Jenderal Hoegeng Dan Reformasi Polri?

Prof. Dr. Ali Mochtar Ngabalin, S. Ag., M.Si

RM.id  Rakyat Merdeka - Ramai, banyak kalangan membicarakan dan mengusulkan pentingnya reformasi polisi kita termasuk yang terakhir adalah para tokoh bangsa dan tokoh lintas agama menyampaikan salah satu tuntutan penting saat berjumpa Presiden Prabowo Subianto.

Rasa cinta dan rasa memiliki yang luar biasa bangsa ini pada institusi yang namanya Polri, sungguh di tengah situasi itu, lahirlah kerinduan publik akan tokoh yang mampu menjadi wajah baru institusi ini.

Sebuah kenangan masa lalu tokoh itu bukan wajah administratif, bukan pula wajah berseragam, tetapi wajah moral. Publik menginginkan figur yang bisa membedakan hukum dari kekuasaan, dan yang mampu menempatkan rakyat bukan sebagai objek pengawasan, tetapi sebagai subjek yang harus dilindungi.

(Ketika institusi berada di persimpangan, ketika suara rakyat tak lagi terdengar dan suara kekuasaan terlalu keras, Hoegeng datang sebagai nada jujur di tengah kebisingan. Ia tidak mengubah segalanya, tapi ia mengubah harapan).

Bagi banyak orang, ia datang seperti udara segar dalam ruangan yang lama tertutup. Pribadinya sederhana, tidak gemar protokoler, dan tidak terlalu nyaman tampil dalam seremoni.

Baca juga : Dua Presiden Buruh Ingatkan Reformasi Polri Jangan Diboncengi Agenda Politik

Di zaman di mana banyak pejabat berlomba menampilkan kemewahan, Hoegeng berdiri tegak dengan sepatu biasa dan kehidupan sederhana. Dan justru dari situlah kekuatannya bersinar, karena kekuasaan yang lahir dari kejujuran, bukan dari fasilitas.

Dalam masyarakat yang kelelahan oleh sandiwara kekuasaan, kehadiran seseorang yang jujur terasa seperti mukjizat. Sikap Hoegeng tidak muncul dari ruang hampa. Ia dibentuk oleh sejarah panjang lahir dalam zaman penjajahan, aktif di masa revolusi, dan matang dalam dunia birokrasi yang keras. Ia tidak memukul meja, tidak meneriakkan slogan. Ia hanya bekerja jujur, setiap hari, dan dengan itu, ia membongkar ilusi kekuasaan yang selama ini dianggap tak bisa disentuh.

Selama menjabat sebagai Kapolri dari 1968 hingga 1971, Hoegeng membuat keputusan-keputusan yang mengejutkan banyak kalangan. Ia menindak aparat nakal, membersihkan oknum dalam institusi, dan bahkan menolak intervensi penguasa saat itu. Di saat banyak pemimpin memilih diam atau berkompromi, Hoegeng justru memilih menyeberangi arus deras. Ia tahu ia bisa hanyut, tapi ia tetap melangkah. Karena bagi Hoegeng, keadilan bukan soal menang atau kalah, tapi soal benar dan salah. Ia tahu sikap itu bisa membuatnya kehilangan jabatan, merusak reputasi, bahkan dalam dunia gelap kekuasaan, bisa saja mengancam keselamatannya. Tapi ia tetap melangkah.

Hoegeng tidak sedang membentuk reputasi, tapi pondasi. Ia tidak mencari penghargaan, tapi memastikan bahwa institusi yang ia pimpin bisa dikenang bukan karena kekuasaan, tetapi karena keberanian menjaga nilai. Dan itulah bedanya.

Seorang pencitra hanya hidup demi dan untuk diafirmasi oleh orang lain, sementara seorang yang memiliki peran cermin, justru menjadi refleksi dari sesuatu yang nyata. Karena cermin, mau dilihat atau pun tidak dilihat, tetaplah menunjukkan bayangan asli. Cermin hanya memperlihatkan kenyataan, apa adanya, baik atau buruk. Sesederhana itu.

