Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Perbaikan Selesai, Kondisi Jalan Lenteng Agung Sudah Normal dan Bisa Dilewati
- Persib Mulai Susun Persiapan Hadapi Musim 2026/2027
- OTT Pejabat Imigrasi Jakbar, KPK Sita Mobil, Valas, Hingga Emas
- Erling Haaland Bisa Bawa Norwegia Bersaing di Piala Dunia 2026
- Davide Ancelotti Latih Lille, Calvin Verdonk Hadapi Tantangan Baru
RM.id Rakyat Merdeka - Malaysia ambil keputusan penting terkait Blok Ambalat, wilayah laut yang berbatasan dengan negara kita. Negeri Jiran itu menamakan Blok Ambalat jadi laut Sulawesi. Alasannya, karena Blok Ambalat merupakan istilah versi Indonesia. Sikap Malaysia ini langsung direspons elite politik Tanah Air.
Dalam pernyataan resmi yang dikutip kantor berita Bernama, Selasa (5/8/2025), Kementerian Luar Negeri Malaysia (Wisma Putra) menegaskan, nama “Ambalat” tak diakui secara resmi oleh Pemerintah Kuala Lumpur.
“Setiap istilah harus merefleksikan posisi kedaulatan Malaysia,” bunyi pernyataan mereka.
Malaysia juga kembali mengacu ke Peta 1979, gambar kontroversial yang selama puluhan tahun jadi biang ribut batas laut dengan Indonesia. Klaim mereka diperkuat dengan kemenangan Malaysia atas Sipadan-Ligitan di Mahkamah Internasional tahun 2002.
Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Seri Mohamad Hasan, bahkan sudah menjawab pertanyaan parlemen Malaysia soal ini. Ia menegaskan, Malaysia tetap ngotot dan menolak kompromi soal nama wilayah.
Meski begitu, Wisma Putra menyebut jalur diplomatik tetap jadi pilihan utama. Belum ada kesepakatan eksplisit soal kerja sama pengelolaan wilayah laut itu, dengan Indonesia. Masih “eksplorasi”.
Baca juga : Chelsea Olivia: Jantung Berdetak Saat Dekat Suami
Tindakan Malaysia yang sepihak mengganti nama Blok Ambalat diprotes keras sejumlah wakil rakyat di Senayan. Anggota Komisi I DPR Oleh Soleh mendesak Pemerintah tidak tinggal diam dengan klaim sepihak Malaysia.
“Penting ada klarifikasi resmi dari kedua belah pihak. Jangan sampai rakyat Indonesia salah persepsi, apalagi sampai tersulut emosi,” katanya, Rabu (6/8/2025).
Politisi PKB ini juga mewanti-wanti, jangan sampai diplomasi di atas kertas melemahkan posisi Indonesia di laut. Dia mendorong Presiden Prabowo Subianto dan PM Malaysia Anwar Ibrahim segera membuka isi kerja sama soal Ambalat ke publik. “Supaya tensi netral, publik adem,” ujarnya.
Nada lebih keras datang dari Dave Laksono, Wakil Ketua Komisi I DPR. Ia menegaskan, tak cukup hanya mengandalkan diplomasi. Harus ada langkah nyata untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Misalnya, dengan meningkatkan patroli TNI AL, pembangunan fasilitas navigasi, hingga eksplorasi minyak dan gas oleh Pertamina Hulu Energi.
“Perkuat kehadiran fisik dan simbolik kita di Ambalat. Jangan cuma peta dan dokumen, tapi nyata di lapangan,” tegasnya.
Soal nama Laut Sulawesi, Dave mengingatkan: “Ini bukan sekadar soal nama. Ini soal kedaulatan. Kita harus pegang Perjanjian Landas Kontinen 1969 dan UNCLOS 1982.”
Baca juga : Tiga Taman Ikonik Di Blok M Bakal Disatukan Jadi Taman Bendera Pusaka
Meski ia membuka peluang joint development dengan Malaysia, Dave memberi syarat tegas: jelas batas wilayahnya, transparan pengelolaannya, dan jangan sampai Indonesia rugi di forum internasional.
Sementara itu, Dubes RI untuk Malaysia, Hermono mengaku sudah melaporkan manuver Malaysia itu, ke Kemlu di Jakarta. Tapi dia enggan komentar banyak.
“Perundingan batas laut dilakukan oleh tim perunding dari Jakarta,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dan PM Anwar Ibrahim sepakat menyelesaikan sengketa Ambalat lewat jalur diplomatik saat bertemu di Jakarta, 27 Juni lalu.
“Masalah Ambalat, kita sepakat sambil menyelesaikan aspek hukumnya, kita mulai kerja sama ekonomi. Kita eksploitasi bareng apa pun yang ketemu di laut,” ujar Prabowo waktu itu.
Anwar mengiyakan. Katanya, urusan Ambalat ini tak boleh jadi penghalang kerja sama ekonomi dua negara. “Saya ingin hubungan ini tetap baik. Prabowo bukan cuma sahabat pribadi, tapi sahabat keluarga,” ucapnya.
Baca juga : IJN Malaysia Bidik Perawatan Pasien Jantung Asal Indonesia
Negosiasi batas maritim pun terus jalan. Terakhir, dibahas di Forum Konsultasi Tahunan ke-13 tanggal 29 Juli lalu di Jakarta. Bahkan Ketua Menteri Sabah, Hajiji Noor, ikut hadir. Ia bilang isu Ambalat belum dibahas mendalam. “Masih disempurnakan,” katanya diplomatis.
Diketahui, Ambalat bukan sembarang blok laut. Ia menyimpan cadangan migas bernilai tinggi. Itu sebabnya, rebutan antara Jakarta dan Kuala Lumpur tak pernah benar-benar padam.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya