Gaung Soekarno Dan Prabowo Di PBB: Seruan Kemanusiaan Dan Perdamaian

Prof. Dr. Ermaya Suradinata

 Sebelumnya 
Kalimat “penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan” bukan hanya barisan kata, melainkan sabda konstitusional yang mengikat arah perjalanan diplomasi Indonesia. Ia adalah kompas moral yang menuntun republik ini untuk hadir di panggung dunia –bukan sebagai penonton pasif, melainkan se­bagai pejuang bagi keadilan dan martabat umat manusia.

Dalam semangat itu, ­pidato Presiden Ir. Soekarno dan ­Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB pada tahun 1960 dan 2025 menjadi gema lantang dari amanat konstitusi. Bung Karno berbicara bukan hanya sebagai pemimpin re­publik yang baru lahir, tetapi ­sebagai juru bicara Asia dan Afrika, suara dari bangsa-­bangsa yang masih dirantai kolo­nialisme. Ia menegaskan bahwa dunia tidak dapat dibiarkan hidup dalam timpang ­dominasi, melainkan harus dibangun ­kembali di atas fondasi keadilan, kemerdekaan, dan perdamaian.

Baca juga : Pemerintahan Dalam Pembangunan Asta Cita Pusat Dan Daerah Untuk Indonesia Raya

Ada pun Presiden Prabowo Subianto tidak lagi berbicara dengan suara bangsa yang baru merdeka dan menuntut pengakuan, melainkan dengan wibawa sebuah negara yang telah mapan, mengokohkan dirinya ­sebagai middle power yang mampu menjadi jembatan antarbangsa. Presiden Prabowo menegaskan dengan jernih bahwa umat manusia, betapapun berbeda ras, agama, dan kebangsaan, tetaplah satu keluarga dengan hak yang sama: hak untuk hidup, hak untuk bebas, dan hak untuk mengejar kebahagiaan. Di podium dunia itu, Jenderal (Purn) Prabowo Subianto menggemakan kembali ruh Pembukaan UUD 1945, menghidupkan semangat yang dahulu diproklamasikan Ir. Soekarno. Dari sini jadinya kemanusiaan universal, bukan sekadar ­jargon, melainkan fondasi dari perdamaian dunia yang diidamkan sejak para pendiri bangsa menggoreskan tinta pada naskah konstitusi.

Pesan dari pemimpin Indo­neisa itu menemukan relevansinya dalam wajah dunia hari ini. Konflik Palestina, persaingan blok, dan dinamika multipolaritas mengingatkan kita bahwa perdamaian bukanlah hadiah, melainkan perjuangan yang ­terus-menerus diperbarui. ­Presiden Prabowo, dalam forum itu, menegaskan bahwa perdamaian hanya dapat dicapai jika setiap bangsa dihormati haknya, tanpa penjajahan, tanpa diskriminasi, tanpa dinding yang memisahkan manusia dari martabatnya.

Baca juga : Manajemen Pemerintahan Pusat Dan Daerah Dalam Mewujudkan Asta Cita

Dengan demikian, dari podium PBB tahun 1960 hingga tahun 2025, dari suara Soekarno hingga suara Prabowo, ada satu benang merah yang tak pernah terputus: amanat UUD 1945 sebagai cahaya penuntun. Indo­nesia konsisten menjadikan kemerdekaan, kemanusiaan, dan perdamaian dunia bukan hanya retorika, melainkan dasar yang menjiwai setiap langkah diplomasi. Ia bukan sekadar kebijakan luar negeri, melainkan bagian dari jati diri bangsa yang sadar akan panggilannya dalam sejarah umat manusia.

Prof. Dr. Ermaya ­Suradinata, SH, MH, MS, adalah DIRJEN SOSPOL DEPDAGRI RI ­1999-2001 DAN GUBERNUR ­LEMHANNAS RI 2001-2005.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.