Konflik Lawan Kamboja Masih Panas, PM Thailand Mundur

RM.id  Rakyat Merdeka - Suhu politik Thailand kembali memanas pasca Perdana Menteri (PM) Thailand Anutin Charnvirakul mengundurkan diri sekaligus membubarkan parlemen, Kamis (11/12/2025). Untuk menyelesaikan masalah itu, Negeri Gajah Putih itu akan mempercepat pemilihan umum (pemilu).

Gejolak politik di Thailand terjadi bersamaan dengan bentrokan sengit antara militer Thailand dan Kamboja. Hingga Jumat (12/12/2025), total 11 warga Thailand dilaporkan tewas dan 80 lainnya luka-luka. Dari kubu Kamboja, 11 orang juga dilaporkan tewas dan ratusan mengalami luka-luka.

“Saya kembalikan kekuasaan kepada rakyat,” tulis Anutin dalam unggahan di Facebook, Kamis (11/12/2025).

Baca juga : Pemda Diingatkan Harus Punya Cadangan Pangan

Juru bicara Pemerintah Siripong Angkasakulkiat menjelaskan, keputusan Anutin dipicu perselisihan berkepanjangan dengan oposisi terbesar di parlemen, People’s Party (Partai Rakyat).

Menurut Siripong, Raja Thailand Maha Vajiralongkorn telah menerima keputusan Anutin pada Jumat pagi (12/12/2025). Pemilu diperkirakan akan digelar dalam 45–60 hari ke depan.

Meski mundur, Anutin memastikan operasi militer di perbatasan tetap berjalan normal. “Pembubaran parlemen tidak akan mengganggu operasi militer,” tegasnya, dikutip Reuters.

Baca juga : Jalur Sepeda Dan Kendaraan Sebaiknya Dipisahkan Saja

Anutin merupakan PM ketiga Thailand sejak Agustus 2023. Pergantian kepemimpinan yang terus terjadi di Negeri Gajah Putih itu menimbulkan ketidakpastian yang memukul negara ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara itu. Apalagi Negeri Siam itu tengah menghadapi tekanan tarif Amerika Serikat, tingginya utang rumah tangga, serta konsumsi domestik yang melemah.

Menurut analisis Bloomberg, Kamis (11/12/2025), perekonomian Thailand tertinggal dibanding negara-negara tetangganya, hanya tumbuh 1,2 persen pada kuartal lalu. Ketidakstabilan politik, kekerasan di perbatasan, serta banjir hebat di bagian selatan disebut menjadi faktor utama perlambatan. Tarif AS diperkirakan semakin menekan prospek pertumbuhan ke depan.

Percepat Pemilu

Anutin sebelumnya menyampaikan rencana untuk membubarkan parlemen pada akhir Januari, dan pemilu akan digelar Maret atau awal April. Namun langkah terbarunya membuat seluruh agenda itu dipercepat jauh lebih cepat dari rencana awal.

Baca juga : Acha Septriasa, Kembangkan Karier Di Belakang Kamera

Anutin naik ke kursi PM pada September 2025, memimpin kabinet minoritas yang dibentuk partainya, Bhumjaithai, bersama koalisi lain; Partai Rakyat (People’s Party) (juga dikenal sebagai Move Forward). Sementara Pheu Thai memilih untuk menjadi oposisi. Kondisi ini menjadikan pemerintahan Anutin sebagai koalisi minoritas pertama dalam 50 tahun.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.