Pemakzulan Yoon Suk Yeol: Dampak pada Krisis Konstitusional Korsel dan Global

Setelah Presiden Yoon Suk Yeol dimakzulkan oleh parlemen pada Sabtu, 14 Desember 2024, Korea Selatan menghadapi krisis politik yang mengguncang stabilitas nasional. Pemakzulan ini terjadi setelah keputusan kontroversial Yoon untuk memberlakukan darurat militer selama enam jam pada 3 Desember 2024, yang memicu protes massal dan banyak kecaman. Di Majelis Nasional Korea Selatan, yang terdiri dari 300 anggota, ada 204 suara yang setuju dengan pemakzulan, 85 suara yang menolak, 3 abstain, dan 8 suara yang tidak sah. Keputusan ini membuka babak baru dalam perdebatan politik negara yang telah berlangsung selama beberapa minggu.

Dengan pemakzulan ini, Yoon secara langsung kehilangan otoritas dan tanggung jawabnya sebagai presiden. Perdana Menteri Han Duck-soo bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas pemerintahan selama masa transisi. Namun, Mahkamah Konstitusi masih memiliki waktu 180 hari untuk memutuskan apakah akan mengesahkan pemakzulan atau mengembalikan Yoon ke jabatannya. Akibatnya, nasib akhir Yoon Suk Yeol masih belum pasti.

Baca juga : Gagalkan Penangkapan Yoon Suk Yoel, Pejabat Paspampres Korsel Tolak Diperiksa

Krisis politik ini telah memiliki banyak konsekuensi dan telah menyebabkan banyak kekacauan di Korea Selatan. Ratusan ribu pendukung oposisi berkumpul di luar parlemen untuk merayakan keputusan pemakzulan, dan demonstrasi massal terlihat di jalanan Seoul. Sebagai bentuk perayaan, mereka mengibarkan spanduk dan menyalakan lampu khas K-pop. Sebaliknya, pendukung Yoon mengadakan demonstrasi, menciptakan polarisasi yang semakin dalam di Korea Selatan.

Ketidak pastian politik ini telah berdampak besar pada ekonomi. Pasar keuangan Korea Selatan mengalami guncangan, dengan indeks bursa saham Kospi jatuh ke level terendah sejak Oktober 2022. Nilai mata uang Won Korea juga jatuh ke level terendah dalam lebih dari dua tahun, menunjukkan kekhawatiran investor terhadap stabilitas politik negara tersebut.

Serangkaian penyelidikan hukum juga dimulai sebagai akibat dari krisis ini. Polisi telah memulai penyelidikan terhadap Yoon, Menteri Pertahanan Kim Yong Hyun, dan Menteri Dalam Negeri atas tuduhan terkait pemberlakuan darurat militer. Jika dia terbukti bersalah, Yoon akan menghadapi tuntutan pidana atas pemberontakan, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran lainnya, dengan ancaman hukuman yang sangat berat.

Baca juga : Oposisi Ancam Makzulkan Presiden Sementara Korsel

Kasus ini menarik perhatian internasional dari sudut pandang tata kelola hukum dan kebijakan global. Stabilitas politik di wilayah dan di seluruh dunia sangat terancam oleh pemecatan presiden yang terpilih secara demokratis. Ini menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan kekuasaan, kontrol dan keseimbangan, dan integritas sistem demokrasi di era kontemporer.

Situasi Korea Selatan memengaruhi hubungan internasional negara. Aliansi Korea Selatan dengan negara-negara sekutu, terutama Amerika Serikat dan Jepang, mengalami ketegangan. Selama pemerintahan Yoon, upaya diplomatik regional yang telah dibuat terancam terhambat. Sebaliknya, tampaknya Korea Utara memanfaatkan keadaan ini untuk mengecam politik Korea Selatan dan melakukan kritik.

Krisis ini menunjukkan betapa pentingnya tata kelola hukum yang kuat dan sistem checks and balances yang kuat untuk demokrasi kontemporer. Kasus pemakzulan Yoon Suk Yeol memberikan pelajaran penting bagi masyarakat global tentang bagaimana krisis konstitusional dapat terjadi bahkan di negara dengan tradisi demokrasi yang kuat.

Baca juga : Dimakzulkan Parlemen, Nasib Presiden Korsel Di Tangan MK

Krisis ini menunjukkan bahwa Korea Selatan masih mengalami kecenderungan pemerintahan yang otoriter, meskipun negara tersebut berhasil menjadi negara ekonomi terkuat keempat di Asia dan penghasil merek terkenal dalam industri otomotif dan elektronik. Terbukti bahwa seorang presiden dapat menghilangkan kebebasan sipil dan politik dengan cepat, yang mengingatkan kita akan pentingnya tetap waspada dalam mempertahankan demokrasi.

Valensia Eklesia Sianipar
Mahasiswa Hubungan Internasional

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.