PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Diberhentikan Sementara

RM.id  Rakyat Merdeka - Perdana Menteri (PM) Thailand Paetongtarn Shinawatra (38) yang saat ini di ujung tanduk, diberhentikan sementara dari jabatannya, Selasa (1/7/2025). Di tengah penyelidikan etika atas kebocoran panggilan telepon yang dilakukannya dengan mantan pemimpin Kamboja yang berkuasa, Hun Sen, Paetongtarn yang baru 10 bulan menjadi orang nomor satu di Thailand juga terancam dipecat.

Setelah perombakan kabinet, Paetongtarn akan tetap menjabat sebagai Menteri Kebudayaan.

Pemberhentian Paetongtarn membawa ketidakpastian baru bagi Thailand, yang belakangan ini diguncang pergolakan politik dan perombakan kepemimpinan selama bertahun-tahun.

Mahkamah Konstitusi Thailand menerima petisi yang diajukan 36 senator. Mereka menuduh Paetongtarn melanggar konstitusi karena melanggar standar etika dalam pembicaraan telepon yang bocor. Pembicaraan itu dikonfirmasi otentik oleh kedua belah pihak.

Paetongtarn akan tetap berada di kabinet sebagai Menteri Kebudayaan setelah perombakan kabinet.

Seruan pengunduran diri Paetongtarn semakin meningkat. Para pengunjuk rasa antipemerintah turun ke jalan-jalan di ibu kota Bangkok pada Sabtu (28/6/2025), setelah pembicaraan telepon dengan Hun Sen bocor.

Baca juga : PM Thailand Paetongtarn Terpuruk, Desakan Mundur Menggema

Dalam pembicaraan itu, keduanya membahas soal sengketa perbatasan yang meningkat. Ini memicu kemarahan yang meluas di negara tersebut.

Skandal tersebut mendorong partai Bhumjaithai yang merupakan mitra utama pemerintahan perdana menteri, menarik diri dari koalisi. Ini memberikan pukulan telak bagi partai Pheu Thai. Terlebih, Paetongtarn juga berjuang melawan anjloknya peringkat persetujuan dan menghadapi mosi tidak percaya di parlemen.

Dalam panggilan telepon yang bocor pada tanggal 15 Juni 2025, Paetongtarn terdengar memanggil mantan pemimpin kuat Kamboja Hun Sen dengan sebutan "paman". Paetongtarn tampak mengkritik tentaranya sendiri, setelah bentrokan perbatasan menyebabkan tewasnya seorang tentara Kamboja pada bulan lalu.

Kepada Hun Sen, Paetongtarn mengaku berada di bawah tekanan domestik dan mendesaknya untuk tidak mendengarkan “pihak lawan,” yang merujuk pada komandan tentara Thailand yang vokal di timur laut Thailand.

"Jika Hun Sen menginginkan sesuatu, dia dapat mengatakannya kepada saya, dan saya akan mengurusnya," kata Paetongtarn. 

Komentarnya dalam rekaman audio yang bocor itu menyentuh hati rakyat Thailand. Para penentangnya menuduh Paetongtarn mengorbankan kepentingan nasional.

Terima Putusan 

Baca juga : Mahasiswa Harus Jadi Garda Depan Ketahanan Nasional

Paetongtarn mengaku menerima keputusan pengadilan. Dia mengaku melakukannya, demi kebaikan negara.

"Saya ingin menegaskan bahwa niat saya lebih dari 100 persen tulus. Saya bertindak untuk negara, melindungi kedaulatan kita, menjaga nyawa prajurit kita, dan menjaga perdamaian di negara kita,” kata Paetongtarn dalam konferensi pers, seperti dilansir CNN International, Selasa (1/7/2025).

“Saya juga ingin meminta maaf kepada semua rekan senegara saya di Thailand, yang mungkin merasa tidak nyaman atau kesal dengan masalah ini,” tambahnya.

Thailand dan Kamboja telah menjalin hubungan yang rumit, baik dalam hal kerja sama maupun persaingan dalam beberapa dekade terakhir.

Kedua negara berbagi perbatasan darat sepanjang 508 mil (817 kilometer) – yang sebagian besar dipetakan oleh Prancis saat mereka menduduki Kamboja. Perbatasan ini kerap menjadi sumber bentrokan militer dan  ketegangan politik.

Setelah skandal tersebut, Paetongtarn mencoba untuk mengecilkan pernyataannya kepada Hun Sen, dengan mengatakan l bahwa dia mencoba meredakan ketegangan antara kedua negara tetangga.

Baca juga : Menlu Iran: Tak Ada Perjanjian Gencatan Senjata Atau Penghentian Operasi Militer

Kata Paetongtarn, panggilan "pribadi" macam itu tak dipublikasikan. Menurutnya, saat itu dia menggunakan taktik negosiasi.

Paetongtarn menjadi perdana menteri tahun lalu, setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pendahulunya: Srettha Thavisin telah melanggar aturan etika dan diberhentikan sebagai perdana menteri.

Pengadilan yang sama juga membubarkan Partai Move Forward, yang memenangkan kursi terbanyak dalam pemilihan umum 2023 dan melarang para pemimpinnya berpolitik selama 10 tahun.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.