Perdagangan Melesat, Investasi Masih Seret

RM.id  Rakyat Merdeka - Jurnalis Rakyat Merdeka/RM.ID Kartika Sari mengikuti Australia-Indonesia Senior Editors Program di kota Perth dan Melbourne atas undangan Department Foreign Affairs and Trade (DFAT) dan Australia Indonesia Institute (AII). Program yang berlangsung pada 16-23 Mei 2026 itu, dikemas untuk meningkatkan pemahaman dan people to people contact kedua negara. Berikut ini laporannya.

Di sebuah siang yang sejuk di Restoran MAKAN, Melbourne, aroma kari ayam dan udang memenuhi ruangan. Di sela santap siang masakan khas Indonesia itu, Profesor Edward Buckingham berbicara tentang hubungan ekonomi Indonesia-Australia.

Delegasi Australia-Indonesia Senior Editors Program, berfoto bersama dengan Prof. Edward Buckingham di Restoran MAKAN Melbourne Australia. (Foto: Kartika Sari/Rakyat Merdeka/RM.id)

Sebagai Chair Australia Indonesia Business Council (AIBC) Negara Bagian Victoria, Buckingham termasuk orang yang sudah lama mengamati pasang surut hubungan bisnis kedua negara. Menurutnya, perdagangan Indonesia dan Australia memang sedang berada di jalur yang positif. Namun, ada satu pekerjaan rumah (PR) yang hingga kini belum berhasil dituntaskan: meningkatkan investasi.

"Kami senang melihat perdagangan kedua negara meningkat dalam lima tahun terakhir. Tapi investasi Australia ke Indonesia belum bergerak secepat yang diharapkan," ujar Buckingham saat berbincang dengan peserta Australia-Indonesia Senior Editors Program, Kamis (21/5/2025).

Prof. Edward Buckingham. (Foto: Kartika Sari/Rakyat Merdeka/RM.id)

Menurut dia, persoalannya bukan pada kurangnya minat pengusaha Australia. Potensi Indonesia justru dinilai sangat besar, terutama jika iklim usaha terus membaik di era Presiden Prabowo Subianto.

"Kalau ease of doing business di Indonesia meningkat, potensinya sangat besar," katanya.

Baca juga : Putusan DPR AS: Trump Nggak Bisa Seenaknya Serang Iran

Dosen Monash University itu menjelaskan, bagi pelaku usaha Australia, perdagangan merupakan langkah awal sebelum berani menanamkan modal dalam jumlah besar. Mereka biasanya membuka kantor perwakilan terlebih dahulu, menjajaki pasar, membangun jaringan, lalu melihat bagaimana sistem bekerja di lapangan.

Jika pengalaman berdagang berjalan lancar, lanjutnya, investor akan lebih percaya diri untuk melangkah ke tahap berikutnya, yakni membangun pabrik atau fasilitas produksi.

"Tapi kalau bisnis menghadapi masalah yang tidak ada ujungnya, mereka cenderung tetap berdagang saja. Risikonya lebih rendah," cetusnya.

Pria yang fasih berbahasa Indonesia itu menilai, hubungan ekonomi Jakarta dan Canberra sebenarnya sudah mengalami kemajuan besar dalam lima tahun terakhir. Namun, pertanyaan besarnya sekarang adalah apakah kedua negara mampu naik ke level berikutnya.

"Sampai sekarang kita sudah banyak kemajuan. Pertanyaannya, apakah kita bisa mencapai tahap kedua?" katanya.

Dia mengibaratkan kondisi tersebut seperti proses integrasi ekonomi di Eropa pada dekade 1980-an. Saat itu, para pelaku usaha juga masih ragu berinvestasi di lintas negara karena belum ada kepastian hukum dan rasa aman yang cukup.

"Kalau hati kita tidak merasa tenang di negeri orang, kita tidak akan ambil risiko," ucapnya.

Prof. Edward Buckingham. (Foto: Kartika Sari/Rakyat Merdeka/RM.id)

Menurutnya, persoalan itu tidak hanya menyangkut aturan bisnis. Faktor sumber daya manusia juga ikut berpengaruh.

Baca juga : Sedih Program MBG Dikorupsi, Prabowo: Yang Brengsek, Kita Sikat!

