Penyelesaian Hukum Masih Lama, Blok Ambalat Dikelola Malaysia-Indonesia

RM.id  Rakyat Merdeka - Indonesia dan Malaysia sepakat mengelola Blok Ambalat dengan skema joint development atau kerja sama ekonomi strategis, seperti diumumkan dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim dan Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/6/2025). 

Presiden Prabowo menuturkan sambil menunggu penyelesaian secara hukum yang memakan waktu, kedua negara akan memulai kerja sama ekonomi yang menguntungkan kedua negara. 

“Kami sepakat sambil menyelesaikan aspek hukum, kita akan memulai kerja sama ekonomi yang kita sebut joint development,” ujar Prabowo dalam konferensi pers yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Blok Ambalat, yang terletak di Laut Sulawesi dekat perbatasan laut Indonesia-Malaysia, selama ini dikenal sebagai kawasan strategis dengan potensi besar sumber daya minyak dan gas. Lewat kerja sama ini, kedua negara akan mengeksplorasi dan mengeksploitasi potensi tersebut secara bersama-sama.

Baca juga : Prabowo & PM Malaysia Sepakat Blok Ambalat Dikelola Bersama

PM Anwar Ibrahim mengamini pernyataan Prabowo. Menurutnya, kerja sama di bidang ekonomi bisa segera dilakukan demi kepentingan rakyat Indonesia dan Malaysia. Sebab, jika kita menunggu penyelesaian hukum, bisa jadi memakan waktu hingga dua dekade lagi.

"Tidak ada halangan untuk segera melaksanakan kerja sama ekonomi, termasuk yang disebut tadi, yaitu joint development authority, misalnya di kawasan Ambalat. Lebih baik kita manfaatkan waktu yang ada untuk memperoleh hasil nyata, demi kepentingan rakyat di kawasan perbatasan," imbuh Anwar.

Apa Itu Blok Ambalat

Kerja sama eksploitasi Blok Ambalat secara bersama ini menandai langkah maju dalam hubungan bilateral Indonesia-Malaysia, yang selama ini kerap diwarnai dinamika perbatasan. Sengketa Blok Ambalat melibatkan klaim tumpang tindih antara Indonesia dan Malaysia atas wilayah laut seluas sekitar 15.235 km² di Laut Sulawesi, yang kaya potensi minyak dan gas bumi.

Masalah bermula sejak Malaysia menerbitkan Peta 1979, yang secara sepihak memasukkan Blok Ambalat ke dalam wilayahnya. Klaim ini didasarkan pada garis pangkal lurus dan status Pulau Sipadan dan Ligitan yang dimenangkan Malaysia di Mahkamah Internasional pada 2002. Namun, Indonesia menolak klaim tersebut dan tetap menganggap Blok Ambalat sebagai wilayah kedaulatannya.

Baca juga : DPD Dan DAP Desak Penyelesaian Hukum Tambang Nikel Raja Ampat

Peta Malaysia 1979 juga memicu protes dari Filipina, Singapura, Thailand, China, Vietnam, Taiwan, dan Brunei, yang menilai Malaysia melakukan ekspansi wilayah secara sepihak tanpa dasar hukum internasional yang sah. Sengketa ini hingga kini belum tuntas, namun joint development memberi harapan baru yang positif bagi kedua negara.

Selain Blok Ambalat, kedua pemimpin juga membahas kerja sama bidang perdagangan, perbatasan darat dan laut, serta perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo turut didampingi sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Baca juga : Paman Sam Kembalikan Tiga Benda Cagar Budaya Indonesia

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.