Dark/Light Mode

Penyaluran Dana Pendidikan Dihentikan

Trump Digugat, 24 Negara Bagian Melawan

Selasa, 15 Juli 2025 23:16 WIB
Presiden Donald Trump bersama Menteri Pendidikan AS Linda McMahon di Gedung Putih pada 1 April 2025. (Foto IG @lindamcmahonofficial)
Presiden Donald Trump bersama Menteri Pendidikan AS Linda McMahon di Gedung Putih pada 1 April 2025. (Foto IG @lindamcmahonofficial)

 Sebelumnya 
Langkah ini mendapat reaksi keras dari kalangan pejabat negara bagian. Jaksa Agung New York Letitia James mengatakan, kebijakan tersebut bentuk serangan terhadap ruang kelas dan komunitas imigran.

“Pemerintah Federal tidak bisa menggunakan anak-anak dan sekolah mereka sebagai senjata politik,” kata James seperti dikutip AFP, Selasa (15/7/2025).

James menekankan, Kongres telah mengalokasikan dana tersebut dan Pemerintah berkewajiban menyalurkannya sesuai hukum.

Baca juga : Jenazah Perempuan Ditemukan, Diduga Korban KMP Tunu Pratama Jaya

Menurutnya, langkah Trump tidak hanya melanggar hukum, tapi juga akan memperburuk ketimpangan akses pendidikan. Terutama bagi keluarga yang sangat bergantung pada program tersebut.

"Kami tidak akan membiarkan pemerintahan ini mengubah aturan untuk menghukum komunitas yang tidak disukainya," tegasnya.

Gedung Putih tetap berdiri pada posisinya. Kantor Manajemen dan Anggaran menyatakan bahwa penghentian ini bagian dari evaluasi ulang agar dana publik tidak digunakan untuk "agenda radikal".

Baca juga : Pertamina Foundation Lestarikan Lingkungan Lewat Program Hutan Lestari

"Di New York, misalnya, dana untuk program Akuisisi Bahasa Inggris digunakan untuk mempromosikan organisasi advokasi imigran ilegal," tuduh Russell Vought, juru bicara kantor tersebut dalam pernyataannya kepada media setempat, The Hill.

Vought juga menuding negara bagian Washington menggunakan dana federal untuk mengarahkan imigran ilegal ke beasiswa yang sejatinya ditujukan untuk warga negara AS.

Pembekuan anggaran ini semakin memperuncing pertikaian Trump dengan Partai Demokrat. Ketegangan antara Pemerintahan Trump dan Partai Demokrat bukan kali ini saja mencuat. 

Baca juga : Netanyahu Nominasikan Trump Jadi Pemenang Nobel Perdamaian

Sebelumnya, Demokrat juga mengecam langkah efisiensi di Departemen Luar Negeri (Deplu) AS. Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengumumkan pemangkasan besar-besaran di departemennya, termasuk pemutusan hubungan kerja terhadap lebih dari 1.300 pegawai. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.