Jusuf Kalla Dorong Penguatan Politik Luar Negeri Bebas Aktif

RM.id  Rakyat Merdeka - Sejumlah tokoh diplomasi dan pakar hubungan internasional yang tergabung dalam Indonesian Council on World Affairs (ICWA) bertemu dengan mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di kediamannya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (12/3/2026).

Pertemuan tersebut digelar untuk bertukar pandangan mengenai dinamika hubungan internasional yang tengah berkembang. Mulai dari konflik Timur Tengah, polemik Board of Peace (BoP), hingga peran Indonesia dalam merespons ketegangan geopolitik dunia. Sekaligus menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah terkait arah kebijakan luar negeri Indonesia.

ICWA merupakan organisasi kemasyarakatan nirlaba yang bersifat terbuka dan mandiri. Organisasi ini dibentuk untuk menampung aspirasi para pakar, akademisi, dan politisi dalam memberikan pandangan serta rekomendasi kepada pemerintah mengenai isu hubungan luar negeri dan internasional.

Dalam diskusi tersebut, salah satu isu utama yang dibahas adalah konflik di Timur Tengah. Para peserta menilai konflik tersebut memiliki akar sejarah yang panjang dan kompleks, antara lain persaingan wilayah dan sumber daya alam seperti air dan minyak, pendudukan wilayah Palestina oleh Israel sejak 1967, serta kegagalan berbagai upaya perdamaian yang memperburuk ketegangan antara pihak-pihak yang terlibat.

Selain itu, pertemuan juga membahas pembentukan Board of Peace (BoP) oleh Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump sejak Oktober 2025. Pembentukan lembaga ini memunculkan berbagai polemik, baik di tingkat internasional maupun domestik. Khususnya terkait misi dan tujuan BoP, keterwakilan anggotanya, peran ketua seumur hidup yang dipegang oleh Presiden Trump, aturan keterlibatan (rules of engagement), serta kewajiban iuran anggota.

ICWA merekomendasikan agar Pemerintah Indonesia segera mempertimbangkan langkah untuk keluar dari BoP. Langkah tersebut dinilai penting guna menjaga posisi dan reputasi Indonesia di kancah internasional sesuai prinsip politik luar negeri bebas aktif yang menjadi landasan diplomasi Indonesia.

Baca juga : Badan Pengkajian MPR Gelar FGD Bahas Penguatan Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat

Diskusi juga menyoroti meningkatnya ketegangan di Timur Tengah akibat serangan Israel yang didukung Amerika Serikat terhadap Iran. Serangan tersebut disebut telah menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, serta ratusan warga sipil, sekaligus memicu instabilitas kawasan dan berdampak pada keamanan serta perekonomian global.

Terkait keinginan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia berperan sebagai mediator dalam konflik antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran, ICWA sependapat dengan Jusuf Kalla.  Bahwa posisi mediator harus berada pada kedudukan yang setara dengan pihak yang bersengketa.

Dalam kondisi saat ini, Indonesia dinilai masih berada di bawah tekanan Amerika Serikat sehingga peran tersebut perlu dipertimbangkan secara matang.

ICWA juga menilai pemerintah perlu terus menyampaikan secara jelas langkah dan kebijakan Indonesia yang sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif serta amanat konstitusi. Indonesia juga diharapkan mendorong komunitas internasional untuk tetap menjadikan United Nations (PBB) sebagai satu-satunya forum multilateral yang sah dalam memperjuangkan kemerdekaan, keamanan, dan kedaulatan Palestina.

Dalam pertemuan tersebut, Jusuf Kalla berharap partisipasi Indonesia dalam forum internasional seperti BoP dapat benar-benar mendorong terciptanya perdamaian, terutama melalui langkah nyata di lapangan.

“Ternyata setelah ditandatangani di Davos, 10 hari kemudian Israel didukung Amerika Serikat menyerang Iran. Bagaimana bisa kita menilai bahwa BoP itu sesuai dengan tujuannya kalau demikian?” ujar Jusuf Kalla.

Baca juga : Revitalisasi 29 Sekolah Dorong Kebangkitan Pendidikan di Bireun

Ia juga menegaskan bahwa konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat memiliki dampak luas terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia. Menurutnya, situasi yang tidak kondusif di Timur Tengah dapat memengaruhi kondisi ekonomi, sosial, hingga politik di berbagai kawasan.

“Efeknya ke mana-mana, termasuk subsidi, logistik, nilai tukar rupiah, sampai saham,” kata Jusuf Kalla.

Di akhir pertemuan, Jusuf Kalla menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan gagasan yang disampaikan ICWA. Ia menegaskan pentingnya menjaga arah politik luar negeri Indonesia.

“Kembalikan politik luar negeri yang bebas aktif,” ujar Jusuf Kalla.

Ketua ICWA, Al Busyra Basnur, menyampaikan terima kasih atas undangan tersebut dan menegaskan kesiapan ICWA untuk terus berkontribusi secara substantif dalam memberikan pandangan strategis terkait isu-isu internasional, sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif dan amanat UUD 1945.

Sejumlah tokoh diplomasi turut hadir dalam pertemuan tersebut. Dubes Makarim Wibisono (Watap/Dubes RI untuk PBB di New York dan Pelapor Khusus PBB tentang Hak Asasi Manusia di wilayah Palestina, 2014-2016), Dubes Nazaruddin Nasution (Dubes RI di Kamboja, 2000-2003), Dubes Imron Chotan (Dubes RI di China 2010-2013 dan Australia 2003-2005).

Baca juga : Kepala Daerah Diingatkan Siaga, Tidak Keluar Negeri

Hadir juga Dubes Hamzah Thayeb (Dubes RI di Australia 2005-2009 dan Inggris 2011-2015), Dubes A.M. Fachir (Dubes RI untuk Arab Saudi, Maret – Oktober 2014 dan Dubes RI untuk Mesir 2007-2011), Dubes Hamid Awaluddin (Dubes RI untuk Russia dan Belarus, 2008-2011), Dubes Bunyan Saptomo (Dubes RI di Bulgaria 2012-2016), Dubes Lufti Rauf (Dubes RI di Thailand 2012-2016 dan Mesir 2020-2025).

Selain itu, ada Dr. Dinna Prapto Raharja (Founder Synergy Policies/Dosen HI Universitas Binus), Dubes Adiyatwidi Adiwoso (Dubes RI di Spanyol 2010-2014 dan Slowakia 2017-2021), Dubes Al Busyra Basnur (Dubes RI untuk Ethiopia 2019-2025 yang juga Ketua ICWA), Dubes Dr. Mohamad Hery Saripuddin (Dubes RI di Nairobi 2020-2025 dan Wakil Ketua ICWA).

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.