Presiden Indonesia Yang Full Power

Prof. Dr. Ali Mochtar Ngabalin, S. Ag., M.Si

RM.id  Rakyat Merdeka - Joko Widodo adalah contoh nyata pemimpin yang tidak banyak bicara, tetapi berani mengambil keputusan berisiko tinggi. Ketika dunia menganggapnya presiden lemah, Jokowi membalikkan persepsi itu lewat keputusan historis menguasai 51 persen saham Freeport. 

Dengan ancaman tegas dan persyaratan jelas, yaitu pembangunan smelter di dalam negeri dan kendali mayoritas, ia menundukkan tekanan global. Jokowi meninggalkan warisan kepemimpinan yang menunjukkan bahwa kedaulatan bangsa tidak bisa dinegosiasikan.

Keberhasilan Jokowi ini lahir dari kesabaran panjang dan kecerdasan diplomasi. Ia tahu kapan harus diam, kapan harus menekan, dan kapan harus mengambil risiko terbesar. Langkahnya membuktikan bahwa kepemimpinan bukan sekadar wacana, tetapi kemampuan mengubah peta kekuasaan global dengan strategi.

Kini, tongkat estafet kepemimpinan ada di tangan Prabowo Subianto. Dalam enam bulan, langkah Prabowo terasa seperti akselerasi penuh setelah pondasi diletakkan. Pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 mencapai 5,12 persen, tertinggi di G20. Inflasi berhasil ditekan hingga 2,8 persen, dengan cadangan devisa diatas 150 miliar dolar AS, dan IHSG mencatat rebound terbesar sejak pandemi. 

APBN menunjukkan tren positif, penerimaan negara tumbuh 8,4 persen year-on-year, sementara belanja diarahkan lebih tepat sasaran, dari kenaikan gaji guru hingga subsidi biaya haji.

Di bawah Prabowo, mesin pemerintahan seperti berlari di lintasan baru. Keputusan-keputusan penting diambil dengan tegas, mulai dari restrukturisasi belanja negara, percepatan hilirisasi industri, hingga penguatan pertahanan nasional. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia memasuki era kepemimpinan yang tak lagi ragu mengambil keputusan besar.

Baca juga : Universitas Indonesia Putuskan Kuliah Online 1-4 September 2025

Kebijakan luar negeri Prabowo juga bergerak cepat. Dalam enam bulan, diplomasi multi-track Indonesia menghasilkan kesepakatan investasi besar, antara lain 15 miliar dolar dari Uni Emirat Arab, kerja sama energi hijau dengan Arab Saudi melalui Danantara dan ACWA Power senilai 162 triliun rupiah, serta kesepakatan teknologi pertahanan dengan Jepang dan Korea Selatan.

Indonesia kini menjadi anggota penuh BRICS, memperluas pengaruh di kancah global tanpa meninggalkan kemitraan strategis dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa. Di tengah konflik Timur Tengah dan ketegangan Indo-Pasifik, Indonesia tampil sebagai penengah aktif, membuktikan bahwa diplomasi kita bukan hanya slogan, tetapi langkah nyata.

Namun ada persoalan serius yang tidak bisa diabaikan: kerja-kerja besar Presiden Prabowo dan pemerintahnya selama enam sampai sepuluh bulan terakhir nyaris tidak terdengar di telinga rakyat. Ruang publik Istana seharusnya tiada hari tanpa kabar tentang langkah konkret Presiden, kebijakan ekonomi, diplomasi internasional, dan kerja lapangan para menteri hingga tingkat desa. 

Akar rumput membutuhkan informasi untuk membangun kepercayaan, dan tanpa narasi yang terstruktur, capaian luar biasa ini berpotensi tidak dirasakan publik. Komunikasi pemerintahan harus menjadi mesin kedua setelah eksekusi kebijakan: cepat, transparan, dan menjangkau seluruh pelosok negeri.

