Dark/Light Mode

Demi Berhemat, Inilah Langkah Trump Dalam 100 Hari Awal Berkuasa

Rabu, 12 Februari 2025 14:44 WIB
Presiden Amerika Serikat Donald Trump berbicara di Oval Office Gedung Putih, Washington DC, Selasa  (11/2/2025). (Foto Reuters/Kevin Lamarque)
Presiden Amerika Serikat Donald Trump berbicara di Oval Office Gedung Putih, Washington DC, Selasa (11/2/2025). (Foto Reuters/Kevin Lamarque)

 Sebelumnya 
Sebelum Trump memasuki dunia politik pada 2015, Partai Republik kadang-kadang menyerukan pengurangan program pensiun Jaminan Sosial, fasilitas kesehatan Medicare untuk pensiunan. Trump telah menyatakan kedua program bantuan populer tersebut tidak boleh diganggu gugat, sehingga akan mempersulit pemotongan pengeluaran secara keseluruhan.

Jaminan Sosial dan Medicare menyumbang 35 persen dari anggaran federal sebesar 6,75 triliun dolar AS (Rp 110.700 triliun) pada tahun fiskal terakhir dan diproyeksikan setara dengan 43 persen anggaran 10 tahun dari sekarang. Trump juga tidak bisa berbuat banyak untuk mengurangi pembayaran utang, yang berjumlah 13 persen dari anggaran pengeluaran tahun lalu, tanpa mengambil risiko gagal bayar yang akan mengguncang pasar keuangan global dan risiko gejolak ekonomi di dalam negeri.

Baca juga : Ngantor 3 Hari, WFA 2 Hari

Kategori yang tidak boleh diganggu ini menyumbang hampir setengah dari seluruh pengeluaran tahun lalu. Sementara itu, Konstitusi AS memberi Kongres wewenang atas masalah pengeluaran, dan Partai Demokrat berpendapat bahwa Trump tidak memiliki wewenang untuk menutup lembaga-lembaga dan membatalkan program pengeluaran yang telah disahkan undang-undang.

Sementara itu, Partai Republik yang menguasai Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat AS menyambut baik kebijakan si taipan real estate ini. Partai Republik sedang mempersiapkan rencana anggaran mereka sendiri yang akan meningkatkan belanja militer dan keamanan perbatasan serta memotong belanja dalam negeri, meskipun mereka belum menyepakati rinciannya.

Baca juga : Cek Kesehatan Gratis, Menko PM: Langkah Nyata Menuju Kemandirian Bangsa

Komite Anggaran Negara yang bertanggung jawab memproyeksikan bahwa paket pajak akan mengurangi pendapatan sebesar 5 triliun dolar AS hingga 11 triliun dolar AS dalam 10 tahun mendatang. Hal ini diperkirakan akan meningkatkan beban utang negara hingga mencapai 150 persen PDB pada saat itu. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.