Demi Berhemat, Inilah Langkah Trump Dalam 100 Hari Awal Berkuasa

 Sebelumnya 
Selama beberapa tahun, pemerintahan di bawah Partai Republik dan Partai Demokrat sama-sama mencari cara mengurangi utang negara. Republik biasanya akan mendesak pemotongan biaya belanja negara dan kegiatan domestik. Sementara Demokrat lebih memilih untuk menaikkan pajak pada kelompok warga yang kaya di Negeri Paman Sam itu.

Apa Langkah Trump

Di pemerintahannya jilid ke-2, Trump mengambil langkah radikal, yang berujung gerakan penolakan dari para PNS. Mereka menilai Trump sudah melewati batas otoritasnya sebagai presiden. Pasalnya keputusan Trump memilih Musk untuk membentuk departemen khusus untuk menyisir pengeluaran setiap PNS justru meningkatkan kekhawatiran mengenai pelanggaran keamanan privasi.

Serikat buruh dan Partai Demokrat untuk sementara berhasil memblokir banyak kebijakan baru Trump di pengadilan. Namun, Trump telah secara efektif membubarkan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID), yang menyalurkan bantuan luar negeri ke 130 negara. Penutupan USAID berujung pada penutupan klinik pengungsi di Thailand, menghentikan program anti-malaria di Afrika, dan merumahkan ribuan pekerja.

Baca juga : Ngantor 3 Hari, WFA 2 Hari

Jika dihitung, penghematan itu tidak signifikan dampaknya. Pasalnya, USAID menghabiskan 42 miliar dolar AS pada tahun fiskal 2023, setara dengan 0,6 persen pengeluaran federal pada tahun itu.

Para tangan kanan Trump juga telah menutup Biro Perlindungan Keuangan Konsumen. Hal ini juga akan menghasilkan penghematan minimal bagi pembayar pajak, karena lembaga pengawas tersebut menghabiskan dana sebesar 777 juta dolar AS (Rp 1,2 triliun) tahun lalu, yang didanai melalui Federal Reserve.

Trump pun telah memerintahkan pemerintah untuk memotong pengeluaran untuk upaya keberagaman dan program energi ramah lingkungan di seluruh pemerintahan. Sejauh mana penghematan tersebut masih belum jelas hitungannya saat ini.

Baca juga : Cek Kesehatan Gratis, Menko PM: Langkah Nyata Menuju Kemandirian Bangsa

Trump dan Musk mengatakan bahwa mereka juga ingin menghentikan penyalahgunaan dana bantuan, seperti bantuan finansial era pandemi Covid-19. Sejumlah badan federal melaporkan pengeluaran mencurigakan sebesar 236 miliar dolar AS (Rp 3.899 triliun) pada tahun fiskal 2023, dengan sebagian besar melalui program kesehatan Medicare dan Medicaid serta bantuan pengangguran. Mereka memperkirakan total penyalahgunaan keuangan bisa mencapai 521 miliar dolar (Rp 8.500 triliun) per tahun.

Demi memotong pemakaian uang negara, Trump menawarkan pensiun dini kepada pegawai federal. Pemerintah menghabiskan 271 miliar dolar AS (Rp 4.400 triliun) untuk gaji dan tunjangan bagi para pekerja pada tahun fiskal 2022. Angka ini setara dengan 4,3 persen dari total pengeluaran pada tahun tersebut.

Mirisnya, pengurangan dramatis jumlah pekerja federal dinilai dapat mengganggu layanan Pemerintah. Sekitar 70 persen pegawai negeri bekerja di lembaga keamanan nasional seperti Departemen Keamanan Dalam Negeri dan Departemen Kehakiman. Meski demikian, ada beberapa hal yang tidak boleh diganggu gugat.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.