Ia mencontohkan, jumlah warga Australia yang bisa berbahasa Indonesia masih sangat sedikit. Padahal, banyak yang sudah belajar Bahasa Indonesia sejak sekolah hingga perguruan tinggi.

Masalahnya, kata Indonesianis kelahiran Inggris itu, setelah lulus kuliah, kesempatan bagi warga Australia untuk bekerja di Indonesia masih terbatas. Proses perizinan dan peluang kerja yang belum terbuka luas, membuat banyak lulusan Australia yang pernah belajar Bahasa Indonesia, akhirnya tidak melanjutkan ketertarikan maupun keterlibatan mereka dengan Indonesia.

"Yang belajar bahasa Indonesia banyak. Tapi saat mau bekerja di Indonesia, sering mentok," ungkapnya.

Meski demikian, Buckingham menegaskan, hubungan dagang kedua negara sesungguhnya terus berkembang dengan pola yang semakin saling melengkapi. Ia mencontohkan sektor pupuk. Indonesia yang memiliki cadangan gas alam besar dan industri pupuk yang kuat, kini ikut menopang kebutuhan pertanian Australia dengan mengekspor urea. Sebab, Australia tidak memiliki kapasitas produksi pupuk urea sebesar Indonesia.

"Indonesia berperan besar membantu petani Australia untuk terus berproduksi. Bagi Indonesia, kondisi itu menjadi peluang ekonomi yang menjanjikan. Sebab, permintaan pupuk dari Australia akan terus ada selama sektor pertaniannya berkembang,” ungkapnya.

Hambatan Non Tarif

Meski optimistis terhadap masa depan hubungan ekonomi Indonesia-Australia, pria yang pernah tinggal di Yogyakarta itu mengakui masih ada sejumlah hambatan non-tarif yang perlu dibereskan.

Selain itu, perubahan sistem perpajakan dan digitalisasi administrasi di Indonesia juga masih membutuhkan proses adaptasi. Menurut dia, kompleksitas aturan yang bahkan terkadang membingungkan pelaku usaha lokal, menjadi tantangan yang lebih besar bagi investor asing.

"Kalau orang Indonesia sendiri kadang merasa sistemnya rumit, apalagi bagi orang asing yang baru datang," kata penggemar nasi goreng itu sambil tersenyum.

Di sinilah, menurut penyuka lagu dangdut itu, sering muncul kesalahpahaman yang kemudian berkembang menjadi hambatan bisnis. Ia memahami pemerintah Indonesia harus berhati-hati..

Buckingham lalu mengutip filosofi Jawa yang cukup akrab di telinganya. “Alon-alon waton kelakon. Namun, dunia usaha sering menginginkan proses yang lebih cepat,” ujarnya.

Baca juga : Purbaya Pastikan APBN Aman

Meski begitu, ia percaya perbedaan ritme antara pemerintah dan pelaku usaha bisa dijembatani melalui komunikasi yang lebih terbuka.

"Kalau kita punya tujuan yang sama, perjalanan akan lebih cepat. Yang saya harapkan adalah kesepahaman yang lebih dalam dan diskusi yang lebih dewasa," katanya.

Sebagai organisasi yang mewakili sektor swasta, AIBC mengaku tidak memiliki kewenangan membuat kebijakan. Organisasi tersebut juga bukan bagian dari pemerintah Australia maupun Indonesia.

Namun justru dari posisi independen itulah, AIBC berusaha memainkan peran sebagai jembatan komunikasi.

"Kami dibiayai secara sukarela oleh para pengusaha. Tugas kami bukan mencari keuntungan atau membuat kebijakan," jelasnya.

Peran utama AIBC, lanjutnya, adalah mengangkat isu-isu penting yang perlu dibahas bersama oleh pemerintah dan sektor swasta kedua negara.

Tujuannya sederhana: menciptakan hubungan ekonomi Indonesia-Australia yang lebih terintegrasi, lebih efisien, dan saling menguntungkan.

Sebab, di mata penggemar cerita silat legendaris Kho Ping Ho itu, masa depan hubungan ekonomi kedua negara masih jauh dari kata mentok. Potensinya besar, jalannya sudah terbuka, tinggal bagaimana kedua pihak berani melangkah lebih jauh dari sekadar berdagang. (Bersambung)

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.