Stabilitas Asia-Pasifik Usai Kunjungan Donald Trump Dinilai Masih Rapuh

RM.id  Rakyat Merdeka - Kunjungan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ke Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) di Kuala Lumpur, Malaysia, meskipun dianggap membawa angin segar bagi stabilitas kawasan, tetap dinilai rentan gejolak akibat kebijakan perdagangan dan dinamika politik luar negeri pemerintahan Trump.  

Kunjungan tersebut menjadi sorotan dalam diskusi bertajuk “What Trump’s Asia Trip Means for Indonesia” yang digelar di JJ Royal Cafe, Menteng, Jakarta, Selasa (4/11/2025) sore. Acara yang diselenggarakan The Asia Group (TAG) bersama Jakarta Foreign Correspondents Club (JFCC) itu menghadirkan mantan Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik, Duta Besar Daniel Kritenbrink, yang kini menjadi partner The Asia Group.

Dalam paparannya, Kritenbrink mengatakan, tahun ini diwarnai ketidakpastian global, terutama akibat kebijakan tarif tinggi yang diberlakukan pemerintahan Trump serta strategi perdagangan AS yang dianggap disruptif. Namun, dia menilai kunjungan Trump ke Asia memberi sinyal stabilitas baru bagi kawasan.

“Banyak negara kini merasa sedikit lega karena tarif lebih stabil, sekitar 15 hingga 20 persen, meski tantangan ekonomi masih besar,” ujarnya.

Baca juga : Malam Ini, Persija Bidik 3 Kemenangan Beruntun Di Manahan

Trump tiba di Kuala Lumpur pada 26 Oktober 2025. Selain menghadiri KTT ASEAN, dia menandatangani perjanjian dagang timbal balik dengan Malaysia dan Kamboja, menyelesaikan kerangka perjanjian perdagangan dengan Thailand dan Vietnam, serta memfasilitasi kesepakatan gencatan senjata antara Thailand dan Kamboja.

Menurut Kritenbrink, kunjungan itu menghasilkan capaian konkret, terutama kesepakatan tarif dagang antara AS dan Malaysia yang dinilai lebih seimbang. AS menetapkan tarif 19 persen untuk sebagian barang Malaysia, tetapi memberi tarif 0 persen untuk komoditas penting seperti minyak sawit, karet, dan kakao. Sebagai gantinya, Malaysia membuka pasar lebih luas bagi produk AS serta berkomitmen membeli barang bernilai besar dari Negeri Paman Sam.

“Kesepakatan dengan Malaysia ini sangat penting karena merupakan perjanjian formal pertama yang cukup rinci tahun ini, termasuk di dalamnya aspek keamanan ekonomi. Kesepakatan ini bisa menjadi model bagi negara lain seperti Indonesia, terutama dalam isu mineral kritis dan prioritas baru lainnya,” jelasnya.

Menyinggung soal mineral kritis, Kritenbrink menyebut bahwa di masa pemerintahan Joe Biden, isu mineral seperti tembaga dan nikel sudah menjadi perhatian utama karena penting bagi keamanan rantai pasok global. Dominasi China dalam pengolahan rare earths (mineral tanah jarang) mendorong AS mencari sumber alternatif, termasuk ke Australia dan Indonesia.

Baca juga : Universitas Trisakti Kukuhkan Empat Guru Besar Baru

“Indonesia dan Australia memiliki peluang besar menjadi mitra strategis dalam upaya diversifikasi rantai pasok global,” katanya.

Dia menilai langkah Indonesia untuk tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga membangun kapasitas pengolahan di dalam negeri merupakan strategi tepat. Kebijakan ini, menurutnya, sejalan dengan kepentingan jangka panjang AS untuk mengurangi ketergantungan pada China.

Meski menegaskan bahwa dirinya tidak berbicara mewakili Pemerintah AS, Kritenbrink menekankan pentingnya hubungan jangka panjang antara kedua negara.

“Indonesia selalu menjadi mitra yang sangat penting bagi AS dan ASEAN sebagai negara terbesar di kawasan dengan ekonomi yang kuat dan populasi muda yang dinamis,” ujarnya.

Baca juga : Punya Cadangan Emas Jumbo, Saham EMAS Dinilai Masih Murah

Dia menambahkan, kepentingan jangka panjang antara Indonesia dan AS bersifat mendasar dan akan terus berlangsung melampaui pergantian pemerintahan, baik di Washington maupun Jakarta.

Kendati situasi di kawasan kini lebih tenang dibanding awal tahun, Kritenbrink menilai stabilitas tersebut belum bisa dianggap permanen.

“Stabilitas Asia-Pasifik masih rapuh dan bergantung pada seberapa baik negara-negara kawasan mengelola implementasi kesepakatan perdagangan serta dinamika hubungan dengan pemerintahan Trump,” katanya.

Menurutnya, tarif yang kini relatif seragam memang memberi kepastian bagi dunia usaha untuk kembali merencanakan investasi jangka panjang. “Namun masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan jangka panjang, karena dampak dari kebijakan tarif dan tekanan inflasi belum sepenuhnya terlihat,” pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.