Prabowo bukan hanya memimpin, ia mengorkestrasi strategi. Ketika banyak negara besar terjebak dalam rivalitas, Indonesia memilih peran penengah yang diperhitungkan. Kita tak hanya bicara damai, tetapi mampu menjadi mitra penting bagi kekuatan dunia. Inilah politik luar negeri bebas aktif dalam praktik tertingginya.

Kecepatan ini membuktikan bahwa Prabowo adalah pemimpin eksekusi. Namun ada satu pelajaran dari Jokowi yang layak diingat: kekuatan pemimpin tidak selalu terlihat dari jumlah pidato, tetapi dari hasil yang dirasakan rakyat. 

Baca juga : Pernyataan Lengkap Kadin Indonesia Terkait Situasi Tanah Air Dua Pekan Terakhir

Dengan visi dan strategi yang sudah jelas, Prabowo kini perlu menyeimbangkan gaya komunikasinya, memberi lebih banyak ruang bagi aksi nyata untuk berbicara. Kritik ini bukan untuk melemahkan, tetapi untuk memperkuat citra presiden di mata rakyat dan dunia.

Transformasi ekonomi dan diplomasi Prabowo membuka babak baru Indonesia. Dari stabilitas makro hingga percepatan hilirisasi, dari reformasi pertahanan hingga digitalisasi birokrasi, semua diarahkan ke satu tujuan, Indonesia Emas 2045.

Jokowi sudah membuktikan bahwa tekad bisa mengalahkan keraguan. Kini Prabowo melanjutkan estafet itu dengan langkah lebih besar, di tengah harapan rakyat dan sorotan dunia.

Momentum ini harus dimanfaatkan untuk mencetak sejarah. Setiap kebijakan yang diambil hari ini akan menjadi warisan 20–30 tahun mendatang. Jika Jokowi membangun pondasi, Prabowo memiliki tugas membawa bangsa ini ke level kepemimpinan dunia.

Tantangan global, mulai dari krisis energi, disrupsi teknologi, hingga persaingan geopolitik, justru menjadi panggung bagi Indonesia untuk membuktikan diri sebagai bangsa besar.

Sejarah Mahabharata memberikan kisah estafet kepemimpinan yang relevan bagi bangsa ini. Setelah perang besar di Kurukshetra, Pandawa harus memimpin dengan beban sejarah yang berat. Bhishma, sang kakek yang terbaring di ranjang panah, memberikan wejangan panjang tentang kepemimpinan dan keadilan sebelum menghembuskan napas terakhir. Ia menyerahkan nilai dan kebijaksanaan sebagai estafet kepada generasi baru. 

Baca juga : Pre-Border, Terobosan Karantina Indonesia Menuju Ketahanan Pangan Global

Begitu pula bangsa ini, Jokowi meletakkan dasar kebijakan strategis dengan ketegasan yang tenang, lalu menyerahkannya kepada Prabowo yang membawa visi keberanian, kecepatan, dan eksekusi. Estafet ini bukan hanya pergantian pemimpin, tetapi peralihan dari satu bab sejarah ke bab berikutnya yang lebih besar.

Bangsa ini tidak lagi berjalan, kita sedang berlari. Indonesia memiliki semua modal: kekayaan sumber daya alam, pasar domestik yang besar, dan generasi muda yang produktif. Dengan keberanian politik, diplomasi strategis, dan kecepatan eksekusi, kita bukan hanya siap bersaing, kita siap memimpin dunia.

Dua pemimpin petarung ini, dengan gaya berbeda, menunjukkan satu pelajaran penting: kejayaan bangsa lahir dari kerja keras dan keberanian mengambil risiko. Jika estafet ini dijalankan dengan konsisten, Indonesia tidak hanya akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, tetapi akan menempati posisi terhormat di panggung internasional.

Prof. Dr. Ali Mochtar Ngabalin, M.Si adalah Ketua DPP Partai Golkar dan Guru Besar Hubungan Internasional Busan Universuty of Foreign Studies (BUFS) Korea Selatan.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.