, Ini Penjelasan Wamen

Beberapa wujud dukungan tersebut antara lain dituangkan pada program swasembada pangan dan swasembada energi, sebagaimana yang tercantum dalam butir kedua Asta Cita. Hal konkret lainnya adalah perlunya semua anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak dan makanan yang bergizi.

Dijelaskan juga, salah satu komponen pembiayaan pembangunan adalah pinjaman luar negeri. Dengan demikian disadari perlunya penjajagan kepada donatur negara-negara dan lembaga-lembaga internasional yang mempunyai visi dan tujuan dengan arah pembangunan Indonesia.

Berikutnya adalah perlunya peningkatan hubungan kerja sama antara Bappenas dan Satuan Kerja Daerah. Sebab untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut dan strategi nasional yang digunakan perlu dikomunikasikan kepada daerah.

Tantangan utama adalah menyelaraskan program dan kegiatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/ Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)/ Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Hal ini dapat dilakukan dengan menugaskan jabatan fungsional perencana baik yang berada di pusat maupun daerah.

Baca juga : Menkop Dukung Inkopdit Bikin Perusahaan Asuransi Sendiri Dengan Skema Spin-Off

Dengan semakin meningkatnya jumlah Fungsional Perencana Ahli Utama (PAU), maka penugasannya sebagai Liason Officer (LO) perencanaan pembangunan daerah di Kementerian PPN/Bappenas diperlukan. Kiranya Kemlu juga dapat menugaskan pejabat diplomatnya untuk mengawal dan memfasilitasi perencanaan pembangunan di daerah sinergi dengan perencanaan pembangunan nasional sejalan dengan aturan internasional.

Diakhir pertemuan Dubes Makarim Wibisono mengundang Wamen PPN/Bappenas untuk melakukan sharing kebijakan Bappenas kepada FDBRI terutama yang terkait dengan masalah kerja sama internasional dan Polugri RI. Ajakan tersebut ditanggapi secara positif oleh Wamen Febrian dan akan diatur diskusi berkala dengan FDBRI dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu). 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.