Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Empat Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban penembakan oleh aparat Malaysia masih menjalani perawatan di rumah sakit berbeda. Dua orang sudah dalam kondisi stabil, 2 lainnya kritis. Sementara, jenazah 1 WNI yang tewas sudah dipulangkan ke kampung halamannya.
Hingga Rabu, (29/1/2025), ke-4 WNI itu masih menjalani perawatan. Tiga WNI dirawat di Rumah Sakit Sultan Abdul Aziz Shah Universiti Putra Malaysia (UPM) di Serdang, Selangor, Malaysia. Sementara satu WNI dirawat di rumah sakit daerah Klang, Malaysia.
Dua orang yang dirawat dalam kondisi kritis setelah menjalani operasi. Satu korban dioperasi di bagian leher, satu korban lain harus dioperasi karena tembakan peluru mengenai ginjalnya.
Sedangkan 2 orang lagi dalam kondisi stabil. Keduanya juga sudah memberikan keterangan kepada Pemerintah Indonesia melalui KBRI yang ada di Malaysia.
Dalam keterangan pers, Rabu (29/1/2025), Kementerian Luar Negeri RI menyatakan bahwa KBRI di Malaysia baru bisa melakukan akses kekonsuleran pada 4 korban yang luka-luka pada Selasa (28/1/2025). Dari dua pekerja migran yang kondisinya stabil, yakni HA dan MZ diperoleh pengakuan mengejutkan.
Baca juga : Jakarta Dikepung Banjir
Kedua orang yang berasal dari Riau itu membantah telah melakukan perlawanan dan penyerangan terhadap aparat Malaysia yang sedang bertugas. “Keduanya juga menjelaskan kronologi kejadian dan menyatakan tidak ada perlawanan dengan senjata tajam dari penumpang WNI terhadap aparat APMM,” sebut Kemenlu RI dalam pernyataan tertulis.
Berdasarkan hal tersebut, Kemlu mendorong otoritas Malaysia melakukan investigasi menyeluruh atas insiden ini, termasuk kemungkinan penggunaan kekuatan berlebihan.
“Dalam hal ini, KBRI masih terus mengumpulkan informasi lebih lengkap untuk mendapatkan konstruksi kejadian yang lebih jelas dan meminta retainer lawyer KBRI untuk mengkaji dan menyiapkan langkah hukum,” tulis Kemlu.
Keterangan ini berbeda dengan pernyataan yang disampaikan Direktur Jenderal Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) Laksamana Datuk Mohd Rosli Abdullah. Seperti dikutip media Malaysia, New Straits Times, Senin (27/1/2025).
Dalam pemberitaan itu, Mohd Rosli mengatakan, petugas patroli APMM mendapatkan perlawanan dari penumpang kapal yang dicurigai. Perlawanan yang diberikan adalah dengan cara menabrakkan kapal ke badan kapal patroli APMM dan menyerang dengan parang panjang.
Baca juga : Ekonomi Penuh Tantangan Politik Sangat Terkendali
“Kapal mencurigakan itu berupaya lolos dari penangkapan dengan menabrak kapal patroli maritim beberapa kali dan berupaya menyerang dengan parang panjang. Sebagai pertahanan diri, tembakan peringatan dilepaskan ke arah kapal itu, tetapi kapal itu tancap gas dan lolos dalam kegelapan,” kata Mohd Rosli.
Sementara itu, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar memastikan pemerintah akan duduk bersama untuk mengatasi permasalahan ini. Cak Imin-sapaannya mengatakan, pihaknya bakal mengajak Menteri Perlindungan Pekerja Migran, Duta Besar dan Kementerian Luar Negeri untuk mencari jalan keluar. Termasuk memperkuat perlindungan terhadap pekerja migran yang legal dan mencarikan solusi buat mereka yang ilegal.
“Mohon kepada Malaysia untuk mengusut, agar tidak terjadi lagi tragedi itu. Yang kedua duduk bersama, mengatasi yang legal maupun ilegal,” ujar Cak Imin di TMII, Jakarta Timur, Rabu (29/1/2025).
Namun, Ketua Umum PKB ini belum bisa memastikan kapan wacana tersebut dilakukan. Sebab, saat ini masih menunggu hasil pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Malaysia. “Nanti secepatnya,” tutupnya.
Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) ikut bersuara soal insiden tersebut. KemenHAM mendesak pertanggungjawaban hukum Malaysia. Kementerian yang dipimpin Natalius Pigai ini juga mengecam tindakan penembakan itu sebagai tindakan yang tidak manusiawi.
Baca juga : Pemerintah Selamatkan Rp 6,7 Triliun Dana Korupsi
“Kam mendesak pertanggungjawaban hukum yang transparan dan imparsial oleh aparat penegak hukum Malaysia terhadap petugas APPM melakukan tindakan tidak manusiawi tersebut,” kata Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia KemenHAM Munafrizal Manan dalam siaran persnya.
Karena tindakan yang dianggap tidak manusiawi, KemenHAM mendorong Komnas HAM Malaysia (SUHAKAM) untuk melakukan pemantauan kasus secara proaktif, profesional dan independen. Sedangkan di dalam negeri, KemenHAM mendorong Komnas HAM Indonesia untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan SUHAKAM. Hal ini menindaklanjuti jalinan Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dan SUHAKAM di bidang HAM.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
