Dark/Light Mode

Board of Peace Tak Wajib Iuran, RI Kontribusi Lewat ISF

Sabtu, 21 Februari 2026 19:02 WIB
Menlu Sugiono. (Foto: Tim Media Presiden)
Menlu Sugiono. (Foto: Tim Media Presiden)

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan Indonesia tidak memiliki kewajiban membayar iuran untuk menjadi anggota Dewan Perdamaian (Board of Peace). Pemerintah memilih berkontribusi melalui pengiriman pasukan perdamaian dalam misi International Stabilization Force (ISF) di Gaza.

Sugiono mengatakan Indonesia hingga kini belum memberikan dana apa pun kepada Board of Peace. Ia menekankan bahwa kontribusi finansial sebesar 1 miliar dolar AS yang ditawarkan kepada calon anggota bukanlah syarat wajib keanggotaan.

“Dari awal saya bilang ini bukan iuran keanggotaan dan bukan syarat menjadi anggota. Kita sekarang sudah anggota, jadi tidak perlu bayar juga tidak apa-apa,” ujar Sugiono di Washington DC, Jumat (20/2) waktu setempat.

Baca juga : Carlos Pena Targetkan Kebangkitan Persita Saat Jamu PSBS Biak

Ia juga mengonfirmasi Indonesia belum menyumbang dana untuk rekonstruksi Gaza sebagaimana diumumkan dalam pertemuan perdana Board of Peace sehari sebelumnya. Menurut Sugiono, kontribusi untuk rekonstruksi tersebut berada di luar skema kontribusi keanggotaan.

Dalam forum itu, sembilan negara yakni Kazakhstan, Azerbaijan, Uni Emirat Arab, Maroko, Bahrain, Qatar, Arab Saudi, Uzbekistan, dan Kuwait telah menyatakan komitmen pendanaan dengan total mencapai 7 miliar dolar AS.

Sugiono menjelaskan setiap negara memiliki mekanisme kontribusi yang berbeda. Jika sebagian negara memilih menyumbang dana, Indonesia mengambil peran melalui pengerahan pasukan dalam kerangka ISF, operasi gabungan lintas negara yang bertujuan menstabilkan kondisi sipil di Gaza pascakonflik.

Baca juga : Zona Merah Mengancam, Semen Padang FC Wajib Menang Kontra Persita

“Jadi kontribusinya ada yang dalam bentuk uang, ada yang dalam bentuk pasukan,” katanya.

Ia kembali menegaskan pasukan Indonesia dalam misi ISF tidak akan terlibat dalam pelucutan senjata maupun operasi militer ofensif. Mandat yang diemban bersifat non-tempur, dengan fokus pada menjaga stabilitas sipil dan mendukung upaya kemanusiaan.

Pemerintah menilai kontribusi tersebut sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mendukung perdamaian dunia serta konsisten dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.