Baca juga : Kementerian Ekraf Dan BRIN Perkuat Kolaborasi Riset Ekonomi Kreatif

Setelah Hoegeng tak lagi menjabat, banyak orang merasa kehilangan. Polri kembali masuk dalam orbit kekuasaan Orde Baru. Reformasi struktural yang mulai dibangun perlahan-lahan tersendat, lalu berhenti. Tapi meskipun tokohnya sudah tidak memimpin, nilai-nilai yang ditinggalkannya tidak ikut mati. Justru sebaliknya, ia menjadi tolok ukur.

Sejak itu, setiap kali publik membandingkan polisi hari ini dengan idealnya, nama Hoegeng muncul. Ia menjadi seperti jangkar tempat berpegang agar kapal institusi ini tidak hanyut terlalu jauh ke arah pragmatisme. Sekaligus menjadi cermin memberikan refleksi dan arah agar kemajuan teknologi, kekuatan politik, dan kewenangan hukum tetap bergerak dalam orbit moralitas dan keadilan yang sejati.

Beberapa orang mungkin menganggap penghormatan terhadap Hoegeng sebagai glorifikasi belaka. Tetapi siapa pun yang jujur membaca sejarah akan tahu, bahwa kekuatan narasi Hoegeng bukan dibangun oleh media atau agenda politik, melainkan oleh fakta-fakta integritas yang konsisten dan sulit dibantah. Ia dibentuk untuk menjadi jangkar bagi nilai-nilai moral dan anti korupsi di tubuh institusi. Bahkan kritik-kritik terhadap institusi Polri yang muncul setelah reformasi pun, secara tidak langsung, memakai Hoegeng sebagai standar diam-diam.

Kalau dulu bisa jujur, kenapa sekarang tidak?

Dalam forum-forum yang dilakukan oleh kepolisian baik di dalam pendidikan, dalam perbincangan-perbincangan publik, dalam karya seni, bahkan dalam lawakan pun, nama Hoegeng sangat sering muncul sebagai simbol. Dan simbol ini tentu tidak pernah hadir tanpa dasar. Ia lahir dari keteladanan yang mengakar dengan kuat ke bawah, sehingga bisa bertumbuh dengan baik ke atas. Maka selama institusi Polri masih ingin dipercaya, selama rakyat masih punya harapan, maka nama Hoegeng harus tetap hidup, bukan sebagai mitos, tapi sebagai arah. Di titik inilah kita bisa berkata dengan jujur dan tidak bisa membantah bahwa setiap kemajuan Polri, setiap gebrakan reformasi, setiap upaya digitalisasi, setiap pendekatan baru terhadap masyarakat, tidak akan berarti banyak jika tidak menyentuh nilai-nilai yang dahulu dihidupi Hoegeng. Sebab teknologi bisa ditiru, sistem bisa disalin, seragam bisa diganti. Cara kerja bisa diikuti. Undang-undang bisa mengatur perilaku, tapi tidak bisa menanamkan keberanian untuk berkata tidak pada perintah yang melanggar nurani.

Baca juga : Misbakhun: Jaga Stabilitas Harga Pangan Dan Reformasi Pajak

Nilai-nilai seperti itu hanya bisa diwariskan lewat keteladanan yang konsisten. Dan teladan itu, suka atau tidak, sudah pernah ditunjukkan oleh Hoegeng, dan beberapa Kapolri yang memang memiliki visi yang jelas dan karakter yang terbentuk dengan baik oleh waktu. Itulah sebabnya, Polri hari ini tidak boleh hanya melihat ke depan, tapi juga harus menoleh ke belakang. Bukan untuk mundur atau semacam nostalgia masa lalu saja, tapi untuk mengingat arah, memahami sejarah. Seperti seorang pelaut yang perlu melihat bintang untuk menegaskan posisinya di tengah laut, Polri pun butuh titik tetap dalam perjalanan reformasinya.

Dalam gelapnya krisis kepercayaan, nama Hoegeng menyala bukan karena dipromosikan, tapi karena kejujurannya menciptakan cahaya sendiri. Ia adalah penunjuk arah yang tidak pernah berhenti bersinar.

Penulis Adalah : Ketua DPP. Partai Golkar Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasonal saat ini menjadi Guru Besar BUFS Korea Selatan.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.