Trump Janji Tebar BLT 2.000 Dolar Per Orang

RM.id  Rakyat Merdeka - Merasa kebijakan tarifnya sukses besar, Donald Trump sesumbar bahwa Pemerintah Amerika Serikat (AS) banyak duit. Presiden ke-47 AS itu janji memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar 2.000 dolar AS atau sekitar Rp 33,3 juta per orang.

Trump mengusulkan penggunaan pendapatan dari tarif impor untuk warga Paman Sam. Melalui unggahan di platform media sosial Truth Social pada Minggu (10/11/2025), dia menyebut penentang kebijakan tarifnya adalah “orang bodoh.” 

Dia mengklaim, Pemerintah sedang memperoleh pendapatan hingga triliunan dolar AS yang akan digunakan untuk membayar sebagian utang nasional.

“Investasi di Amerika Serikat mencapai rekor tertinggi. Pabrik dan fasilitas baru tumbuh di berbagai wilayah,” tulis Trump.

“Dividen sebesar sedikitnya 2.000 dolar AS per orang (tidak termasuk warga berpenghasilan tinggi) akan diberikan kepada semua orang,” janjinya.

Baca juga : Gubernur Pramono: Rencana Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Sebatas Kajian

Menurut perkiraan, tarif impor diproyeksikan menghasilkan penerimaan sebesar 300 hingga 400 miliar dolar AS per tahun. Kantor Anggaran Kongres (Congressional Budget Office/CBO) memperkirakan, dalam 10 tahun ke depan, tarif tersebut dapat menyumbang hingga 3,3 triliun dolar AS bagi kas negara.

Meski demikian, usul­an Trump ini muncul hanya bebe­rapa hari setelah Menteri Keuang­an Scott Bessent menyampaikan kepada Mahkamah Agung bahwa tarif dimaksudkan untuk menyeimbangkan perdagangan negara, dan bukan sumber penerimaan negara.

Dalam program This Week di stasiun televisi ABC, Bessent mengatakan, dirinya tidak khawatir pernyataan publik Trump akan melemahkan argumentasi pemerintah di Mahkamah Agung. Lembaga tersebut saat ini te­ngah meninjau gugatan terhadap kebijakan tarif global Trump yang dinilai tidak konstitusional, karena diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Kewenangan Ekonomi Darurat Internasional (International Emergency Economic Powers Act).

Bessent menjelaskan, se­iring bertambahnya lapangan kerja di sektor manufaktur ber­upah tinggi, pendapatan pajak domestik akan menggantikan pendapat­an dari tarif. Dia juga mengaku belum membicarakan secara langsung dengan Trump mengenai gagasan “dividen 2.000 dolar AS” tersebut. 

BLT tentu memerlukan persetujuan dari Kongres. Namun, menurut dia, sejumlah insentif pajak yang sudah disahkan dalam undang-undang perpajakan dan belanja negara dapat menjadi salah satu bentuk dari dividen yang dimaksud.

Baca juga : AHY Run Di Bandung Membludak, Jadi Energi Positif Menyebar Ke Daerah Lain

“Dividen 2.000 dolar itu bisa hadir dalam berbagai bentuk,” ujar Bessent. 

Menurutnya, bisa saja melalui pengurangan pajak yang sudah menjadi bagian dari agenda presiden. Seperti penghapusan pajak untuk uang tip, lembur, maupun tunjangan Jaminan Sosial, serta potongan pajak untuk pinjaman kendaraan. Itu semua merupakan keringanan besar yang sudah diatur dalam undang-undang pajak.

Dengan demikian, warga AS mungkin tidak akan menerima cek secara langsung. Pendekatan se­perti itu dapat membantu Pemerintah menghindari tekanan tambahan terhadap anggaran negara.

Pendapatan dari tarif impor selama ini membantu menahan laju defisit anggaran agar tidak semakin melebar. Namun, apabila dana tersebut digunakan untuk BLT, Pemerintah justru perlu menambah utang baru.

Trump tidak menjelaskan lebih lanjut detail rencana bagi-bagi dividen tersebut. Namun, pakar kebijakan pajak di Tax Foundation Erica York mencoba beberapa perhitungan sederhana.

Baca juga : Demonstrasi `No Kings` Menggema Di AS & Eropa

"Jika warga berpendapatan tinggi yang berpenghasilan di atas 100 ribu dolar AS per tahun, berarti ada 150 juta warga yang berhak dapat dividen," sebut York kepada Forbes.

Dia pun menghitung dana yang akan diambil dari hasil laba tarif dagang sekitar 300 miliar dolar AS (Rp. 5.000 triliun). Angka ini naik jika remaja dan anak-anak juga menerima keuntungan yang sama. 

York menambahkan, jika menghitung laba bersih tarif setelah dipotong pajak, maka uang bersih yang masuk hanya 90 miliar dolar AS saja (Rp 1.500 triliun) sehingga ada ketidakseimbangan di sana. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.