Jelang G20, Pemimpin Negara Antre Minta Ketemu Prabowo

RM.id  Rakyat Merdeka - Menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, pekan depan, sejumlah kepala negara antre meminta jadwal pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto. Sudah dua negara yang mengajukan permintaan resmi, yakni Belanda dan China. Diperkirakan, masih banyak kepala negara yang akan melakukan pertemuan dengan Prabowo.

Kabar permintaan dari Belanda dan China itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edi Prio Pambudi. Dia mengatakan, Pemerintah tengah menyesuaikan permintaan tersebut dengan agenda Prabowo. 

“Kita menerima permintaan pertemuan secara bilateral dari kepala negara lain dengan Pak Presiden Prabowo, dan juga kita upayakan akan bertemu bilateral dengan beberapa negara yang menjadi mitra dan penting untuk kita lanjutkan kerja sama dengan mereka," ujarnya, dalam media briefing, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Edi menyatakan, kepastian jadwal pertemuan bilateral itu akan menyesuaikan dengan agenda Prabowo selama KTT G20. “Bagaimana agenda itu bisa diselaraskan dengan jadwal Bapak Presiden," imbuhnya.

Ia juga memaparkan perkembangan penyusunan leaders declaration, yang sejauh ini telah mencapai 82 paragraf dalam 12 bagian utama. Tiga di antaranya membahas isu kebencanaan yang bakal diikuti Indonesia. Sementara itu, pembahasan mengenai keberlanjutan utang bagi negara-negara berpendapatan rendah masih memunculkan perdebatan.

Baca juga : Belajar Tetap Online, Siswa SMAN 72 Masih Trauma

“Kemudian untuk just energy transition juga masih sangat sulit. Artinya masih akan banyak dibahas,” terangnya.

KTT G20 akan digelar di Johannesburg, Afrika Selatan, pada 22-23 November 2025, dengan tema “Solidarity, Equality, Sustainability”. Untuk pertama kalinya, forum ekonomi terbesar dunia itu, berlangsung di Benua Afrika.

KTT G20 yang menaungi lebih dari 80 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dunia, 75 persen perdagangan global, dan dua pertiga populasi ini, diperkirakan menjadi momentum penting bagi negara berkembang mendorong perubahan arsitektur ekonomi internasional.

Menjelang KTT, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa telah mengunjungi Presiden Prabowo pada 22 Oktober 2025. Kunjungan kenegaraan itu, disambut upacara penuh kehormatan. Dalam pertemuan bilateral, kedua pemimpin membahas penguatan kerja sama di bidang ekonomi, pertahanan, dan investasi. Prabowo menegaskan bakal hadir untuk mendukung agenda Afrika Selatan. 

“Saya rasa ini merupakan kehormatan besar bagi saya. Saya berencana hadir,” ujar Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Baca juga : Sesali Masih Ada Kasus Keracunan MBG, Kepala BGN Akan Sidak Diam-diam

Ramaphosa menyambut baik ketegasan Prabowo. Dia menyebut, kehadiran Indonesia sangat penting sebagai simbol kuat hubungan strategis antara kedua negara sekaligus meningkatkan status G20.

Pakar hubungan internasional Universitas Indonesia (UI) Suzie Sri Suparin menilai, banyaknya permintaan pertemuan bilateral menandakan peran Presiden Prabowo semakin diperhitungkan di tengah tingginya tensi kompetisi geopolitik global.

Dia melihat, ada beberapa negara yang ingin menentang pemikiran Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan slogan ‘Make America Great Again atau America First’. Di saat yang sama, Uni Eropa masih mengikuti pola lama dengan fokus pada masalah di teater perang kawasan Eropa. 

“Ada juga kubu yang ingin mengubah rezim keuangan dan perdagangan seperti China dan Rusia yang berupaya membentuk aliansi baru di dalam BRICS,” terang Suzie, kepada Rakyat Merdeka, Minggu malam (16/11/2025).

Di tengah persaingan itu, Suzie menilai Indonesia menjadi negara yang diperebutkan dan menjadi target pendekatan dari berbagai poros kekuatan. Kondisi ini mencerminkan meningkatnya posisi tawar Indonesia di kancah internasional sekaligus menjadi peluang diplomatik besar yang harus dimanfaatkan. 

Baca juga : 2027, Jokowi Akan All Out Kampanyekan PSI

“Kalau disiasati, bisa sangat membantu dalam negosiasi-negosiasi yang kita hadapi, misalnya untuk membayar utang ke China soal Whoosh,” terang pengajar di Departemen Hubungan Internasional UI tersebut.

Karena itu, menurutnya, Indonesia membutuhkan penasihat politik luar negeri yang kuat dan mampu memaksimalkan anggapan bahwa Indonesia adalah mitra strategis. Dia mendorong Pemerintah segera mengumpulkan para ahli domestik dan internasional untuk memandu strategi politik luar negeri secara lebih presisi. 

“Kita harus bisa menyiasati interaksi antarnegara dengan sebaik mungkin dan membawa manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat,” sarannya.

Dia menegaskan, momentum persaingan antara poros Barat dan BRICS harus digunakan dengan cerdas. “Seperti yang pernah dilakukan Bung Karno dan Bung Hatta,” tutupnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.