Tarif Impor Ke AS Turun Jadi 19 Persen, Prof Hikmahanto Kasih Saran Ini

RM.id  Rakyat Merdeka - Amerika Serikat menurunkan tarif impor produk Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen. Kesepakatan ini diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui media sosialnya usai pembicaraan dengan Presiden Prabowo Subianto.

Trump mengklaim pemotongan tarif ini merupakan hasil deal cepat yang dicapai hanya dalam hitungan bulan. 

Sebagai bagian dari kesepakatan, Indonesia setuju membuka pasar domestik lebih lebar untuk produk AS. Selain itu, Indonesia berkomitmen untuk membeli produk AS, antara lain membeli energi senilai 15 miliar dolar AS, produk agrikultur 4,5 miliar dolar, 50 unit pesawat Boeing 777. Selain itu, memberikan akses penuh bagi peternak dan nelayan AS ke pasar Indonesia.

Baca juga : Trump: Negosiasi Hebat Tercapai Dengan Indonesia

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Prof. Hikmahanto Juwana mengatakan, ini suatu capaian tim negosiator yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. "Terlebih lagi Trump tidak mengenakan 10 persen tambahan karena Indonesia merupakan anggota penuh dari BRICS," kata Hikmahanto, dalam keterangan tertulis, Rabu (16/7/2025). 

Namun, Rektor Universitas Ahmad Yani ini mengingatkan, pemerintah untuk memperkuat daya saing industri dalam negeri.

“Penurunan tarif ini membuka peluang lebih besar ke pasar AS. Tapi pemerintah perlu menyiapkan pelaku usaha domestik, termasuk BUMN, agar siap bersaing dengan produk-produk AS yang masuk lebih mudah,” kata Hikmahanto.

Baca juga : Tarif Indonesia Ke AS Kini 19 Persen, Ranking Berapa Di Asia Tenggara?

Ia juga menekankan pentingnya menuangkan kesepakatan ini dalam bentuk perjanjian bilateral. Pasalnya, jika tidak ada perjanjian formal, negara-negara anggota WTO lain berpotensi menuntut perlakuan yang sama berdasarkan prinsip Most Favored Nation (MFN) di Pasal 1 ayat 1 GATT.

“Kalau tidak dituangkan dalam perjanjian, semua negara anggota WTO bisa minta tarif serupa. Itu yang harus diantisipasi,” jelasnya.

Hikmahanto juga mengingatkan agar pemerintah waspada terhadap potensi desakan negara pesaing AS seperti China dan Uni Eropa untuk memperoleh konsesi serupa. Indonesia dianggap sebagai pasar menjanjikan yang tidak ingin didominasi satu negara.

Baca juga : Tindak Pelanggaran Nomor Kendaraan DPR, Polri Diminta Tak Ragu-ragu

Selain itu, pemerintah perlu mengantisipasi dampak terhadap tenaga kerja. “Harus dipikirkan juga bagaimana membuka lapangan kerja di dalam negeri. Jangan sampai kita hanya jadi pasar konsumsi bagi produk AS yang dibuat oleh tenaga kerja mereka sendiri,” tuturnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.